Pesta Rakyat

Rp 17,000,00.00

SEMARANG, suaramerdeka(dot)com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya memiliki budaya baru ketika merayakan pelantikan kadernya menjadi kepala daerah.
Yaitu dengan menggelar pesta rakyat. Hal ini dibuktikan dengan rencana perayaan yang dulunya dipopulerkan oleh Jokowi (saat ini Gubernur DKI) di pelantikan Hendrar Prihadi, sebagai Wali Kota Semarang, 21 Oktober mendatang.
“Ini (pesta rakyat) sah-sah saja dan bisa jadi budaya baru,” kata sekretaris DPC PDIP Kota Semarang, Supriyadi, Jumat (11/10).
Ia tak memungkiri pesta rakyat itu merupakan budaya baru yang dibawa partainya yang diawali saat Joko Widodo dilantik sebagai gubernur DKI. Hal itu juga dilakukan saat Ganjar Pranowo dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah beberapa bulan lalu.
“Pesta rakyat itu agar pimpinan dekat dengan rakyat, tidak melupakan perannya sebagai pengayom rakyat,” kata Supriyadi.
Supriyadi tak menolak anggapan bahwa kegiatan pesta rakyat saat pelantikan ketua DPC partainya sekaligus untuk pencitraan. Ia menegaskan, sikap itu dilakukan sekaligus untuk kepentingan masyarakat luas.
Meski untuk mendekatkan rakyat, pesta rakyat yang hendak digelar tak disetting adanya kontrak politik. Menurut Supriyadi kontrak politik sudah dilakukan saat Pilwakot 2010 lalu.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Semarang, Amin Sutrisno menyatakan, panitia pelantikan menyediakan anggaran Rp 394 juta untuk menjamu tamu undangan dalam pesta rakyat.
“Tamu undangan di dalam ruang paripurna 800 orang, sedangkan di luar mencapai 1500 orang,” kata Amin Sutrisno.
Menurut Amin, selain mengundang pejabat publik dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, panitia juga mengundang masyarakat umum. Khususnya dari tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
“Pesta rakyat itu dilakukan usai prosesi pelantikan,” kata Amin menambahkan.
Panitia telah menyiapkan 4.500 porsi makanan dengan 9 jenis menu yang hendak disajikan di halaman Balai Kota Semarang. Selain itu juga disiapkan panggung pagelaran seni campur sari untuk menghibur para tamu.
Amin membantah kegiatan pesta rakyat itu atas permintaan Hendrar Prihadi yang hendak dilantik sebagai wali kota, namun inisiatif bersama antara dewan dan Pemerintah Kota Semarang.
“Rakyat Semarang pemilik legitimasi pemerintahan daerah, wajar bila dilibatkan,” tandasnya.
sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/11/175404/-Pesta-Rakyat-Jadi-Budaya-Baru-PDIP

Aburizal:

Rp 17,000,00.00

VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyatakan permasalahan korban lumpur Sidoarjo akan tuntas secara keseluruhan pada akhir tahun 2012 ini. Ical, begitu biasa dia disapa, mengatakan telah mengeluarkan dana pribadi untuk para korban dengan jumlah tiga kali modal menjadi calon Presiden.

"Pembelian tanah dan bangunan untuk para korban tinggal Rp800 miliar lagi," kata Aburizal. "Saya dan keluarga sudah keluarkan dana hingga Rp9 triliun dari uang pribadi saya, bukan perusahaan. Jadi kalau modal calon presiden katanya Rp3 triliun, saya sudah 3 kali jadi Presiden," ujar Aburizal Bakrie dalam acara audiensi bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Jajaran Partai Golkar Kalimantan Selatan, di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2012.

Menurut Ical, dia telah membeli tanah dan bangunan yang terkubur dalam lumpur Sidoarjo dengan jumlah 20 kali lipat dari nilai jual objek pajak. Ical bahkan juga membeli tanah yang tidak memiliki sertifikat atau pun girik.

"Jadi itu bukan ganti rugi tapi saya beli. Tapi meski nanti sudah selesai, pasti nanti masih ada problem. Isu itu akan terus dihembuskan," katanya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar, Provinsi Kalimantan Selatan, merekomendasikan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon Presiden RI 2014.

Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Abdusamad Sulaiman HB, mengatakan jajaran Partai Golkar se-Kalimantan Selatan siap mendukung dan memenangkan Pemilu Presiden 2014 bersama Aburizal Bakrie.

"Ini merupakan aspirasi seluruh peserta Rapimnas II tahun 2011, dan juga hasil rapat pleno seluruh Kecamatan. Jadi kalau Kabupaten tidak mendukung bapak itu tidak benar. Seluruh kader golkar mendukung sepenuhnya bapak sebagai calon Presiden," ujar Sulaiman di kediaman Aburizal.

