Kebijakan Merapi, BNPB Tak Libatkan Pemda Sleman

Gunung Merapi

SLEMAN (KRjogja.com) - Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai hanya semakin menambah rumit penanganan bencana Merapi. Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman yang mengetahui kondisi di lapangan justru tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengaku, dirinya tidak tahu menahu terkait kebijakan ganti rugi rumah rusak yang terkena erupsi Merapi. "Saya selaku Bupati Sleman sama sekali tidak dilibatkan untuk masalah itu. Jadi, saya tidak tahu," ungkapnya saat ditemui di Stadion Maguwoharjo, Rabu (17/11)
Selain itu, surat resmi juga belum diberikan kepada Pemda Sleman kendati sudah diberitakan ke berbagai media massa. Bahkan, lanjut Sri Purnomo, saat penyampaian pernyataan dari BNPB juga tidak mengundang Pemda. "Saat penyampaian pernyataan itu, kita juga tidak ada disana. Itu pernyataan BNPB," tandasnya.
Oleh karena itu, Pemda Sleman hingga saat ini juga belum merumuskan tindakan tekhnis untuk penggantian ganti rugi rumah rusak tersebut. Seperti diberitakan, BNPB mengeluarkan kebijakan ganti rugi rumah rusak sesuai dengan kategori. Untuk rusak berat sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta dan rusak ringan Rp 1 juta. (Dhi)

2.313 Rumah di Cangkringan Tak Layak Huni

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Data dari Kecamatan Cangkringan, Sleman menyebutkan, setidaknya terdapat 2.313 kepala keluarga (KK) yang tempat tinggalnya tidak layak huni akibat erupsi yang ditimbulkan Gunung Merapi. Jumlah rumah tak layak huni tersebut tersebar di 23 pedukuhan yang ada di kecamatan ini.
"Semua padukuhan tersebut berada di 5 desa yaitu Glagaharjo, Umbulharjo, Kepuharjo, Wukirsari dan Argomulyo. Kami sudah siapkan lokasi untuk pembuatan shelter atau hunian sementara," ungkap Camat Cangkringan, Syamsul Bakri saat ditemui di Stadion Maguwoharjo, Rabu (17/11).
Kebutuhan dana pembuatan shelter tersebut, katanya, berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap unitnya. Untuk tahap awal, akan dibangun 345 shelter dengan jenis semi permanen.
"Nanti yang lainnya menunggu percontohan shelter tahap awal itu. Shelter tersebut dibangun bagi mereka yang rumahnya rusak parah dan rawan terhadap aliran lahar dingin," imbuh Syamsul.
Terkait dengan lokasi pembangunan shelter, lanjut Syamsul, akan ditempatkan sesuai kelurahan. Untuk Desa Umbulharjo ditempatkan di Plosokerep bagi 282 KK, Desa Kepuharjo ditempatkan di Pagerjurang bagi 830 KK, Desa Wukirsari ditempatkan di Gondang bagi 265 KK, Desa Glagaharjo ditempatkan di Banjarsari bagi 827 KK dan Desa Argomulyo ditempatkan di Randusari bagi 129 KK.
"Nanti setelah keadaan dinyatakan aman kita akan segera bangun shelter tersebut. Agar pengungsi tidak terlalu lama berada di pengungsian," tandas Syamsul. (Dhi)

