Lima Pasangan Balon Bupati dan Wabup Kulonprogo Daftar KPU

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo Siti Ghoniyatun SH menjelaskan, persyaratan lima pasangan balon bupati-wakil bupati yang mendaftar dipastikan belum ada satupun yang dinyatakan lengkap. Kendati demikian, masih ada waktu bagi pasangan balon maupun partai pengusung untuk melengkapi dan memperbaiki berkas.
"Sesuai jadwal, kami akan melakukan verifikasi berkas dan syarat pasangan balon mulai Selasa-Senin (15-21/3). Sedangkan waktu perbaikan berkas mulai Selasa-Senin (22-28/3)," katanya didampingi Ketua Divisi Sosialissi dan Publikasi Marwanto di Wates, Selasa (15/3).
Pasangan balon bupati-wakil bupati yang telah mendaftar di KPU meliputi Ki Condroyono-Indreswari (jalur perseorangan), dr Hasto Wardoyo-Drs Sutedjo diusung bersama PDIP-PAN dan didukung PPP, Drs Mulyono-Ahmad Sumiyati diusung Partai Demokrat dan PKS. Sedangkan Drs Suprapto-Drs Muhammad So'im MM diusung Partai Golkar yang berkoalisi dengan Partai Gerindra, PDK, PKPB dan PKNU. Pasangan Drs Sarwidi-Hartikah diusung sendiri oleh PKB yang mendaftar satu jam menjelang batas akhir waktu pendaftaran yakni Senin (14/3) malam pukul 23.00 WIB.
Setelah pasangan balon atau partai pengusung melakukan perbaikan berkas, pihak KPU akan meneliti kembali berkas yang belum lengkap tadi mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 11 April. "Untuk penetapan pasangan balon menjadi pasangan calon bupati-wakil bupati kami lakukan pada Selasa (12/4)," terangnya seraya menambahkan agenda selanjutnya pengundian nomor urut calon pada Selasa (19/4).
Ditanya soal kemungkinan adanya pasangan balon dan partai pengusung melakukan perubahan koalisi maupun pergantian pasangan balon, Siti Ghoniyatun mengatakan jika masa pendaftaran sudah ditutup maka perubahan koalisi jelas tidak bisa dilakukan. "Sedangkan pergantian pasangan balon, bisa dilakukan asal balon yang bersangkutan belum atau tidak memenuhi syarat. Tapi calon yang baru tentunya tidak diusung partai lain," ujarnya.
Menyingung pasangan balon dari jalur perseorangan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pasangan tersebut sehingga bisa lolos menjadi peserta pemilu adalah memenuhi syarat dukungan sebanyak 5 persen dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. "Karena jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai hak pilih sebanyak 470.520 orang maka lima persen dari itu adalah 23.526," tuturnya seraya menolak membeberkan hasil pleno anggota KPU terkait kekurangan jumlah dukungan bagi pasangan balon dari jalur perseorangan. (Rul)