Rieke: Utamakan

Rp 17,000,00.00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk memilih anggota DPR dari kaum perempuan, tetap harus melihat kapasitas dan kemampuannya. Hal itu disampaikan anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, dari Fraksi PDIP di DPR. Pihaknya mendukung keterwakilan perempuan di parlemen hingga 30 persen, tapi harus tetap mengutamakan kapasitas.

"Anggota parlemen baik laki-laki atau perempuan bukan mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili masyarakat yang menjadi konstituennya dan partai politik," kata Rieke di Jakarta, Kamis (26/4). Menurut dia, anggota parlemen adalah anggota fraksi dan fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Dengan demikian, lanjutnya, anggota parlemen mewakil masyarakat pemilih dan partai politik.

Dia menambahkan, akan lebih baik lagi jika anggota parlemen perempuan bisa membangun jaringan baik di internal maupun di eksternal parlemen. Dikatakannya juga, anggota parlemen perempuan tidak bisa hanya didasarkan kuantitas untuk memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tapi juga harus didasarkan pada kapasitas.

Sebagai anggota parlemen, kata dia, harus siap beradu argumentasi untuk memperjuangkan usulan-usulan dari konstituen dan partai politik diwakilinya. Menurut dia, setiap partai politik ingin tetap eksis dan berusaha menjadi lebih besar, sehingga anggota parlemen perempuan juga harus bisa melaksanakan instruksi-instruksi partai politiknya dalam memperjuangkan usulannya di parlemen.

Menjadi anggota parlemen, lanjut Rieke, tidak bisa hanya datang, dan duduk saja, tapi harus aktif menyuarakan usulan rakyat melalui usulan partai politiknya masing-masing. Anggota parlemen perempuan, menurut dia, harus mempersiapkan diri secara matang sejak sebelum menjadi calon anggota legislatif, sehingga setelah terpilih sebagai anggota parlemen sudah memiliki kesiapan pengetahuan dan mental.

Munatsir: Rela

Rp 17,000,00.00

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar, Muntasir Hamid mengaku siap dipecat dari partai. Asalkan dapat memperjuangkan aspirasi suara DPD II yang menginginkan untuk terlibat langsung dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Ini merupakan forum yang digunakan untuk menetapkan calon presiden partai.

''Saya siap. Saya selaku kader yang telah dibesarkan partai, pernah duduk jadi ketua DPRD kota Banda Aceh, ketua kadin kota. Jadi kalau diancam dipecat, saya siap,'' katanya ketika dihubungi Republika, Kamis (26/4).

Menurutnya, tujuannya berbicara bukan untuk menjatuhkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) yang ingin menjadi calon presiden pada 2014. Melainkan agar pengambilan keputusan tidak dilakukan sepihak.

Ia juga mengatakan saat ini berupaya untuk menyelamatkan partai dari penghianat yang ada di lingkaran terdekat Ical. Beberapa nama yang dianggapnya penghianat dan penjilat antara lain, bendahara umum Setya Novanto, wasekjen Leo Nababan, Andi Achmad Dara (Adai), dan Fuad Hasan Masyhur.

''Saya ini saat munas adalah orang terdepan pendukung Ical. Tetapi, saat ini Ical dikelilingi penjilat yang merusak organisasi. Jadi saya selaku kader punya tanggung jawab moral untuk mengkritisi dan berusaha bersuara untuk membenahi,'' ujar Ketua DPD Banda Aceh tersebut.

Munatsir menuding ada lima orang yang dianggapnya mengendalikan jalannya partai di 33 provinsi. Empat di antaranya, Tjitjip Sutarjo yang menguasai wilayah Jawa dan Bali, Freddy Latumena untuk wilayah Papua dan Ambon, Mahyudin Kalimantan, dan Adai di wilayah Sumatera.

Sehingga, lanjutnya, kaderisasi di partai sudah menjadi tak jelas. Sudah menjadi seperti perusahaan yang memiliki mekanisme tertutup.

''Saya inginnya Ical tahu kondisi di DPD II. Masak tanya kondisi Aceh tanya orang Makasar. Ketika tanya masalah Papua masak tanya orang Ambon. Ini bukti adanya pembonsaian tokoh lokal di tingkat nasional,'' ujarnya.

Sutanto akan

Rp 17,000,00.00

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Rio Patrice Capella mengatakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Polisi Sutanto akan bergabung ke partai tersebut.

"Ya, cuma menunggu waktu yang tepat saja Pak Sutanto bergabung ke Partai Nasdem. Saat ini sedang proses untuk masuk Partai Nasdem," kata Rio, Kamis.

Ia mengatakan jika Sutanto bergabung ke Partai Nasdem, maka partai tersebut akan semakin kuat dan siap bersaing pada Pemilu 2014.

Ia juga menambahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Surya Paloh, telah melakukan komunikasi secara intensif dengan Sutanto.

