Pemerintah Bagi Kewenangan Sultan dan Gubernur

Sultan HB X (kiri) saat menerima penghargaan ketahanan pangan dari Presiden (Foto : Rusman/PresidenSBY. Info)

JAKARTA (KRjogja.com) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan pemerintah sedang merumuskan pembagian kewenangan antara Sri Sultan Hamangkubuwono X dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam draft sementara dalam Rancangan Undang-Uundang Keistimewaan (RUUK).

"Nanti kita akan bagi, itu yang akan kita rumuskan sampai hari Senin (6/12), apa saja kewenangan Sultan. Yang pasti, Sultan tidak hanya sekedar menjadi simbol seperti di beberapa negara lain," katanya  di Jakarta, Jumat (3/12).

Pemerintah dalam draf sementara RUUK, menegaskan pada prinsipnya Sultan dan Paku Alam tetap memegang posisi orang tertinggi yang memiliki kewenangan khusus sesuai keistimewaan Yogyakarta. Namun, untuk posisi Gubernur DIY sebagai penyelenggara pemerintahan, dipilih secara demokratis sesuai undang-undang, dengan kewenangan tertentu.

"Sultan dan Paku Alam memegang posisi orang nomor satu di DIY dan memiliki kewenangan khusus. Sementara gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan, itu harus dipilih karena dalam UUD ditegaskan agar dipilih secara demokratis," katanya.

Mendagri menjelaskan, tidak menutup kemungkinan bagi Sultan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Jika Sultan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, lanjut Mendagri, maka ada kekhususan yang diterapkan.


Menurut dia, kekhususan yang diterapkan di DIY terkait dengan pemilihan gubernur tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, kekhususan ini hanya diberikan untuk Sultan.

"Ia (Sultan) tidak perlu memenuhi syarat mencalonkan diri yang ada, itu `kan keistimewaan, seperti tidak perlu mendapatkan 15 persen suara," katanya.

Apabila Sultan hanya satu-satunya calon gubernur untuk DIY, maka DPRD dapat langsung menetapkannya sebagai kepala daerah. "Ini yang kita tawarkan ke DPR. Jadi di situ demokrasi terakomodir, Pasal 18 UUD terakomodir dan keistimewaan Yogyakarta. Dalam tata cara pemilihan pun diberikan keistimewaan," katanya.

Wakil Gubernur

Sementara itu, ketika ditanya tentang keberadaan Wakil Gubernur DIY, Gamawan mengatakan hal tersebut tengah dikaji.

"Kita sedang pikirkan itu," katanya.

Namun, secara pribadi Mendagri menilai, jabatan Wakil Gubernur DIY tidak diperlukan. Keberadaan Gubernur DIY dan Sekretaris Daerah saja sudah cukup untuk menjalankan pemerintahan di Yogyakarta.

"Karena Sultan dan Paku Alam sudah ada di atas, jadi gubernur dan langsung saja sekda, tidak ada wakil gubernur lagi. Wakil gubernur juga `kan tidak wajib dan dicantumkan dalam UUD," katanya. (Ant/Tom)

KPK Kumpulkan Data Soal Gayus

Gayus Tambunan (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan data terkait kasus mafia pajak Gayus Holomoan Tambunan dan belum masuk tahap penyelidikan.

"Masih mengumpulkan data, belum kita temukan cukup bukti," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin, di Jakarta, Jumat.

KPK, menurut Jasin, memang belum mempublikasikan apa pun terkait penanganan kasus pajak yang melibatkan Gayus. Hal tersebut dilakukan karena khawatir data-data yang sudah terkumpul akan hilang.

Ia menjelaskan KPK perlu melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga langkah-langkah yang diambil tidak berbenturan dengan lembaga penegak hukum lain.

KPK, menurut dia, memilih menangani kasus lain selain kasus suap Gayus yang sudah ditangani Kepolisian.

"Tapi belum bisa kita simpulkan yang mana, nanti kalau kita terlalu meng-expose kasus ini data-datanya bisa hilang," kata Jasin.