---

Pasangan Hasto - Tedjo di KPU

Pasangan balon bupati-wakil bupati dr Hasto-Tejo (berpeci) seusai mendaftar di KPU. (Foto : Asrul Sani)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pengurus DPC PDIP dan DPD PAN Kabupaten Kulonprogo resmi mendaftarkan pasangan bakal calon (balon) Bupati-Wakil Bupati Kulonprogo yang mereka usung bersama, dr Hasto Wardoyo-Drs Sutedjo Wiharso di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten setempat, Senin (14/3). Meski demikian, pasangan itu oleh KPU belum disebut sebagai calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup). Sebab sesuai jadwal, KPU baru menetapkan balon menjadi calon pada Selasa 12 April 2011 nanti.
"Kita belum bisa menetapkan pasangan balon yang mendaftar sebagai calon bupati-cawabup. Karena selain belum ada balon lain yang mendaftar, penetapan balon menjadi calon juga baru akan dilakukan Selasa, 12 April 2011," kata Ketua KPU Siti Ghoniyatun SH didampingi Ketua Divisi Sosialissi dan Publikasi Marwanto.
Prosesi pendaftaran pasangan balon bupati-wabup Hasto-Tejo diawali dengan deklarasi bersama yang dilakukan kedua pengurus partai pengusung dengan pembacaan surat pernyataan kesepakatan bersama oleh Ketua Bappilu DPC PDIP H Umar Sriyanto, kemudian dilanjutkan penandatanganan kesepakatan oleh Ketua DPC PDIP Toni HP dan Ketua DPD PAN Hamam Mutaqim. Setelah itu kedua pasangan dengan menggunakan kereta yang diiringi grup kesenian tradisional jathilan serta rombongan pengantar masuk Pasar Wates.
Usai menyapa dan mohon doa restu kepada para pedagang pasar tradisional Wates, rombongan bergerak ke arah selatan melewati simpang lima Karangnongko menuju kantor KPU di wilayah Desa Bendungan, Wates.
Rombongan pasangan Hasto-Tejo diterima anggota KPU yang dipimpin ketua mereka Siti Ghoniyatun. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan administrasi, pihak KPU menyatakan menerima berkas pendaftaran pasangan tersebut. "Dari 33 butir persyaratan, sebagian besar sudah lengkap. Untuk kekurangannya kami beri waktu sampai tanggal 21 Maret 2011 melengkapinya," katanya.
Pencalonan Hasto-Tejo juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hasto saat dimintai komentarnya menjelaskan pihaknya bersama pasangan Sutedjo mengaku optimis lolos verifikasi faktual sekaligus menang dalam Pemilukada Kulonprogo 2011. Apalagi partai yang mengusung mereka merupakan dua partai besar peraih kursi terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu.
"Bukan bermaksud sombong, tapi dengan diusung bersama dua parpol pesar pemenang Pemilu plus didukung PPP, saya bersama pak Tejo optimis meraih kemenangan dalam Pemilukada nanti," katanya dengan penuh percaya diri.
Siti Ghoniyatun menjelaskan, sampai hari terakhir waktu pendaftaran pasangan balon bupat-wabup di KPU yakni Senin (14/3) pukul 00.00 WIB, baru dua pasangan balon yang mendaftar masing-masing pasangan yang diusung bersama PDIP-PAN, dr Hasto-Sutedjo dan pasangan dari jalur perseorangan Condroyono-Indreswari. "Untuk pasangan dari partai lain sampai sekarang belum ada yang mendaftar," ujarnya. (Rul)

Akses Minim, Lulusan Tidak Terserap

Ilustrasi. (Foto : Dok)

BANTUL (KRjogja.com) - Minimnya akses informasi yang diketahui oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadikan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, persoalan kepemilikan modal juga menjadi penghambat lulusan tersebut membuka usaha.
Menurut Kasi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Slamet Raharja dari total lulusan tahun 2010 yang berjumlah lebih dari 7.000 siswa, angka penyerapan tenaga kerja dan yang melanjutkan sekolah terhitung rendah. “Tugas pemerintah dan sekolah tidak sekedar meluluskan, namun juga menyalurkan tenaga baru tersebut,” ujarnya di Pendopo Parasamya, Selasa (8/3).
Untuk siswa SMA yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi hanya berkisar 40 persen. Sementara lulusan SMK yang berorientasi kerja, hanya terserap sekitar 63 persen. “Data tersebut dari masukan yang diperoleh dinas,” jelasnya.
Slamet mengungkapkan, minat dan kemampuan siswa lulusan dari sekolah di Bantul, memiliki kemampuan bersaing, namun karena kurang akses dan kepemilikan modal, maka potensi tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kondisi tersebut, imbuh Slamet, maka tugas tenaga pendidik adalah menyalurkan informasi, selain membekali kemampuan dan mental bersaing.
Pola adaptif dan produktif musti disampaikan kepada siswa. Dia menilai, tenaga kerja yang terampil dapat dinilai dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat. “Karenanya, sekolah harus sesuai dengan bakat dan minat, agar potensi dapat muncul dengan maksimal,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati, Drs Sumarno Prs berpesan agar semua lulusan dapat memanfaatkan peluang dan potensi untuk mendapatkan kesejahteraan. Meski tidak bekerja diperusahaan, lulusan sekolah diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mandiri. (*-7)

Warga Hadang Rencana Pengeboran Lapindo

ilustrasi (Foto: doc)

SIDOARJO (KRjogja.com) - Perwakilan korban luapan lumpur Lapindo berunjuk rasa menolak rencana pengeboran sumur gas baru di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Perwakilan warga, Selasa (8/3) siang, berunjuk rasa menolak rencana pengeboran gas yang akan dilakukan pada Juni mendatang.