"Harapan dan semangat dari Sutanto tak berseberangan dengan visi dan misi Partai Nasdem. Spiritnya sama, yakni membawa perubahan bagi bangsa ini agar menjadi lebih baik," katanya.

Ketua DPR Dukung UU Pemilu Digugat ke MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-undang Pemilu dengan tarik-ulur kepentingan parpol yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran, disahkan DPR pada Kamis (12/4/2012) lalu.

Kini, Ketua DPR Marzuki Alie justru berbalik badan mendukung UU tersebut diuji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Marzuki yang juga petinggi Partai Demokrat, berdalih ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar tiga persen yang berlaku nasional, berpotensi mematikan partai kecil atau partai nonparlemen.

"Saya sendiri waktu pembahasan meragukan PT yang diberlakukan secara nasional. Saya mempertanyakan, apakah ini tidak akan dikalahkan di MK. Karena, dalam rangka otonomi daerah, partai-partai nasional yang diperkaya oleh daerah, seharusnya tetap bisa hidup," ujar Marzuki di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Marzuki mengaku telah menyampaikan kegelisahannya itu saat pembahasan RUU Pemilu. Namun, sebagian fraksi bersikukuh meminta besaran PT diberlakukan secara nasional, hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Dengan segala kekurangan di UU Pemilu yang baru disahkan itu, Marzuki mengatakan, jika MK membatalkan pasal yang mengatur besaran PT tersebut, maka hal itu kesalahan dari DPR secara keseluruhan.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kami sahkan. Kalau nanti dilakukan judicial review dan dibatalkan, itulah konsekuensi dari kesalahan yang kami buat. Jadi, tidak ada masalah kok," tukas Marzuki.

Pihak yang berniat menguji materi sejumlah pasal di UU Pemilu adalah DPD RI, sejumlah partai nonparlemen, Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Mereka umumnya keberatan dengan pasal 8 dan 208 pada UU pengganti UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pasal 8 mengatur, sembilan parpol yang kini ada di DPR langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Adapun parpol baru, seperti Nasdem, atau parpol lama yang belum lolos ambang batas 2,5 persen ketika Pemilu 2009, harus melewati proses verifikasi KPU.

Pasal 208 dan turunannya mengenai ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 3,5 persen secara nasional, dan pasal 8 perihal verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu. (*)

Puskaptis: Pilgub DKI Jakarta Bisa Satu Putaran

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Jakarta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) memprediksi Pemilukada DKI Jakarta akan berlangsung dalam satu putaran. Alasannya, elektabilitas pasangan calon incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli masih teratas dengan persentase sebesar 47,22% dan masih bisa bertambah.

"Memang potensi satu putaran bisa tercipta dalam pilgub kali ini," ujar Direktur Puskaptis Husin Yasin dalam jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu ( 15/4/2012).

Menurut Husin, ada beberapa alasan dirinya memprediksi satu putaran dengan kemenangan Foke-Nara yaitu popularitas yang dimiliki incumbent masih tinggi, memiliki figur kepemimpinan dan dekat dengan warga.

"Kenapa Popularitas incumbet tinggi? Karena tahapan kesukaan masih di atas 50 persen," terangnya.

Namun, bukan berarti satu putaran tersebut adalah hasil final dari Puskaptis. Husain menjelaskan, dengan sisa sisa waktu selama dua bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masing-masing calon lainnya masih memiliki kesempatan meraih simpati masyarakat untuk mengungguli calon incumbent.

"Incumbent ketemu Jokowi atau Hidayat. Artinya jika mereka bisa menekan laju incumbent. Tapi kalau cara kerja tim lemah, potensi satu putaran tinggi," kata Husain.

Di dalam survey yang dilakukan pada 2 sampai 7 April 2012 tersebut, pasangan Jokowi-Ahok meraih tingkat elektabilitas sebesar 15,16% sedangkan pasangan HNW-Didik persentase sebesar 10,28%.

"Dengan sisa waktu dua bulan ini, kalau Jokowi dan HNW kerja keras maka bisa menuju dua putaran melawan incumbent," tegasnya.
sumber:detik.com

Hidayat Janjikan Rp 1 T untuk Jaminan Kesehatan Si Miskin

Jakarta Memperhatikan rakyat miskin, demikian fokus pasangan bakal cagub-cawagub DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini. Mereka berjanji menaikkan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin menjadi Rp 1 triliun.

"Strategi utama kami jika terpilih memimpin Jakarta akan menaikan JPK Gakin dari Rp 600 miliar saat ini menjadi Rp 1 triliun. Sehingga dapat menjamin masyarakat miskin untuk berobat secara gratis dan untuk semua jenis penyakit di semua sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta," kata Hidayat.

Hal itu disampaikan dia usai peluncuran motor layanan PKS di Jalan Mujahidin, Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (15/4/2012). Menurutnya, nilai total APBD Jakarta pada 2012, sambung Hidayat, mencapai 36 triliun sangat cukup dan rasional untuk memberikan keberpihakan yang lebih baik terhadap rakyat miskin.