Cemari Lingkungan, Kandang Ayam Didemo

KULONPROGO (KRjogja.com) - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMLP) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo menggelar aksi demo menuntut kepolisian bersama masyarakat wilayah itu untuk menutup kandang ternak ayam pedaging di Desa Pleret, Senin (15/11). Pemilik ternak ayam pedaging di Desa Pleret, dinilai tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat kesepakatan yang ditandatangi oleh FMPL dengan pihak pengeloa kandang ternak ayam pedaging di Desa Pleret pada Juni 2010.
"Pengola sekaligus pemilik kandang ternak ayam pedaging tidak sanggup mengatasi masalah pencemaran lingkungan antara lain adanya lalat dan timbulnya bau yang bersumber dari kandang. Selain itu, dia tidak sangggup mengatasi dan mengembalikan nama baik dari kesan daerah kumuh. Untuk itu, kami datang ke Polsek Panjatan untuk melakukan koordinasi menutup kadang ayam itu," kata Kooordinator FMPL Kecamatan Panjatan, Suryanto di Kantor Polsek Panjatan.
Ia mengatakan, FMPL akan tetap melakukan penutupan kandang ayam meski tidak ada persetujuan dengan Polsek Panjatan, karena dengan keberadaan kandang ayam tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan. "Meski Polsek Panjatan tidak menyetujui, kami tetap akan melakukan penutupan kandang. Dan kami tidak menjamin kalau dalam tindakan kami terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban," katanya.
Ia mengatakan, FMPL telah mendapat surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo yang menyatakan keberadaan kandang ayam pedaging di Desa Pleret mengganggu lingkungan. "Kami dengan surat dari KLH telah melaporkan kasus ini kepada Polsek Panjatan, tapi hingga kini belum ditindaklanjuti. Dengan surat dari KLH telah disepakati beberapa kesepatakan diantaranya mengembalikan nama baik dari kesan daerah kumuh, namun hingga kini tidak ada tindaklanjut. Kami juga mengakui mereka telah membayar ke kas desa sebesar Rp2 juta, tapi kami tetap menginginkan kadang ayam tetap di tutup," katanya.
Sementara, Kapolsek Panjatan, AKP, Sumidjan, mengatakan, intansinya akan melakukan koordinasi dengan Camat Panjatan dan Kelada Desa Pleret untuk membahas masalah penutupan kadang ayam pedaging di Desa Pleret.
"Masalah penutupan kadang ayam pedaging di Desa Pleret di bawah kewenangan Camat Panjatan, bukan Polsek. Kami hanya melakukan pendampingan supaya tidak ada gangguan keamanan. Kalau kami terlibat dalam penutupan kandang ayam, nanti kami bisa disalahkan," katanya. (Ant/Van)

163 Pengungsi Merapi Takut Pulang Kampung

KULONPROGO (KRjogja.com) - Sebanyak 163 pengungsi dari Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berada di barak pengungsian Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo belum berani pulang ke desanya masing-masing. Warga memilih tetap berada di barak pengungsian meskipun sebenarnya mereka ingin sekali menengok kampung halamannya.
"Saya dan keluarga hanya bisa pasrah karena jarak rumah saya dengan Sungai Krasak dan Sungai Bungu yang dilalui lahar Gunung Merapi hanya 300 meter," kata Siswanto (43), pengungsi di Desa Banjararum, Selasa (16/11).
Ia mengaku ingin sekali kembali ke kampung halaman namun tidak diizinkan petugas karena rumahnya berada di antara Sungai Krasak dan Sungai Bungu yang sangat rawan terjadi banjar lahar dingin Gunung Merapi.
Siswanto mengatakan, dirinya dan warga lainnya baru akan kembali ke kampung jika memang sudah ada informasi mengenai status Merapi dari pemerintah untuk benar-benar dinyatakan aman bagi warga. Sebelum ada kepastian tersebut, warga Merapi ini tetap akan mendiami barak pengungsian. (Ant/Van)

Jika Kasus Gayus Tak Selesai Dalam 10 Hari, KPK Didorong Ambil Alih

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo berjanji akan membereskan kasus penyuapan Gayus Tambunan dalam 10 hari. Jika dalam kurun waktu tersebut kasus belum juga beres, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk mengambil alih.

"Kalau Polri tidak mempu mengusut secara terbuka, Komisi III akan meminta KPK. Kalau tidak tuntas dan terbuka, ini hanya jadi main-mainan. Ini jangan dianggap soal kecil. Mafia di balik ini sepertinya luar biasa kuat," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat.

Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (17/11/2010). Martin menyampaikan, pengakuan Gayus tentang kepergiannya ke Bali harus membuat polisi mencari tahu siapakah yang membuat Gayus ditahan di Rutan Mako Brimob, siapa yang melindungi Gayus, dan juga siapa yang mengatur Gayus bisa keluar rutan hingga 68 kali.

"Saya ragu petugas begitu berani mengeluarkan Gayus sampai 68 kali kalau tidak ada orang yang melindungi Gayus. Soalnya kasusnya Gayus kan kasus besar. Polisi nanti juga harus menelusuri keuangan Gayus dan apa yang dilakukan dia di Bali. Ini kan misteri sekali," tuturnya.

Terkait mafia pajak, Martin mengingatkan agar polisi tidak hanya fokus pada Gayus. Dia yakin ada mafia yang hebat, yang mana mengorbankan pegawai kecil. "Kayaknya yang dikorbankan itu 'tukang ketik' saja buat menutupi," sambungnya.