Sementara itu terkait bukti-bukti kasus Gayus yang diserahkan Koalisi Masyarakat Sipil, ia mengatakan akan menjadi tambahan data. "KPK akan menganalisis data-data tersebut". (Ant/Tom)

Seperti diketahui Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Teten Masduki, Effendi Gazali, Bambang Widodo Umar, dan Zainal Arifin Muchtar pada Kamis (2/12), menemui pimpinan KPK yang diterima Bibit Samad Riyanto dan M Jasin.

Kehadiran mereka untuk meminta KPK segera menyelidiki kasus lain yang berkaitan dengan Gayus Halomoan Tambunan. (Ant/Tom)

Sering Tampil 'Hot', FPI Akan Laporkan Jupe-Depe ke Polda

Ilustrasi (doc)

JAKARTA (KRjogja.com) - Front Pembela Islam (FPI) berencana akan melaporkan Julia Perez dan Dewi Persik ke Polda Metro Jaya, paling lambat Senin mendatang.

“Secepatnya paling lama hari Senin, kita laporkan ke Polda Metro Jaya,” ungkap Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Asegaf, saat dihubungi wartawan, Kamis (2/12).

Dia menjelaskan, rencana melaporkan Jupe dan Depe dikarenakan kedua artis tersebut selalu membuka aurat. “Sehingga, tingkah mereka memanggil atau memancing orang berpikiran negatif,” tukas Habib yang akrab disapa Habib Selon.

Seandainya saja Jupe dan Depe mau mengubah penampilannya, FPI akan melihat dulu bagaimana perubahannya. Selama ini, kedua aktris yang sedang berseteru itu kerap buka-bukaan dan mengundang kerusakan moral.

“Kalau mau berubah, ya harus sebagai muslim yang baik. Sebab, kalau buka-bukaan itu kan merusak moral,” kata dia.

Jikalau Jupe dan Depe diidentikkan dengan imej seksi, menurut Habib, boleh saja asal tidak melanggar UU Pornografi.

“Kalau melanggar, ya kita akan laporkan ke Polda. Tapi di sini, kita menegaskan bukan cuma mereka berdua saja yang kena. Tapi semua pun akan seperti itu, jadi kita buat adil,” pungkasnya.(Okz/Yan)

Renovasi Tugu Yogyakarta 'Langgar Kaidah' Benda Cagar Budaya

Tugu Yogyakarta yang tengah direnovasi. (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Kebudayaan (Disbud) Propinsi DIY menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kurang memiliki dasar perencanaan dan study yang kuat untuk melakukan renovasi terhadap bangunan pelataran Tugu Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, dalam waktu dekat Disbud DIY akan melakukan pemanggilan terhadap instansi terkait.
Kepala Disbud DIY, Djoko Dwiyanto mengatakan, karena Tugu merupakan Benda Cagar Budaya (BCB) seharusnya Pemkot Yogyakarta melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala maupun Disbud DIY sebelum memutuskan untuk renovasi.
"Namun selama ini pemkot tidak pernah melakukan konsultasi dengan kami terkait renovasi pelataran Tugu. Karena itu kami telah mengirimkan surat pada pemkot untuk mengingatkan agar pemkot tidak melanggar kaidah pelestarian BCB dalam renovasi Tugu," tegasnya di Yogyakarta, Jumat (3/12).
Sebenarnya, kata Djoko, Disbud DIY sendiri baru akan melakukan studi terhadap Tugu Yogyakarta. Namun studi tersebut terpaksa dihentikan karena pemkot sudah terlebih dahulu melakukan tahapan renovasi.
Studi tersebut, lanjutnya, mencakup hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses renovasi Tugu. Pasalnya selama ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang cara perlakuan terhadap Tugu.
"Kalau soal candi sudah ada aturannya. Tetapi soal Tugu, kami belum mempunyai pengalaman tentang itu dan oleh sebab itu pula kami ingin melakukan studi. Seharusnya pemkot baru melakukan renovasi berdasarkan rekomendasi dari studi yang kami lakukan," pungkasnya. (Ran)

Jeruk Membuat Inflasi DIY Capai 0,62 Persen

Ilustrasi (doc)

BANTUL (KRjogja.com) - Kota Yogyakarta pada bulan  Nopember 2010 mengalami inflasi sebesar 0,62 persen. Inflasi ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen yang didominasi oleh kenaikan komoditas jeruk sebesar 22,11 persen dengan andil 0,11 persen.