Hidayat juga sudah bertanya ke masyarakat apakah mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jawaban yang didapat Hidayat, ternyata masih banyak rakyat yang belum puas.

"Apakah mereka dimudahkan, ternyata mereka belum dimudahkan. Jadi okelah kemarin mereka sudah berbuat. Itu sudah permulaan tapi banyak yang harus diperbaiki terkait mekanisme birokrasi, pelayanan dari RS," terang Hidayat yang mengenakan batik oranye kecokelatan.

Menurut dia, semua bisa maksimal kalau pemprov memiliki komitmen dan jaminan seluruh klaim dibayar dengan cepat. Fakta yang ditemukan Hidayat, beberapa RS merasa kesulitan untuk mendapat klaim. Bahkan ada yang mengaku dipingpong.

"Dan itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Maka kita akan membuat layanan pengaduan masyarakat. Siapaun yang merasa disusahkan baik rakyat, RS ataupun dokter merasa disusahkan, laporkan dengan data atau bukti yang mereka bawa. Kami segera menyelesaikan dan menindak, serta memberikan solusi," janji Hidayat.
sumber: detik.com

PD: Dahlan Iskan Orang Bersih Harus Didukung, Jangan Diinterpelasi!

foto: detikcom

Jakarta Wakil Ketua Dewan Pembina PD Hayono Isman menolak interpelasi terhadap kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Mestinya menteri berkarakter bersih seperti Dahlan harus didukung.

"Pak Dahlan orang yang baik, beliau di birokrasi itu adalah tokoh yang bersoh itu juga kredit poin jangan buru-buru diinterpelasi kebijakannya," kata Hayono.

Hal ini disampaikan Hayono kepada detikcom, Sabtu (14/4/2012).

Menurut Hayono, apa yang dilakukan Dahlan adalah memotong rumitnya birokrasi. Dengan demikian kinerja Kementerian BUMN lebih baik lagi.

"Dia ingin melakukan perubahan dengan terobosan-terobosan. Kita memahami seperti itu. Kalau ada kesalahan ya dipanggil saja ditegur kan bisa melalui komisi terkait," katanya.

Sebanyak 38 anggota DPR mengusulkan interpelasi terhadap kebijakan Dahlan Iskan. Mayoritas pengusung berasal dari Partai Golkar, muncul spekulasi politik sedang ada upaya penjegalan Dahlan Iskan yang disebut sebagai capres potensial.

Politisi PD Ruhut Sitompul menduga Golkar sedang berupaya menjegal langkah Dahlan karena dianggap sebagai capres potensial saingan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

Saat dikonfirmasi soal ini Ical enggan berkomentar. Namun Ical mengamini interpelasi Dahlan Iskan.

"Benar pengusung," kata Ical di acara 'Temu Nasional Kader Penggerak Pemerintahan Partai Golkar" di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (14/4/2012).
(van/ndr)

sumber: detik.com

PKS: PD Rangkul Hanura & Gerindra Itu Bukan Koalisi Permanen

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti koalisi parlemen yang digagas Demokrat dengan merangkul Gerindra dan Hanura. Bagi PKS, koalisi itu tidak permanen.

"Kebetulan yang memberikan dukungan PT kecil, itu Demokrat bukan berkaitan dengan koalisi yang permanen. Itu pilihan untuk dukungan saat kemarin saja," kata Ketua DPP PKS Abdul Hakim.

Hal ini disampaikan Abdul sebelum acara diskusi Polemik bertajuk UU Pemilu Bikin Pilu di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/4/2012).

Menurut dia, PKS juga mendukung partai politik menengah ke bawah terkait PT yang paling kecil 3,5 persen.

Ia menegaskan perbedaan antara PKS dan Demokrat dalam dukungan terhadap RUU Pemilu hanya sebatas persoalan keyakinan dan pemahaman konstitusi.

"Tentu masing-masing parpol punya visi, misi dan ideologi. Bagi kami, sistem tertutup ini adalah pelemahan konstitusi," ujar dia.

Abdul meminta persoalan perbedaan tersebut tidak dikaitkan dengan masalah koalisi. "Variannya sangat banyak. Jadi di DPR itu varian terlalu banyak pilihan. Nanti masing-masing tergantung kebijakan visi, misi dan ideologi," papar Abdul.

Dikatakan dia, PKS hingga saat ini masih menjadi bagian dalam Setgab Koalisi.

"Apa yang disampaikan Presiden PKS adalah statemen resmi bahwa kami masih berada di koalisi seperti itu posisi kami sampai saat ini," kata dia.

Abdul juga menjelaskan hal-hal yang mengganjal dalam RUU Pemilu kemarin. PKS dan PDIP memperjuangkan sistem pemilu terbuka.