Pengeboran gas rencananya akan dilakukan Lapindo di lima titik di sekitar Desa Kalidawir, Tanggulangin. Sebelumnya warga Desa Kalidawir sudah menolak rencana pengeboran tersebut.

Warga berdemonstrasi dengan menutup mulut dan membawa sejumlah poster yang berisi penolakan pengeboran gas lanjutan Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Mereka khawatir dengan pengalaman bencana di Porong, sehingga mendesak Lapindo untuk tidak melakukan pengeboran ulang lagi.

“Dari pengalaman semburan lumpur Lapindo, kami menolak pengeboran lagi,” tegas Zainul Arifin, perwakilan korban di lokasi unjuk rasa, Selasa (8/3).

Sementara itu, terkait aksi penolakan rencana pengeboran gas di Desa Kalidawir, Lapindo tetap berharap agar masyarakat tidak khawatir dan trauma akan terjadi bencana lumpur lapindo untuk kedua kalinya.

Humas Lapindo Diaz Roichan menuturkan Lapindo menjanjikan pengeboran gas di lima titik di wilayah Tanggulangin akan lebih aman. “Kedalaman lebih kecil dibanding pengeboran di sumur Banjarpanji 1 yang berakibat munculnya semburan lumpur,” jelas Diaz.. (Okz/Yan)

'Pilot Project' Pasir Besi Dibuka, Polisi Siaga

ilustrasi (Foto: doc)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pembukaan kembali lokasi "pilot project" atau proyek percontohan penambangan pasir besi di Pantai Trisik Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, yang sempat ditutup paksa warga pesisir yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) berjalan lancar tanpa diwarnai insiden.

Dengan pembukaan kembali "pilot project" tersebut, otomatis menjawab kekhawatiran bakal terjadinya aksi penghadangan oleh warga PPLP. Pantauan KRjogja.com, saat pihak perusahaan pemrakarsa penambangan pasir besi PT Jogja Magaza Iron (JMI) membuka kembali pilot project, situasi di perkampungan warga maupun di sekitar lokasi pilot project nampak sangat lengang. Hanya ada beberapa warga yang beraktivitas seperti biasa, di sekitar lahan pertanian maupun di dekat rumah mereka.

Sementara itu untuk mengantisipasi terjadinya penghadangan oleh warga PPLP, selama karyawan dan staf PT JMI membuka pintu gerbang proyek percontohan dan menyingkirkan sejumlah tanaman pandan, ratusan petugas keamanan dari Polres Kulonprogo dan Brimob Polda DIY di bawah pimpinan Kapolres Kulonporgo AKBP Drs K Yani Sudarto berjaga-jaga di sekitar lokasi dengan peralatan lengkap, termasuk 2 unit mobil "water canon".

"Untuk mengamankan kegiatan ini, kami menerjunkan 5 Satuan Setingkat Kompi (SSK), ya sekitar 700-an personel lah," kata AKBP Drs K Yani di lokasi Pantai Trisik Kecamatan Galur, Senin (7/3).

Ketika ditanya sistem pengamanan pasca pembukaan kembali "pilot project" AKBP Yani menegaskan aparat kepolisian akan mengamankan lokasi tersebut secara berkesinambungan sampai batas waktu tak ditentukan.

"Pengamanan akan dilanjutkan sampai batas waktu tak tertentu," ujarnya.

Aksi perusakan yang diduga dilakukan warga PPLP beberapa waktu lalu telah menyebabkan sejumlah fasilitas milik PT JMI mengalami kerusakan cukup serius. Selain tiga kaca jendela di pos penjagaan pecah, kaca pada bangunan di bagian dalam pilot project juga mengalami hal serupa. Selain itu mesin pendingin ruangan di pos penjagaan juga mengalami kerusakan, tergeletak di di belakang bangunan tersebut. Begitu pula pada mesin pemisah pasir besi mengalami kerusakan.