"Sedangkan komoditas lain yang memberikan sumbangan yaitu kelompok bahan makanan naik 2,48 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,42 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,18 persen,kelompok sandang naik 0,76 persen,  kelompok kesehatan naik 0,24 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,03 persen.  Sebaliknya kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun sebesar 0,07 persen," papar Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS DIY, Hayono dikantornya, Rabu (1/12)

Haryono mengungkapkan erupsi gunung Merapi yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah pada akhir bulan Oktober dan selama bulan Nopember 2010 membawa dampak bagi perekonomian daerah. Dampak tersebut meliputi daerah sentra produksi pertanian maupun daerah pemasaran, khususnya di Yogyakarta.

"Indikasi ini tercermin dari hasil pemantauan harga-harga yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa selama bulan Nopember 2010, kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 0,62 persen dengan angka indeks 124,35 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan indeks pada bulan Nopember 2010 yang mencapai angka indeks 123,58.  Sehingga laju inflasi pada tahun kalender 2010 pada Nopember 2010 terhadap Desember 2009  mencapai  6,61 persen.," jelasnya

Lebih lanjut dijelaskanya komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi umum antara lain  jeruk naik sebesar 22,01 persen dengan memberi andil 0,11 persen; pepaya naik 38,19 persen dengan andil sebesar 0,07 persen; bawang merah dan beras masing-masing naik sebesar 16,62 persen dan 1,60 persen dengan memberi andil inflasi masing-masing sebesar 0,06 persen; kacang panjang naik 42,45 persen dengan memberi andil inflasi sebesar 0,05 persen; teh manis dan telur ayam ras masing-masing naik sebesar 6,26 persen dan  5,26 persen dengan memberi andil masing-masing sebesar 0,04 persen.

Sedangkan cabe merah, buncis, emas perhiasan dan tomat sayur masing-masing naik 18,27 persen, 37,16 persen, 2,35 persen dan 43,48 persen dengan memberi andil inflasi masing-masing 0,03 persen; pasir, cabe rawit dan rokok kretek filter masing-masing naik sebesar 2,68 persen, 18,00 persen dan 0,89 persen dengan andil sebesar 0,02 persen.

"Sebaliknya komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan andil negatif diantaranya daging ayam ras turun 6,25 persen dengan memberi andil sebesar –0,09 persen; bawang putih turun sebesar 6,21 persen dengan memberikan andil -0,03 persen; bayam dan petai masing-masing turun 11,10 persen dan 25,01 persen dengan memberi andil masing-masing sebesar -0,02 persen;  daun melinjo, nangka muda, sawi hijau dan telephon seluler masing-masing turun sebesar 28,09 persen, 13,67 persen, 6,77 persen dan 1,41 persen dengan andil inflasi masing-masing -0,01 persen.," ungkapnya.

Dari 66 kota yang dihitung angka inflasinya pada bulan Nopember 2010, 61 kota mengalami inflasi dan 5 kota lainnya mengalami deflasi.  Inflasi tertinggi terjadi di kota Lhokseumawe yaitu sebesar 2,64 persen, sedangkan inflasi terendah yaitu 0,06 persen dialami  kota Probolinggo. Sebaliknya kota Maumere mengalami deflasi terbesar 0,29  persen dan deflasi terkecil terjadi di kota Balikpapan sebesar 0,04 persen.

Laju inflasi tahun kalender 2010 pada Nopember 2010 terhadap Desember 2009 sebesar 6,61 persen. Sedangkan laju inflasi year on year  pada Nopember  2010 terhadap Nopember  2009 sebesar 6,87 persen. (Fir)
 