"Dalam konstitusi bahwa peserta pemilu partai politik untuk DPR dan DPRD maka menurut kami sistem pemilu tertutup itu pertimbangannya adalah kadernisasi, berbeda dengan terbuka yang sangat liberal. Artinya, peran partai politik sangat minim di situ," papar dia.

Dengan sistem pemilu terbuka, lanjut dia, orang yang dipilih bisa digunakan partai politik itu sebagai kendaraan. "Dia bisa loncat dari partai ke partai lain asal punya back up pendanaan yang besar," ujar dia. (aan/ndr)

sumber: detik.com

Nazar Sebut Anas Pantas Jadi Tersangka

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Nazaruddin menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah pantas dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap proyek pembangunan stadion dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang.

Menurut dia, Anas menerima duit Rp 100 miliar pada Mei 2010 dari PT Adhi Karya, pemenang tender proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. Duit diserahkan melalui Wakil Direktur Keuangan Grup Permai kala itu, Yulianis, sebesar Rp 50 miliar, dan orang dekat Anas, Mahfud Saroso, Rp 50 miliar. "Dia dalangnya. Seharusnya dia sudah menjadi tersangka," kata dia kemarin petang, setelah diperiksa di gedung KPK, di Jakarta.

Terdakwa perkara suap Rp 4,6 miliar dalam proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang ini menuturkan, uang itu antara lain untuk membiayai pemenangan Anas di kongres Demokrat di Bandung pada akhir Mei 2010 sebesar Rp 50 miliar, dan Rp 10 miliar untuk memuluskan sertifikasi lahan Hambalang seluas 32 hektare di Sentul, Bogor.

Sertifikat lahan diurus oleh politikus Demokrat, Ignatius Mulyono, atas permintaan Anas, yang ketika itu Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Sertifikat diserahkan oleh Anas kepada Sekretaris Menteri Olahraga Wafid Muharam melalui Mahfud Suroso. "Sudah saya jelaskan semua secara detail ke KPK," kata Ignatius.

Pengacara Nazar dalam perkara Wisma Atlet, Elza Syarief, menuturkan bahwa Anas berperan sentral dalam pengurusan sertifikat yang sempat mangkrak bertahun-tahun itu. "Dia yang mengkoordinasi seluruh proses sertifikasi," ujarnya.

Anas dan pengacaranya, Patra M. Zen, tak menjawab ketika dihubungi kemarin. Namun Anas pernah membantah terlibat. "Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Wisma Atlet dan Hambalang, gantung Anas di Monas!" katanya, 9 Maret lalu.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan pengusutan belum ditingkatkan ke penyidikan. "Masih penyelidikan," ucapnya kemarin. KPK masih membutuhkan banyak keterangan, termasuk dari Anas. "Tapi waktu pemeriksaannya (Anas) belum ada." KPK mengusut kasus Hambalang sejak 2 Agustus 2011, dan telah memeriksa 50 orang, termasuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Jakarta Akan Punya Nomor Panggilan Darurat 911

Jakarta Maraknya aksi kriminal di Ibu Kota Jakarta tentunya memerlukan pelayanan dan tanggapan ekstra cepat. Guna mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta segera meluncurkan pelayanan panggilan darurat (emergency call) terpadu melalui sistem satu atap Public Service Centre 911.

"Layanan cepat dan tepat dalam kondisi darurat sangat diperlukan. Sebab, hitungan detik, menit menentukan kondisi seseorang. Waktu yang singkat itu bahkan jadi penentu hidup mati korban," kata Gubernur Fauzi Bowo dalam surat elektronik yang diterima detikcom dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/3/2012).

Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menyampaikan hal itu seusai menerima tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne dan tenaga ahli dari Malaysia Mr Fazly yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Dr. Dien Emmawati, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka, Jumat (13/04/12).

Dengan kehadiran Public Service Centre 911, kata Foke, setiap warga Jakarta akan mendapat layanan secara maksimal, meskipun dalam kondisi darurat atau emergency.

"Ini akan sangat mengurangi korban, baik materil maupun moril, dari berbagai peristiwa atau bencana yang tidak diinginkan," ujarnya.

Foke sendiri mengaku telah telah menginstruksikan agar Public Service Centre 911 segera bisa beroperasi. Foke menambahkan, dirinya telah berokordinasi dengan berbagai instansi seperti Polda Metro Jaya dan menginstruksikan Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol untuk segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI dr. Dien Emmawati mengatakan program insiatif Gubernur Jakarta tersebut akan mengintegrasikan ambulance (rumah sakit dan dinas kesehatan), kepolisian, pemadam kebakaran dan Satplo PP.

"Nanti melalui satu sistem IT yang akan kita bangun, setiap panggilan yang masuk akan segera diketahui layanan bisa diberikan sesuai kebutuhan. Selama ini kan jalan sendiri-sendiri, sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal," katanya.