"Siapa yang berupaya menaruh Gayus di Rutan Brimob juga penting. Karena itu kan tempatnya terpencil, jadi kalau mau keluar nggak ketahuan. Beda sama kalo ditahan di Polda misalnya, di sana banyak wartawan," ucap Martin.

Kasus Gayus ini, menurut Martin, merupakan peluang bagi Kapolri untuk menunjukkan bahwa Polri sudah memiliki paradigma baru. "Buktikan sesuai janji Kapolri," katanya.

Dalam kasus Gayus ini, pengadilan telah memvonis keterlibatan dari pihak kepolisian yakni Kompol Arafat 5 tahun penjara dan AKP Sri Sumartini 2 tahun penjara. Keduanya dijerat pidana menerima suap. Sedang dari pihak pengadilan hanya Hakim Asnun Muhtadi yang diseret ke meja hijau.

Sementara untuk penyetor uang ke rekening Gayus, sama sekali pihak penyidik belum memeriksa dan mengadili satu pun terdakwa yang menyumbang uang ke rekening Gayus. Adnan Buyung Nasution kecewa. Persidangan kasus Gayus Tambunan ternyata tidak sampai membongkar seluruh jaringan mafia Pajak dan mafia hukum. Yang dimajukan ke sidang hanya tersangka yang kecil.

sumber:detik.com

Polri Terus Selidiki Unsur Suap Dalam Pemalsuan Rentut Gayus

Jakarta - Mabes Polri terus melakukan penyidikan untuk kasus pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu dalam Rencana Tuntutan (Rentut) Gayus Tambunan, yang melibatkan Jaksa Cirus Sinaga. Hingga saat ini Polri masih terus mencari motif dibalik pemalsuan surat tersebut.

"Kita masih jalan terus," ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi usai menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Lapangan Bhayangkara, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2010).

Saat ini semua keterangan sedang diproses oleh penyidik. Ito berjanji semuanyaakan berjalan sesuai dengan prosedur hukum.

"Prosesnya dilakukan oleh penyidik, yang jelas kita akan tetap laksanakan (penyidikan)," jelas Jendral Bintang tiga ini.

Kapan penyidikan ini akan selesai, Ito belum bisa memastikan. Yang jelas, dia ingin kasus pemalsuan ini segera terungkap. "Dilaksanakan secepat mungkinlah," tegas Ito.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung. SPDP ini untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat atau
menggunakan surat palsu dalam Rencana Tuntutan (Rentut) Gayus Tambunan.

"Pada tanggal 8 November 2010, Kejagung telah menerima SPDP Nomor B/191/XI/2010/Dit Pidum tanggal 2 November 2010 atas nama tersangka Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung dari penyidik Bareskrim Polri," ujar Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Babul Khoir Harahap dalam jumpa pers di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (12/11/2010).

Babul mengatakan, SPDP diterima oleh Jampidum kemudian diberikan disposisi kepada Direktur Pra Penuntutan untuk segera membentuk tim jaksa peneliti dalam kasus ini.

"Setelah diterimanya SPDP dari penyidik Polri, selanjutnya Direktur Pra Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana umum (P16) atas nama tersangka Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung
dengan Nomor: Print-305/E.2/EPP/11/2010 tanggal 12 November 2010," jelasnya.

sumber:detik.com

Yuk, Nikmati Hujan Meteor Leonid Dinihari Nanti

AFP

Jakarta - Hujan meteor Leonid akan kembali terlihat di belahan bumi Indonesia. Bagi Anda yang ingin menikmatinya, berdoalah agar cuaca dinihari nanti cerah. Sebab, meteor tidak akan terlihat jika langit mendung.

"Syaratnya cuaca harus cerah dan jauh dari polusi cahaya," kata peneliti LAPAN, ujar pengamat matahari dan antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin kepada detikcom, Rabu (17/11/2010).

Waktu hujan meteor akan berlangsung mulai pukul 01.00-04.00 WIB. Menurut Thomas, meteor bisa terlihat dengan cara menengadahkan kepala ke arah langit utara 90 derajat.

"Meteor ini bisa terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Di negara lain juga bisa," tambahnya.