99 Pengungsi Merapi di Kasihan Dipulangkan

Ilustrasi

BANTUL (KRjogja.com) - Pemerintah Kecamatan Kasihan dan Pemerintah Desa Ngestiharjo serta para relawan Posko Bantuan Korban Gunung Merapi, Senin (29/11) melepas 99 orang pengungsi korban erupsi Merapi asal Harjobinangun Pakem, yang sejak Merapi meletus mereka menempati beberapa titik pengungsian di Ngestiharjo. Dengan upacara perpisahan, mereka dilepas dari Puskesmas Pembantu Kasihan di Ngestiharjo. Mereka juga dibekali Sembako untuk kebutuhan makan beberapa hari di tempat tinggalnya.
Para pengungsi sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mereka selama berada di pengungsian. Di desanya nanti mereka akan menyelenggarakan upacara syukur atas keselamatan mereka, dan akan mengundang perwakilan warga Ngestiharjo Kasihan.
Menurut Camat Kasihan, Sugiyanto SH, dengan kepulangan 99 pengungsi di Ngestiharjo tersebut, jumlah pengungsi di Kasihan yang semula mencapai 3.600 orang lebih, Selasa kemarin tinggal 750 orang, yang menempati sejumlah titik di Desa Tamantirto 38 orang, Bangunjiwo 280 orang, Tirtonirmolo 50 orang dan di Desa Ngestiharjo 68 orang.
Sementara di gudang PMI Kabupaten Bantul Selasa (30/11) kemarin sudah kosong dari kebutuhan logistik. Semua logistik untuk kebutuhan pengungsi sudah dikirim ke semua titik pengungsi yang membutuhkan bantuan logistik sesuai dengan persediaan yang ada di PMI Bantul. Bukan hanya ke Bantul, tetapi juga dikirim ke wilayah Klaten dan Magelang.
Menurut Kasi Logistik PMI Bantul Kus Wantoro, sesuai dengan jangka waktu tanggap darurat PMI Bantul untuk bantuan korban Merapi yang ditarget sampai 26 Nopember 2010 dan sesuai instruksi Bupati Sleman agar semua pengungsi kembali ke Sleman, maka PMI Bantul segera mengosongkan logistik di gudangnya dan didistribusikan kepada pengungsi. "Sekarang sudah bersih," katanya.
Dengan berakhirnya waktu tanggap darurat PMI Bantul, maka jumlah relawan PMI Bantul yang menjalani piket di Markas PMI Bantul juga dikurangi. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi hampir seluruh personil relawan PMI Bantul ditugasnya untuk membantu korban merapi, dari evakuasi sampai pendistribusian logistik ke barak pengungsi.
Kepala Dinas Sosial, Drs H Mahmudi MSi mengatakan, Selasa (30/11), malam digelar pertemuan perwakilan Pemda Sleman dan Pemkab Bantul. Pertemuan itu membahas pengungsi yang enggan kembali ke Sleman. "Kami akan pertemukan dengan para camat yang kebetulan wilayahnya ketempatan pengungsi korban Merapi," kata Mahmudi.
Sementara pengelola posko di Desa Srimulyo Piyungan Bantul sedikit lega. Pasalnya setelah sebelumnya merasa ketar-ketir lantaran logistik menipis, kemarin, Senin (29/11) mendapat bantuan dari UIN Yogyakarta berupa sembako. "Kami bersyukur ada donatur yang membantu," terang Wandi, pengurus Forum Penanggulangan Resiko Bencana Desa Srimulyo. (R-5)

Hingga 2010, Penderita HIV/AIDS di Bantul Capai 193 Orang

Ilustrasi (Foto : Dok)