Sementara itu, tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne menuturkan tidak terlalu sulit untuk membangun sistem layanan darurat 911 di Jakarta karena infrastruktur yang sudah ada sangat mendukung.

"Tinggal bagaimana menerapkan sistem dan mengefektifkan dengan sistem IT yang ada," kata Payne.
sumber:detik.com

Wakil Menteri Setuju Pemiskinan Koruptor

VIVAnews - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku setuju dengan gagasan pemiskinan para koruptor. Tak hanya dimiskinkan, hukuman untuk koruptor harus diperberat.

"Diperberat, hartanya disita, dimiskinkan. Jadi, kemudian orang merasa rugi (melakukan korupsi)," kata Denny di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat 13 April 2012.

Soal menguatnya aspirasi publik yang menginginkan agar koruptor dihukum mati, Denny memiliki pandangan sendiri. Memang, katanya, aspirasi itu menguat di Indonesia.

"Hukuman mati itu tentu satu cara, tetapi perdebatannya tidak sederhana. Syarat perlindungan dunia, sebenarnya lebih banyak yang tidak menerapkan hukuman mati," ujar Denny.

Untuk itu, Denny tidak mendukung maupun menolak hukuman mati. Ia pun tak menyatakan pendapatnya dengan tegas. Namun, menurutnya, harus ada kajian yang komprehensif soal itu. "Dikaji dengan sangat serius," tegas dia.

Pengkajian itu, lanjutnya, penting dilakukan jika Indonesia berencana menerapkan hukuman mati. "Berdasarkan penelitian teman saya yang ambil S3, hukuman mati tak efektif. Yang mengatakan hukuman mati di China efektif (menekan korupsi), berdasarkan penelitian ini tak tepat. Hukumannya diperberat saja, harus maksimal," tutur Denny.

Jika dibandingkan antara Indonesia dan China, sambung Denny, data yang dilansir Transparansi Internasional dapat menunjukkan angka yang cukup baik.

"Indeks Prestasi Korupsi Indonesia 2,0 pada 2004. Pada 2011 menjadi 3,0. Artinya basisnya naik satu digit. Sedangkan China pada 2004 berada pada 3,4, dan 2011 3,6. Artinya, hanya naik 0,2 persen. Indonesia naiknya lima kali lipat dari China. Kita lebih bagus rapornya," ujanya. (umi)

DPR Persilakan DPD untuk Uji Materi UU Pemilu

Jakarta DPD RI berencana akan mengajukan uji materi terkait beberapa pasal dalam UU Pemilu yang dinilai melanggar konstitusi. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilahkan DPD RI untuk melakukan uji materi ke MK.

"Silakan, nggak apa-apa ajukan judicial review, kami menghormatinya. Tapi proses UU Pemilu yang melelahkan itu sudah diketok palu kemarin, jadi kalau ada DPD atau pihak-pihak yang belum puas ya dipersilakan untuk melakukan langkah-langkah apapun termasuk gugat di Mahkamah Konsitusi," kata Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/04/2012)

Menurut Priyo Undang-undang pemilu yang baru disahkan kemarin itu memang wajar bila tidak memuaskan semua pihak. Politisi Golkar ini juga berpendapat bahwa Golkar pun belum sepenuhnya puas.

"Rancangan undang-undang pemilu yang susah payah diketok palu kemarin itu masih belum memuaskan semua pihak ya memang wajar sepeti itu. Enggak apa-apa, silahkan saja asal bisa dengan jernih menilai, kalau menurut pandangan saya ini sudah ada banyk kemajuan. Golkar sendiri, kami sudah tentu belum sepenuhnya puas, aspirasi kami tidak semua tertampung, tapi kami disisi lain puas karena kami telah memberikan toleransi kami yang tinggi atas nama kebersamaan sehingga kami mundur di banyak subtansi yang sebenarnya menurut idealisasi pemikiran Golkar tidak seperti itu," ungkapnya.

Priyo mengatakan PT itu idealnya 5 persen, tetapi Golkar mau turun 3,5 persen. Jika bicara puasa tak puas, Priyo mengaku tidak sepenuhnya puas.

"Ini adalah langkah-langkah terbaik, kami merasa ini harus dihormati. Dan kalau itu pun temen-temen DPD merasa mau mangadakan gugatan di MK ya monggo. Kan undang-undang tersebut pun belum tentu harus memuaskan semua pihak," tambahnya.

Priyo juga menilai keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan Undang-undang pemilu tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya.