Thomas menambahkan, meteor Leonid kerap terlihat setiap tahun. Namun, jumlahnya cenderung menurun. Pada rentang tahun 1998-2002, total meteor yang meluncur mencapai ribuan.

"Dulu bahkan sampai disebut badai leonid. Sekarang sedikit, 900 ribuan meter perjamnya," lanjut Thomas.

Hujan meteor Leonid terjadi karena Bumi melalui sisa-sisa debu komet tumpele-tuttle. Hujan meteor Leonid ini akan terulang setiap setahun sekali.

Pada bulan Desember, hujan meteor juga akan kembali terjadi. Meski kuantitasnya lebih sedikit,  namun fenomena tersebut layak ditunggu.

Hujan meteor Leonid ini sebenarnya sangat bervariasi jumlah meteornya. Hal ini disebabkan ketebalan debu yang tidak seragam. Pada 1998-2002 bisa sampai ribuan meteor per jam, karena itulah saat itu disebut badai meteor.

Sedangkan pada Desember akan terjadi hujan meteor Geminid, di mana ada 20 meteor yang jatuh per jamnya. Fenomena ini terjadi di langit sedikit di arah utara pada dinihari. Puncaknya adalah pada 13-14 Desember.

Berbeda dengan hujan meteor lainnya, peristiwa ini lahir dari asteroid Phaeton 3200. Orbit Phaeton berbentuk elips seperti halnya komet yang mendekati matahari melebihi orbit planet Merkurius yang merupakan planet di galaksi Bimasakti yang terdekat dengan matahari. Asteroid ini tidak menghasilkan debu karena merupakan sisa debu dari komet yang sudah habis selubung esnya.

Hujan-hujan meteor itu tidak berbahaya, hanya menambah keindahan langit kalau terlihat. Fenomena ini bisa diperkirakan waktu dan arahnya. Yang berbahaya adalah meteor sporadis, yakni bila meteor yang jatuh ke bumi dalam ukuran besar.

"Meteor sporadis ini bervariasi ukurannya ada yang seukuran pasir seperti hujan meteor, tapi ada juga yang besar dan bila jatuh ke bumi bisa menimbulkan lubang seperti kawah. Meteor sporadis terjadi sewaktu-waktu karena merupakan batuan dari antariksa atau batuan antar planet," terang peraih gelar doktor dari Universitas Kyoto, Jepang, ini.

SUMBER: detik.com

Pemkab Sleman Kembangkan Sistem Tabela

Ilustrasi (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Pemerintah Kabupaten Sleman mengembangkan pola tanam pertanian padi dengan sistem tabur benih langsung (Tabela) karena lebih efisien dan hemat biaya dan waktu.

"Tabela yakni menabur benih padi di hamparan sawah yang siap tanam. Cara ini bisa mngefisienkan waktu kira-kira 15 hari karena tidak melalui proses tebar benih kemudian ditanam lagi," kata Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Riyadi Martoyo, Minggu (3/10).

Menurut dia, pola tanam Tabela juga mengefisienkan tenaga karena 1.000 meter persegi sawah hanya butuh waktu 30 menit dengan dua orang tenaga yang mengerjakannya. "Dengan pola tanam seperti itu dipastikan akan menghemat waktu dan biaya," kata Riyadi.

Riyadi menjelaskan upaya untuk mempertahankan produksi beras di Sleman menghadapi tantangan berat, terlebih lagi luas lahan pertanian di Sleman ini dari tahun ke tahun semakin berkurang.

"Meski pembangunan dan pertumbuhan kawasan semakin mempersempit lahan pertanian, namun lahan pertanian khususnya padi di Kabupaten Sleman masih relatif luas," katanya.

Berdasarkan data 2009, jumlah luas lahan pertanian yang ditanami padi di Kabupaten Sleman mencapai 44.037 hektare, mampu menghasilkan 268.075 ton padi kering giling dengan tingkat produktivitas mencapai 60,87 kuintal per hektare untuk padi sawah. (Ant/Tom)

Angin Ribut Hantam 38 Rumah

Warga memperbaiki bangunan yang rusak disapu angin ribut (Foto : Asrul Sani)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Angin ribut yang melanda Kecamatan Kalibawang, terutama Desa Banjarharjo dan Banjaroyo merusakkan 38 rumah sehingga kerugian mencapai Rp 300 juta. Angin juga merobohkan pohon dan tiang listrik.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kalibawang Agus Wiyono Raharjo kepada KRJogja.com, Minggu (3/10) mengatakan, jumlah bangunan yang rusak di Desa Banjarharjo sebanyak 39 unit, sedangkan di Banjaroyo sebanyak 3 unit.