BANTUL (KRjogja.com) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes ) Bantul Siti Noor Zaenab MKes mengatakan angka penderita humam immunodeficiency virus (HIV) / acuquired immune deficiency  syndrome (AIDS) di Kabupaten Bantul terus meningkat. Selama kurun waktu 2010  ini 69 orang dinyatakan positif menderita AIDS.
“Di Bantul memang sangat bervareasi media penyebarannya, “ katanya Jumat  (3/12).
Siti menjelaskan, penularan HIV/AIDS di Bantul cukup beragam, mulai melalui cairan tubuh, darah, sperma, cairan vagina serta lewat air susu ibu (ASI). Selain itu juga ada yang melalui jarum suntik yang pernah digunakan penderita. Sebenarnya di wilayah Bantul terdapat dua  wilayah kategori rentan penyebaran HIV/AIDS, yakni Kecamatan Banguntapan dan Wilayah Kretek.
Banguntapan kata Siti, memang harus diwaspadai penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik. “Banguntapan merupakan wilayah Bantul dengan kultur perkotaan, dan itu sangat rentan, utamanya melalui jarum suntik,” kata Siti. Sedang wilayah Kretek condong pada penularan lewat hubungan sex.
Dijelaskan adanya sejumlah kompleks lokalisasi mejadikan daerah itu rawan terhadap HIV/AIDS. Guna mengatasi merebaknya virus mematikan itu, dua Puskesmas Kretek dan Puskesmas Banguntapan dijadikan puskesmas menangani penderita HIV/AIDS. Selain itu didukung Rumah Sakit Penembahan Senopati Bantul. “ Selain tiga tempat itu ada juga Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Menurut catatan dinas kesehatan setempat, hingga tahun 2010 ini penderita HIV/AIDS  di Bantul mencapai 193 orang dan 24 orang diantaranya meninggal dunia. Siti menjelaskan, orang yang terjangkit HIV kebanyakan sulit dideteksi sebelum dilakukan pemeriksaan. “Penderita terinfeksi HIV, memang tidak terlihat seperti sakit, dan masih bisa diobati, ” jelas Siti. Tetapi sebaliknya bila sudah positif menderita AIDS akan seperti menderita penyakit komplikasi dan itu yang sulit diobati. (R-5)

APBD 'Celah Becek' Korupsi Tingkat Daerah

Ilustrasi. (Foto : Ivan Aditya)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY, Darwin mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan lingkup pengelolaan keuangan daerah yang menjadi celah tindak korupsi. Celah korupsi APBD biasanya terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta memanipulasi penerimaan dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kejadian itu dimungkinkan karena ketidaktahuan para aparatur pemerintah daerah atas bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya di Wates, Senin (29/11).
Menurut dia, salah satu penyebab maraknya korupsi di daerah adalah tidak optimalnya peran pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif yang sering terjadi justru disinyalir lembaga legislatif dan pemerintah daerah bekerjasama berbagi lahan sebagai ajang korupsi.
"Kontrol yang semestinya mereka lakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terjadi. Kurangnya kontrol publik juga menyebabkan proyek-proyek pembangunan dikorupsi seperti penggelembungan, penyusutan kwalifikasi bestek, penyalahgunaan prosedur tender menjadi ladang untuk korupsi ," katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan, saat ini banyak anggaran siluman karena pos-pos belanja tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran sehingga mendorong seorang pejabat membuat program siluman.
Praktik korupsi terus berkembang dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berisi pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
"Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mmenyuburkan praktek korupsi anggaran dan kebijakan daerah. Proses perencanaan anggaran menjadi penuh manipulasi dan proyek-proyek daerah dimonopoli segelintir kroni kekuasaan," katanya.
Ia mengatakan, untuk pemberantasan korupsi di tingkat kabupaten dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawas daerah ditingkat intern masing-masing lembaga. Pencegahan paling ampuh yakni pengawasan melekat secara rutin, terukur dan tetap. "Pada tataran eksternal, kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi melalui operasi intelijen yusticial," katanya. (Ant/Van)

511 Pengungsi Merapi Tetap Bertahan di Kulonprogo

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pengungsi mandiri yang berjumlah 511 orang kini masih tetap bertahan di Kabupaten Kulonprogo. Alasan para pengungsi lantaran mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal dan lansia serta tidak mempunyai keluarga.
Camat Nanggulan, Bowo Pristiyanto mengatakan, di wilayahnya masih terdapat 77 pengungsi mandiri yang tersebar di tujuh desa di antaranya Kembang, Banyuroto, Donomulyo dan Tanjungharjo yang kesemuanya tidak memiliki tempat tinggal dan berusia lansia.
"Alasan mereka memilih tinggal di Nanggulan karena mereka tempat tinggal belum aman dan kebanyakan mereka adalah manula, orang cacat dan hewan ternak. Ada juga yang mempunyai anak sekolah dan sekolah mereka yang ada di Desa Kepuh, Kabupaten Sleman masih belum aman serta kebanyakan dari mereka masih trauma atas kejadian letusan Gunung Merapi," katanya di Wates, Jumat (3/12).
Sementara itu, Kabid Sosial Dinsosnakertrans, Untung Waluyo mengatakan, pengungsi yang masih ada di Kulonprogo tersebar di sembilan kecamatan yakni Kalibawang terdapat 10 orang, Nanggulan sebanyak 77 orang, Sentolo ada 92 orang, Girimulyo ada 15 orang, pengasih sebanyak 136 orang, Wates ada 8 orang, Lendah ada 127 orang, Temon ada 25 orang, dan Kokap ada 21 orang.
"Pengungsi adalah mandiri, yang ada di rumah penduduk atau keluarga, ada juga yang masuk ke panti lansia karena mereka sudah lansia dan perlu perawatan yang lebih," katanya. (Ant/Van)