"Loh kan mekanismenya memang mereka (DPD) dapat memberikan pendapat dan seterusnya, ya terserah mekanisme di DPR. Itu juga sudah dipertimbangkan juga," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rupanya merasa tersisihkan karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan UU Pemilu. Hal itu membuat DPD berniat untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(mpr/mpr)
sumber:detik.com

Tjahjo: PDIP Hargai Sikap Hanura & Gerindra yang Merapat ke PD

Jakarta PD menawarkan kontrak koalisi parlemen kepada partai non koalisi Garindra dan Hanura. PDIP menghargai sikap Partai Hanura dan Gerindra yang merapat ke Setgab Koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sehingga PDIP sangat memahami kalau sikap Hanura dan Gerindra akhirnya mengambil sikap bersama koalisi partai pendukung pemerintah. Mungkin itu strategi partainya, sah-sah saja menurut saya," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Jumat (13/4/2012).

Tjahjo mengatakan pengambilan keputusan soal RUU pemilu memang berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya seperti skandal century, mafia pajak, kenaikan BBM dan lainnya. Kepentingan strategi parpol untuk pemilu 2014 sangat dominan dalam RUU Pemilu.

"Kita sadar bahwa kepentingan masing-masing parpol berbeda karena terkait strategi dan kondisi soliditas struktur partainya juga," jelas anggota Komisi I DPR ini.

PDIP, lanjut Tjahjo, tetap bertahan karena opsi tersebut merupakan keyakinan PDIP sesuai dengan prinsip demokratisasi, kedaulatan partai politik, pemilu yang efektif efisien sebagamana sikap politik PDIP yang sudah diperjuangkan maksimal oleh fraksi PDIP.

"Kalau menang kalah dalam pengambilan keputusan politik biasa dalam demokrasi, sepanjang itu menjadi sikap politik partai-partai melalui fraksinya. Biarlah masyarakat yang punya hak politik menilainya nanti dalam pemilu," tutupnya.

Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.

Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.

Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai

Husni Kamil Malik Terpilih Sebagai Ketua KPU 2012-2017

Jakarta Setelah melalui serangkaian proses pemilihan, akhirnya Husni Kamil Malik - eks anggota KPU Sumbar - terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Husni akan memimpin KPU hingga 2017.

Tahap pemilihan Ketua KPU diawali dengan mekanisme voting. Masing-masing anggota KPU memiliki hak untuk memilih dua nama.

Hasilnya muncul dua nama dengan perolehan suara tertinggi, yaitu Arief Budiman dan Husni Kamil Malik dengan masing-masing mendapat tiga suara.

Dikarenakan terdapat dua nama dengan perolehan suara sama, maka diadakan musyawarah antar anggota KPU tanpa melibatkan Husni dan Arief. Hasilnya, musyawarah tersebut mufakat memilih Husni sebagai Ketua KPU.

"Hasil musyawarah lima orang sepakat memilih Husni. Husni memenuhi kriteria dapat berperan menjadi ketua dan koordinator yang baik. Ia juga diterima oleh publik dan dapat mewakili kami," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, kepada wartawan di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Sebagai langkah awal, Husni bertugas membentuk struktur kepengurusan KPU secara utuh. Selanjutnya, Ia diharapkan dapat memimpin KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang sesuai asas langsung, umum, bersih, jujur, dan adil pada tahun 2014 mendatang.

Selain Husni, komisioner KPU adalah Sigit Pamungkas, Ida Budiati, Arief Budiman, Husni Kamil Malik, Ferry Kurnia, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro. Mereka diresmikan oleh Presiden SBY pada Kamis kemarin.

Mahasiswa Papua Bentangkan Bintang Kejora

VIVAnews - Puluhan mahasiswa Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di kampus mereka, Jumat 13 April.

Bahkan, aksi penolakan itu diwarnai dengan pembentangan bendera bintang kejora. Simbol organisasi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berawal ketika UP4B menggelar sosialisasi di Aula Kampus Unipa di Jalan Gunung Salju Amban Manokwari, terkait kehadiran unit tersebut di Papua dan Papua Barat. Kepala Unit UP4B Letjen (Purn) Bambang Darmono, langsung memberikan materi.

Namun baru beberapa menit acara berlangsung, mahasiswa langsung berunjuk rasa menolak kehadiran unit itu di aula.

Awalnya mahasiswa hanya membawa spanduk yang bertuliskan menolak UP4B, Pemerintah Pusat harus segera selesaikan persoalan Papua dengan dialog.

Namun, beberapa saat kemudian, mahasiswa membentangkan dua bendera bintang kejora di dalam Aula, sambil mengusir Kepala UP4B keluar.

Pihak Rektorat Unipa mencoba menghentikan aksi mahasiswanya, tapi mahasiswa tetap menuntut UP4B menghentikan sosialisasinya dan keluar dari gedung aula.

Karena situasi tidak kondusif, aparat kepolisian kemudian meminta rombongan UP4B menghentikan acara sosialisasinya dan segera meninggalkan rektorat Unipa. Bambang Darmono dan rombongan akhirnya keluar dari kampus Unipa.