"Bangunan yang rusak terdiri dari 38 unit milik warga baik berupa rumah, dapur, maupun kandang ternak, dan satu bangunan sekolah, SMPN 2 Kalibawang pada bagian atapnya rusak," jelasnya seraya menambahkan total kerugian sekitar 288 juta untuk kerusakan bangunan dan Rp 25 juta untuk pepohonan yang tumbang.

Sementara itu Kepala Desa Banjarharjo Suwarto menjelaskan, akibat tertimpa pohon, kabel listrik di sekolah itu jatuh ke jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan di ruas jalan Kalibawang-Magelang selama satu jam lebih.

Dalam rangka membantu korban yang tertimpa musibah bencana angin ribut, Pemdes setempat telah membuka posko yang dipusatkan di Balai Desa Banjarharjo. Tujuannya agar bisa menampung laporan dari masyarakat dan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun Pemkab Kulonprogo.

"Setelah kejadian, kami (pemerintah desa-Red.) langsung melaporkan dan berkoordinasi dengan Muspika untuk menggerakkan masyarakat agar bergotong-royong sekaligus membantu logistik dan bahan bangunan," tandasnya lagi.

Terpisah Sekretaris Desa Banjarharjo, Bakir mengungkapkan, bencana angin ribut Sabtu sore sekitar pukul 14.00 WIB kemarin telah menyebabkan delapan dari 22 pedukuhan yang ada di Banjarharjo porak-poranda. Karena banyak pohon yang besar tumbang. Keenam Pedukuhan tersebut meliputi Pedukuhan Duwet II, Ngemplak, Ngrajun, Srandu, Duwet III, dan Cikalan.

"Kerusakan paling parah terjadi di Pedukuhan Duwet II, ada tujuh kepala keluarga yang terkena. Lamanya hujan sekitar 45 menit kemudian setelah itu disertai angin kencang berputar-putar sekitar 30 menit," ungkapnya. (Rul)

2.992 Peserta Ikuti Jamda

Pembukaan jambore daerah di Gunungkidul (Foto: Deddy EW)

WONOSARI (KRjogja.com) - Jambore merupakan pembinaan penggalang yang mengarah pada usaha
pembentukan watak disiplin dan kepemimpinan. Selain itu, mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan ketangkasan yang berhasil mendatangkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Demikian sambutan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY Prof Suwarsih Madya saat pembukaan Jambore Daerah 2010
di lapangan Medan Latihan Dodiklatpur TNI AD Rindam IV/Diponegoro Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, Minggu (3/10).

"Seiring dengan hal itu ditemukan tantangan dan masalah kaum pemuda seperti yang terkait dengan nilai - nilai dan semangat kebangsaan. Ternyata kemudahan informasi dan pengarus globalisasi, menjadi masalah dalam membangun semangat kebangsaan. Jambore hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan keimanan dan taqwa kepada Tuhan," paparnya.

Ketua Panitia Jambore Bambang Pracoyo  dalam laporannya jambore yang berlangsung, Sabtu (2/10) sampai Rabu (6/10) diikuti 2.992 peserta dari empat kabupaten. Sedangkan, tujuanya adalah membina dan mengembangkan sikap persatuan bangsa. Bahkan, eningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.  (R-2)

Yogyakomtek 2010 Targetkan 150 Ribu Orang Pengunjung

Andung Prihadi (berbaju batik merah) membuka secara simbolis Yogyakomtek 2010. Foto: Firha

BANTUL (KRjogja.com) - Asosiasi Perusahaan Komputer (Apkomindo) DIY menghadirkan kembali pameran Yogyakomtek 2010. Pameran yang ke-13 ini masih mengambil tempat di Jogja Expo Center (JEC) dibuka pada tanggal 2 Oktober hingga 6 Oktober mendatang menargetkan traksaksi Rp.30 miliar dan pengunjung mencapai 150 ribu orang.