Harga Minyak Goreng di Kulonprogo Naik

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Harga kebutuhan pokok, khususnya beras dan minyak goreng curah di tingkat pedagang pengecer di pasar tradisional Kabupaten Kulonprogo terus naik selama dua minggu terakhir. Kenaikan ini dieperkirakan karena menjelang Natal dan tahun baru dimana tingkat pembelian masyarakat meningkat.
Pedagang beras di pasar induk Wates, Wahyu mengatakan harga beras terus melambung selama dua minggu terakhir ini misalnya jenis beras IR 64 dari Rp5.300 per kilogram naik hingga Rp6.400 per kilogram, harga beras jenis raja lele dari Rp8.000/kg juga naik menjadi Rp9.000 per kilogram.
"Kemungkinan harga beras akan mengalami kenaikan lagi menjelang Natal hingga awal 2011 nanti. Beras premium yang biasa hanya Rp5.800 sekarang sudah menjadi Rp6.800 untuk harga grosiran. Harga eceran beda lagi yang berkisar antara Rp7.000 hingga Rp7.300, sedangkan harga beras seperti jenis beras IR 64 harganya naik dari Rp5.300 menjadi Rp6.400. Harga beras tiap harinya tidak menentu, tapi yang jelas, harga beras terus mengalami kenaikan yang drastis," katanya di pasar, Jumat (3/12).
Sementara pedagang sembako di Pasar Wates, Rawi,mengatakan harga bawang merah mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai a Rp8.000 tiap kilogram. "Harga bawang merah kualitas bagus saat ini Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram yang sebelumnya dari Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah dengan kualitas kedua mengalami kenaikan yang biasanya hanya Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram . Kenaikan harga bawang merah sudah terjadi hampir dua minggu terakhir, banyak pembeli yang kaget dengan kenaikan harga," katanya.
Ia juga mengatakan, yakni minyak goreng curah merk barco dari Rp12.000 per kilogram sekarang sudah menjadi Rp14.500, sedangkan untuk harga telur masih stabil yakni Rp13.5000. "Menjelang Natal dan tahun baru mesti ada kenaikan harga yang cukup tinggi, banyak permintaan masyarakat tetapi ketersediaan masih sulit sehingga harga terus mengalami kenaikan. Apalagi, untuk masa taman ini mundur, untuk persediaan ada tapi untuk jangka waktu tidak dapat diprediksi," katannya.
Sementara, pedagang daging ayam di pasar wates, Sunarti mengatakan, harga daging ayam potong masih stabil berkisar Rp21.000 hingga Rp23.000. "Bisanya harga daging ayam Rp25.000 sekarang hanya Rp21.000 sampai Rp23.000," katanya. (Ant/Van)