Setelah keluar, mahasiswa tetap bertahan di sekitar aula Unipa. Mereka kemudian membakar ban. Pihak kepolisian hanya diam melihat aksi para mahasiswa. (eh)

Duh! Lawatan DPR ke Luar Negeri Selama Reses Tak Bisa Dibatalkan

foto: detikcom Jakarta DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang hari ini. Sejumlah komisi di DPR akan menggelar lawatan ke luar negeri pada masa reses yang akan berlangsung sampai tengah bulan Mei 2012 mendatang. Kritik masyarakat tak bisa menghentikan rencana DPR melawat ke luar negeri.

"Kunjungan kerja DPR ke berbagai daerah dilakukan setiap komisi, karena merupakan tugas yang melekat pada anggota DPR. Karena DPR tidak hanya bersidang di Jakarta, tapi juga bersidang dan menemukan kunjungan kerja lapangan di daerah. Termasuk ada kunjungan kerja ke luar negeri," kata Wakil Ketua DPR Pryo Budi Santoso.

Hal ini disampaikan Priyo saat dikonfirmasi soal rencana keberangkatan Komisi I DPR ke 4 negara di masa reses mendatang. Hal ini disampaikan Priyo kepada detikcom, Kamis (12/4/2012).

Komisi I DPR memang berencana mengunjungi Jerman, Polandia, Ceko, dan Afrika Selatan pada pertengahan April 2012. Menurut Priyo, kunjungan ini bisa ditoleransi mengingat cakupan fungsi pengawasan Komisi I DPR memang sampai ke luar negeri.

"DPR telah mengetatkan kunjungan kerja, hanya untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pembentukan UU. Tidak seperti dulu semua komisi mempunyai kesempatan untuk kunjungan ke luar negeri. Ini sudah kami bataskan. Kunjungan kerja ke LN itu selektif dan berhubungan dengan masalah penyusunan UU dan dipastikan tidak akan ada lagi pengeluaran anggaran besar-besaran untuk kunjungan LN ini," kata Priyo.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengakui hingga saat ini tak ada rencana pembatalan lawatan ke 4 negara tersebut. Komisi I DPR merasa perlu mengunjungi perwakilan KBRI di negara-negara tersebut selain menjalankan misi membina kerjasama militer dengan negara-negara tersebut.

"Semua berjalan, belum ada rencana pembatalan,"kata TB yang memilih tak ikut dalam kunjungan kerja ke 4 negara ini.
sumber:detik.com

"Seandainya dikeluarkan, ya berhenti. Saya siap mundur," tegas mantan Presiden PKS itu.

VIVAnews - Suhu ketegangan partai koalisi masih menghangat, pasca-keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketegangan itu berimbas kepada menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dari PKS, salah satunya adalah Tifatul Sembiring yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi.

Tifatul mengaku, ia menyerahkan sepenuhnya jabatan menteri yang diembannya kepada SBY, karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Itu hak prerogatif presiden dan hingga saat ini Presiden belum bicara apa-apa," kata Tifatul usai pembukaan Konvensi Publish Asia 2012 di Nusa Dua, Bali, Rabu 11 April 2012.

Kendati begitu, Tifatul secara tegas menyatakan bahwa dia siap mundur dari jabatan menteri. "Seandainya dikeluarkan, ya berhenti. Saya siap mundur," tegas mantan Presiden PKS itu.

Tifatul yakin bahwa partainya tidak dikeluarkan dari koalisi yang telah terjalin lama. Sebab, PKS sangat berkeringat menggerakkan roda pemerintahan dan mendulang suara untuk pemenangan SBY-Boediono pada Pemilu 2009.

"PKS sangat berkeringat memenangkan presiden dan wakil presiden pada pemilu lalu. Pemerintah ini memang harus berkoalisi. Tak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa sendirian," tuturnya.

Jokowi Ajak Si Doel Keliling Kampung

TRIBUNJOGJA.COM, SOLO - Bakal Calon Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo tidak kehabisan akal untuk mendekati dan menarik simpati warga Jakarta.

Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut mengaku telah mendekati pemeran Si Doel Anak Betawi, Rano Karno untuk membantu kampanyenya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, Rano Karno merupakan figur yang kuat dan sangat identik dengan masyarakat Betawi. Selain itu, figur Rano sebagai seorang pemimpin juga kuat. Saat ini Rano Karno masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang.

"Saya sudah telepon Rano Karno, mau saya ajak keliling kampung. Saya ajak Rano karena beliau Wabup dan kedua beliau orang Betawi," kata Jokowi saat ditemui Tribun Jogja di Loji Gandrung Solo, Rabu (11/04/2012).

Dikatakan Jokowi, saat berkeliling kampung nantinya, Rano juga akan mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak khas Jokowi. Dirinya akan mengajak Si Doel keliling kampung dan bertemu dengan masyarakat di kawasan Jakarta Pusat.

"Kalau sama Si Doel mestinya nanti naik oplet, pakai baju kotak-kotak. Tapi saya belum tau nanti, kampungnya mana juga masih rahasia," ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)