General Manajer PT JMI Mochsen Alhamid saat dimintai komentarnya terkait kerusakan fasilitas milik perusahaan tersebut menegaskan, pembukaan kembali "pilot project" penambangan pasir besi bukan untuk menghitung besarnya kerugian yang dialami PT JMI. Tapi dalam upaya melanjutkan tahapan-tahapan studi kelayakan sesuai amanat dan yang diwajibkan Kontrak Karya (KK).

"Dalam melaksanakan rencana penambangan pasir besi, kami dari PT JMI akan berupaya maksimal memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat khususnya warga pesisir selatan Kulonprogo," jelasnya seraya menambahkan agar tujuan itu tercapai pihaknya mengharapkan suasana damai.

"JMI cinta damai. Karena itu kami sangat mengharapkan suasana damai," tegasnya kepada KRjogja.com.

Menyinggung pengamanan yang dilakukan pihak Keplisian, Mochsen enggan berkomentar. "Pengamanan merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah," ujarnya. (Rul/Mum)

Ical - SBY Sepakat Tetap Koalisi

ilustrasi (Foto: doc)

JAKARTA (KRjogja.com) – Setelah melakukan pertemuan sekira satu jam dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akhirnya membeberkan hasil perbincangannya.

Menurut penuturan Ical, pihaknya bersama SBY sudah sepakat bahwa Golkar akan tetap berada di lingkaran koalisi pemerintah. Karenanya, dimungkinkan tidak ada kader Golkar yang terkena reshuffle kabinet.

"Kami sepakat untuk memperbaiki koalisi menjadi lebih baik, jadi itu kesepakatnya. Tetap seperti semula kesepakatan dibuat," ujar Ical saat hendak keluar dari Wisma Negara, Selasa, (8/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ical datang dengan menggunakan mobil Sedan Lexus hitam B 1907 A. Ical datang melalui pintu samping Istana di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas kondisi Setgab yang semakin hari semakin dirundung perpecahan.

(Okz/Yan)

Gula Kelapa Purworejo Tak Mampu Tembus Pasar Global

Pengrajin gula kepala terhalang sertifikasi untuk penjualan ke pasar global. (Foto : Gunarwan)

PURWOREJO (KRjogja.com) - Industri gula kelapa yang cukup melimpah di Kabupaten Purworejo, ternyata belum mampu menembus pasar global. Kondisi ini mengakibatkan harga jual gula kelapa hanya menganut pasaran lokal yang tidak pernah mengalami kenaikan signifikan.
“Akibatnya kesejahteraan pengrajin sulit didongkrak,” ujar Ketua Asosiasi Gula Purworejo (AGP) Agung di kediamannya, Selasa (8/3).
Diakui, pemasaran gula kelapa sebenarnya sangat terbuka. Namun sampai saat ini, pemasarannya masih sebatas pasar regional. “Untuk menembus pasar nasional harus ada sertifikasi yang dikeluarkan Sukovinda. Begitupun jika ingin menembus pasar internasional,” tegasnya.
Padahal untuk mendapatkan sertifikasi itu kata Agung, biayanya cukup tinggi bagi ukuran pengrajin gula kelapa tradisional. Apalagi untuk sertifikat penjualan ke Eropa atau Australia. “Para pengusaha gula kelapa belum mampu,” tandasnya.
Dicontohkan, untuk sertifikat penjualan ke Belanda biayanya mencapai Rp 150 juta, sedangkan untuk Australia sekitar Rp 80 juta. “Jika memungkinkan kami meminta agar Pemkab Purworejo mengalokasikan anggaran untuk mendapatkan sertifikasi itu,” jelas Agung. (Nar)

Giliran Depok Larang Ahmadiyah

ilustrasi (Foto: doc)

DEPOK (KRjogja.com) – Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail bersikeras tak akan serta merta mengeluarkan aturan pelarangan Ahmadiyah meskipun Gubernur Jawa Barat sudah melarang ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat.