Ternak Mati Tak Jadi Dibeli, Peternak Lereng Merapi Manut

Ilustrasi. (Foto : Ardhi Wahadan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Pemerintah memutuskan tidak akan mengganti dengan uang bagi ternak korban erupsi Merapi yang sudah mati, melainkan akan menggantinya dengan ternak hidup. Peternak lereng Merapi pun tak bisa berbuat banyak dan hanya manut dengan keputusan pemerintah tersebut.
Salah satu peternak asal Dusun Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Triyono mengaku jika pemerintan pernah menjanjikan akan membeli ternaknya yang mati terkena erupsi. Namun, belum sempat janji tersebut direalisasikan, pemerintah justru merubah kebijakan.
"Saya punya sapi perah 4 ekor dan semuanya mati kena lahar. Dulu memang mau diganti uang, tapi belum pasti berapa jumlahnya. Sekarang saya malah baru dengar kalau sapi yang mati itu diganti dengan sapi hidup," ujarnya saat berada di barak pengungsian Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (2/12) pagi.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru tersebut, Triyono pun hanya manut saja. Yang penting, lanjut Triyono, pemerintah bisa segera merealisasikan dalam bentuk nyata. "Kalau memang demikian, berarti ada tanggung jawab dari pemerintah. Saya sih sebenarnya manut saja. Lha wong ini semua adalah bencana. Tetapi kalau pemerintah sudah menjanjikan, mbok ya segera dinyatakan," ungkapnya.
Sementara itu, peternak lain, Paijo menambahkan, mekanisme penggantian ternak mati dengan ternak yang hidup juga harus diperhatikan. Peternak lereng Merapi akan semakin terbebani jika ternak hidup yang diberikan pemerintah kondisinya tidak sehat. "Saya juga ikut saja dengan kebijakan pemerintah itu. Tetapi, jenis ternaknya harus sesuai dengan yang mati. Dan juga harus sehat," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah diharapkan juga memikirkan kandang ternak yang turut roboh. Sebagian besar peternak yang hewannya mati, sudah tidak memiliki kandang yang layak pakai. "Nanti kalau sudah diganti dengan ternak baru, masalah yang muncul itukan ditaruh mana. Untuk sementara mungkin bisa dititipkan saudara. Kalau mau membangun sendiri, kami inikan sudah tidak memiliki harta," harap Paijo. (Dhi)

Bea Cukai Yogyakarta Gagalkan Penyelundupan 1,036 Kg Sabu

Barang bukti shabu yang diamankan petugas. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Kantor Pelayanan Pabean dan Bea Cukai (KPPBC) Yogyakarta berhasil mengamankan seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Vietnam bernama Nguyen Thi My Nanh (22) yang berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,036 kg melalui Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta, Jumat (3/12). Sabu yang diperkirakan senilai Rp 2 miliar tersebut disembunyikan dibawah sol sepatu pelaku yang dimasukan di dalam tas bawaannya.
Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan KPPBC Yogyakarta, Handoko menjelaskan, pemegang passport nomor B-2023096 tersebut ditangkap setelah sebelumnya melakukan penerbangan dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia menuju Adisucipto Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594. Setelah turun dari bandara dan saat melalui pemeriksaan X-Ray, dalam tas pelaku terdeteksi membawa barang yang mencurigakan.
"Setelah kita analisis terhadap passenger list, lalu kita perkuat dengan pemeriksaan X-Ray. Ternyata terdeteksi adanya barang terlarang yang dibawa NTH ini," jelas Handoko di kantornya.
Sabu atau metamfetamine tersebut, ungkap Handoko, diselipkan ke dalam empat buah sol sepatu. Dua buah sepatu (sepasang sepatu kiri dan kanan. red) dipakai pelaku, sementara sepasang lagi dimasukan kedalam tas miliknya.
Dari pemeriksaan petugas, Nguyen Thi My Nanh mengaku bertindak sebagai kurir yang bertugas menyerahkan barang haram tersebut kepada salah seorang di Yogyakarta. "Ini modus yang baru pertama kali di Yogyakarta. Barang tersebut sudah kita amankan. Hasil pemeriksaan laboratorium, positif metamfetamine atau sabu-sabu,” tegas Handoko.
Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihak KPPBC Yogyakartamenyerahkan pelaku kepada Polda DIY. Atas perbuatannya, Nguyen Thi My Nanh terbukti telah melanggar UU Nomor 35 tahun 2009 pasal 113 ayat (2) tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.
Sementara itu, tercatat sepanjang tahun 2010 setidaknya pihak KPPBC Yogyakarta telah berhasil menggagalkan empat kali usaha penyelundulan narkoba di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta. Dari keempat penyelundupan tersebut, kesemuanya merupakan penerbangan yang berasal dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia.
"Kejadian yang sebelumnya juga via Malaysia dan dengan pesawat yang sama pula. Sebelumnya kami sudah menyampaikan kejadian ini agar ada penanganan international masing-masing negara," tandas Handoko. (Dhi)