Ketua APKOMINDO DIY Hadi Santono mengatakan pada pameran Yogyakomtek 2010 ini, pihak panitia menargetkan akan dikunjungi 150 ribu orang selama lima hari penyelenggaraan. “Pada pameran komputer Yogyakomtek 2010, kita berharap akan menghasilkan transaksi hingga Rp 30 miliar. Jumlah tersebut berasal dari penjualan 15 ribu unit komputer, 5 ribu printer dan 100 ribu periperal lainnya,” katanya

Hadi menambahkan pihaknya optimis target tersebut akan tercapai mengingat pengunjung, peminat dan pembeli komputer dari waktu ke waktu terus bertambah dan ajang YOGYAKOMTEK 2010 menjadi ajang para vendor mengenalkan produk terbarunya, sekaligus menghabiskan stok komputer yang tersedia.

“Pengalaman pada ajang yang sama di tahun-tahun sebelumnya, pengunjung tidak hanya berasal dari DIY saja. Tetapi juga berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta dari luar Pulau Jawa,” ujarnya

Jumlah pengunjung sebanyak 150 ribu orang belum dihitung dari mereka yang berasal dari sekolah yang mengajukan ijin khusus sehingga tidak dibebani biaya tiket Rp 3 ribu yang resmi dari panitia. Syaratnya, ada guru pembimbing dengan surat resmi dari sekolah.

Meski target tahun ini tinggi, Hadi menegaskan bahwa market terbanyak masih di end user untuk rumahan, termasuk didalamnya anak-anak sekolah dan mahasiswa yang mencapai 53 persen, kemudian disusul small-mediun business (SMB/ UKM) 23 persen, corporate 9 persen dan segmen pendidikan (education) hanya 6 persen.

Pameran Yogyakomtek sudah ada sejak 1997 dan hanya sekali kosong yaitu tahun 1998 disaat kondisi perekonomian Indonesia tidak memungkinkan untuk menggelar pameran komputer.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprop DIY, dr. Andung Prihadi S., M.Kes yang mewakili Guburnur DIY membuka pameran ini mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan pameran ini terutama untuk mendukung dan menarik pengujung yang haus akan teknologi informasi.

"Saya yakin target jumlah pengunjung dan traksaksi akan tercapai mengingat animo masyarakat DIY sangat tinggi terhadap kebutuhan akan teknologi dan informasi. Diharapkan pameran ini juga akan memicu adanya event lain seperti Mice, B2B dan lain-lain untuk mendongkrat sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ketua Panitia Yogyakomtek 2010 Teddie Dian Patria mengatakan pameran kali ini bertema 'Two Thumbs Up'.“Pameran patut mendapat penghargaan acungan dua jempol. Lebih dari itu, dua jempol juga perlambang teknologi makin canggih, hanya dengan dua jempol, manusia bisa berkomunikasi satu sama lain,” ujarnya

Teddie meneruskan, bahwa tema ini sekaligus ada kritik sosial dari Apkomindo DIY bahwa terjadi perubahan perilaku manusia dalam berkomunikasi di mana dua jempol menggantikan fungsi mulut dalam berkomunikasi. Bahasa verbal telah digantikan dengan bahasa motorik seperti SMS, BBM dan lainnya. (Fir)

Ahli Waris Makam Sapen Tolak Pembongkaran

Ahli waris menolak pemindahan jika tidak memenuhi tuntutan (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Puluhan warga dari Paguyuban Ahli Waris Makam Ngentak, Sapen berunjukrasa di sekitar makam, Minggu (3/10) menolak pembongkaran dan pemindahan makan terkait pembangunan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Seorang ahli waris Broto Harjono mengaku masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan berdasarkan surat dari Bupati Sleman, UIN mencari lahan untuk memindahkan makam. Awalnya, ahli waris selalu diikutkan dalam rapat pembahasan, namun saat ini sudah tidak pernah lagi.

"Kami dari pihak ahli waris diombang-ambingkan sehingga menolak pemindahan makam dengan alasan apapun.Sejak awal para ahli waris tidak ingin menjual tanah makam. Tetapi, memang ada beberapa tuntutan jika mau ada pemindahan," ungkapnya.

Broto menjelaskan syarat yang diminta ahli waris adalah lahan pemakaman harus asli, harga tanah pemakaman setara dengan tanah milik ahli waris. Selain itu, pemindahan harus menyertakan nisan asli ditambah kerangka jenasah.

"Kalau tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka kami menolak pemindahan. Makam dibangun sejak tahun 1917  seluas 1.450 meter persegi. Hingga saat ini ada 409 jenazah yang dimakamkan," paparnya. (Dhi)