Namun, setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat di Bandung kemarin, nampaknya Wali Kota Depok akan mengikuti gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) larangan Ahmadiyah.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Rintisyanto yang memastikan besok akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas penerbitan SK larangan Ahmaduyah. Rapat tersebut akan diikuti oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama.

"Besok hari Rabu kita semua Forum Komunikasi Pemkot akan kumpul, melakukan rapat terkait dengan Ahmadiyah dan insya allah besok juga pemerintah kota dalam hal ini wali kota sudah akan mengeluarkan surat keputusan menindaklanjuti pergub 12 th 2011," tegasnya kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (8/3).

Rintis juga memastikan larangan tersebut akan diikat dengan aturan dalam bentuk SK, bukan Peraturan Wali Kota (Perwa). Intinya, kata Rintis, wali kota sudah memberikan sinyal untuk mengeluarkan SK larangan Ahmadiyah.

"Bentuknya SK karena kalau perwa hanya melibatkan unsur pemerintahan, tetapi kalau SK libatkan unsur kementrian agama, besok saya inginkan semua pihak unsur pemkot Depok dan Kementrian Agama dilibatkan, agar punya rasa tanggung jawab yang ada, sinyal SK keluar minggu ini," tandasnya.

Sebelumnya Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mamastikan belum akan mengeluarkan SK larangan Ahmadiyah karena masih harus membahas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari). Terkait masalah pembubaran, Nur Mahmudi juga menegaskan hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
(Okz/Yan)

Investor India Incar Bandara Kulonprogo

Ilustrasi (Foto:Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Investor asal India menegaskan sikapnya untuk mengucurkan dana tak terbatas untuk membangun bandara internasional di Kabupaten Kulonprogo karena mampu mendongkrak kunjungan wisata sekaligus perekonomian DIY.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tavip Agus Rayanto mengatakan, keputusan untuk membangun bandara baru merupakan solusi krusial karena dalam beberapa tahun mendatang kapasitas penumpang (load factor) di Bandara Internasional Adusucipto tidak bisa dipertahankan. Selain itu, keberadaan bandara menumpang di lahan milik TNI Angkatan Udara.

"Hal ini memang harus segera direalisasikan. Kapan mulai pembangunannya, masuk dalam program jangka menengah karena keterbatasan pendanaan," katanya saat ditemui di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Senin (7/3).

Pemerintah, kata Tavip tidak sanggup merealisasikan proyek bila mengandalkan dari APBN dan harus melalui sharing dengan pihak lain. Dan, daerah harus menyusun sub Feasibility Study (FS) hingga syarat komplit yang lain. Sedangkan investor yang berniat menggarap proyek itu dari India dan konsorsium 16 perusahaan asal Ceko.

"Sebelum dana dikucurkan, mereka (Investor India) minta jaminan dari pemerintah baik dalam profit, regulasi maupun aspek persyaratan yang lain," pungkasnya. (Fir)

Sore Ini Ical dan SBY Bertemu?

ilustrasi (Foto: doc)

JAKARTA (KRjogja.com) - Rencana akan adanya pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, tidak dibantah dan tidak dibenarkan oleh orang-orang dekatnya.

Termasuk isu yang paling santer, mengenai pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada sore ini sekitar pukul 16.00 WIB.

"Ya begini Presiden memang berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi, jadi tidak hanya Partai Golkar," elak juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat dihubungi wartawan, Senin (8/3).

Menurutnya, jika ada pertemuan dengan pimpinan parpol hal itu didasarkan kepentingannya untuk berkomunikasi dengan partai politik yang ada di Indonesia. "Dalam satu minggu ke depan, minggu yang khusus untuk komunikasi Presiden dengan partai-partai politik yang lain, ya tentunya termasuk partai koalisi," ungkapnya.

Namun Julian tidak merinci lebih lanjut mengenai pertemuan Presiden dengan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Mengenai komunikasi politik yang dilakukan Presiden terhadap sejumlah menteri yang dikabarkan akan terdepak dari kabinet, juga dibantah Julian. "Tidak, kalau pun ada komunikasi presiden dengan mentri itu lebih kepada bagaimana hubungan antara presiden dengan menteri," akunya.
(Okz/Yan)

Warga Lereng Merapi Kembali Mengadu ke Pemkab Sleman

Warga Cangkringan kembali mengadu ke Pemkab Sleman. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Puluhan warga lereng Merapi kembali mengadu ke kantor Pemkab Sleman, Senin (7/3). Namun, apa yang mereka sampaikan, sebelumnya sudah direspon oleh pemerintah.
Salah satu warga, Sunarto menjelaskan, kedatangan warga kali ini hanya untuk menegaskan keinginan warga. "Ya meskipun kemarin sudah diutarakan, namun tidak ada salahnya jika kami utarakan kembali. Biar kami ini bisa ditangani dengan cepat," akunya saat diterima Camat Cangkringan, Samsul Bakri di Pendopo Pemkab Sleman.
Beberapa persoalan tersebut menyangkut jadup, dana pengganti ternak, shelter serta penanganan masa tanggap darurat. Namun, ada satu yang kini menjadi kegelisahan warga, yakni terkait pengurusan sertifikat maupun surat-surat penting lain.
"Masak, mau ngurus surat motor seperti STNK, BPKB serta sertifikat tanah ada yang menarik uang sampai Rp 1 juta. Lha, kami inikan sudah tidak punya apa-apa lagi," imbuh Sunarto.
Menanggapi kedatangan warga lereng Merapi ini, Samsul Bakri berharap agar warga bisa sabar. Pasalnya, semuanya sudah diproses Pemkab Sleman agar pemerintah pusat bisa segera bertindak cepat.
"Permasalahan warga korban erupsi Merapi itu sangat kompleks. Apa yang disampaikan tadi itu sudah kami terima semua. Jadi, kami minta semuanya bersabar.  Satu persatu kita selesaikan," jawabnya.
Terkait dengan pengurusan surat-menyurat, Samsul menambahkan, hal itu tidak perlu biaya. Hanya saja, khusus untuk surat bermotor ada regulasi sendiri.
"Untuk sertifikat tanah, Badan Pertanahan sudah membuat program, jadi pasti akan ditangani. Sedang untuk KTP, surat nikah serta surat lain, silahkan datang ke Kecamatan, gratis. Kalau STNK, BPKB dan surat bermotor lainnya, sedang ditangani kepolisian karena ada regulasi sendiri agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi," paparnya.
Sebelumnya, warga yang mendatangi kantor Pemkab Sleman ini digeledah identitasnya. Warga yang berasal dari luar Cangkringan tidak diperkenankan masuk. Hal ini untuk mencegah adanya provokasi bagi korban erupsi Merapi. (Dhi)

Soal Koalisi, PKS Mulai Diam

ilustrasi (Foto: doc)

JAKARTA (KRjogja.com) - Tak seperti sebelumnya, kini politisi PKS memilih berhati-hati bicara seputar posisi partainya dalam koalisi. Termasuk mengenai isu pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin.

"Saya dengar dari Mas Anas akan ada pertemuan tersebut," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/3).

Namun Mustafa tak mau melanjutkannya. Mustafa terkesan menghindari pembicaraan mengenai rencana pertemuan tersebut dan juga mengenai koalisi secara umum.

Dia menegaskan, bagi PKS koalisi merupakan hal sakral karena dibangun di atas satu perjanjian. PKS menetapkannya melalui keputusan majelis syuro. Oleh karena itu, PKS tidak bisa menyikapi rumor-rumor mengenai koalisi.

"Mohon maaf sekali karena itu merendahkan kualitas dari perjanjian yang sakral itu. Kita tidak bisa terpancing dengan orang-orang yang mengail di air keruh," ujarnya.

Mustafa juga menolak perbedaan sikap partai-partai koalisi dalam voting hak angket mafia pajak dikaitkan dengan keretakan koalisi dan reshuffle.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan partainya belum menentukan sikap apa-apa terkait dinamika koalisi saat ini. PKS baru akan bersikap jika Presiden sudah mengambil keputusan.

"Belum ada, pertemuan terakhir di Mukernas Yogya dan itu belum diputuskan karena Pak SBY belum bersikap," katanya.
(Okz/Yan)