SBY Kurban 14 Sapi di Pacitan

PACITAN (KRjogja.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta keluarganya menyumbangkan 14 ekor sapi kurban ke kampung halamannya di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sebanyak 12 dari 14 ekor sapi itu telah didistribusikan ke-12 kecamatan di Kabupaten Pacitan.
Kakak sepupu Presiden SBY Soedjono mengatakan, sisanya dibagi masing-masing satu ekor diserahkan ke panitia kurban di pemkab serta satu ekor lagi atas nama Eddy Baskoro Yudhoyono disembelih di lingkungan rumah asal Presiden di Dukuh Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. "Jumlah hewan kurban yang disumbangkan Presiden kali ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang berjumah 12 ekor lembu dewasa," terang Soedjono di Pacitan, Rabu (17/11).
Tidak ada pesan khusus disertakan Presiden bersama penyerahan hewan kurban berupa 14 ekor sapi tersebut. Soedjono hanya mengatakan bahwa keluarga Presiden meminta agar hewan kurban tersebut dibagi rata ke 12 kecamatan, panitia kurban di tingkat kabupaten serta di lingkungan rumah masa kecil SBY.
"Hewan kurban sampai di Pacitan hari Minggu (15/11) dan langsung didistribusikan ke seluruh kecamatan. Sedangkan yang satu ekor sapi dari Eddy Baskoro disembelih di lingkungan sini," ujarnya.
Sementara itu, Kantor Kementarian Agama Pacitan masih mendata jumlah hewan kurban yang tersebar di seluruh penjuru wilayah tersebut. Namun berdasar data tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban tahun 2009 cenderung meningkat dibanding tahun 2008.
Pada tahun 2009, jumlah hewan kurban tercatat sebanyak 6.597 ekor, terdiri atas 6.301 ekor kambing dan 296 ekor sapi. Jumlah tersebut naik dibanding jumlah hewan kurban tahun 2008 yang mencapai 6.533 ekor atau sebanyak 6.281 ekor kambing serta 252 ekor sapi.
"Sepertinya tahun ini juga meningkat. Tapi berapa jumlahnya, kami sekarang masih menunggu laporan dari daerah (kecamatan dan desa)," kata salah seorang petugas di Kementerian Agama Pacitan. (Ant/Van)

Praktek Gigolo Dibongkar Polisi

SURABAYA (KRjogja.com) - Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak membongkar praktik prostitusi gigolo atau pria pekerja seks yang melibatkan anak laki-laki di bawah umur.

Seorang germo dan dua anak yang dijadikan pelayan bagi pelanggannya sudah diperiksa penyidik.

Mereka adalah AM (21), warga Semampir, sebagai germo, serta IWG (17) dan RST (18) sebagai gigolo.

"Status AM sudah kami tetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua anak yang dijadikan alat untuk memuaskan tamunya sedang kami mintai keterangan," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Yuda Gustawan, Selasa (16/11) malam.

Kasus ini, kata dia, berbeda dengan kasus prostitusi pada umumnya. Jika biasanya yang menjadi anak buah germo adalah perempuan, maka kali ini anak buah adalah laki-laki.

IWG dan RST dijadikan anak buah tersangka sejak dua bulan lalu. Keduanya terperosok dan terjerumus oleh rayuan tersangka dengan iming-iming hasil menggiurkan.

Kedua anak buah tersebut masih tercatat sebagai siswa kelas XII di salah satu SMA di Surabaya. Mereka dipaksa melayani nafsu seks para pelanggan tersangka, baik yang terdiri dari tante-tante maupun om-om. AKBP Yuda menjelaskan, tersangka AM menjalankan aksinya dengan modal memasang iklan di salah satu koran lokal Surabaya.

Dengan berdalih menawarkan jasa pijat, pria yang memiliki dua nama samaran itu berhasil membujuk dua siswa untuk dijadikan anak buahnya.

"Setelah kedua siswa ini tertarik membaca iklan, mereka mendatangi tersangka. Namun ternyata kedua anak ini malah dibujuk untuk dijadikan gigolo. Untuk meyakinkannya, tersangka memberi penghasilan 50 persen untuk satu pelanggan," papar AKBP Yuda.

Pikiran yang labil membuat kedua siswa tersebut terpancing dan menerima tawaran. Dengan tarif Rp 200.000 hingga Rp 400.000 sekali main, hasilnya dibagi berdua dengan tersangka AM.

Beruntung polisi segera mengetahui adanya praktik melanggar hukum tersebut. Dengan modus berpura-pura sebagai pelanggan, polisi akhirnya berhasil meringkus AM di sebuah tempat di kawasan Jalan Ikan Duyung, Tanjung Perak.

"Untuk meyakinkan tersangka, kami membayarnya mahal, yakni sekitar Rp 800.000. Karena tergiur dengan uang itu, tersangka dapat kami ringkus setelah kami melakukan transaksi," tuturnya. (Ant/Yan)
 

Masjid Kagungan Dalem Bagikan Daging Buat Abdi Dalem

Pemotongan hewan kurban di masjid Rotowijayan. (Foto: Deni H)

YOGYA (KRjogja.com) - Masjid Kagungan Dalem Rotowijayan Yogyakarta pagi ini melakukan penyembelihan tujuh ekor sapi dan 13 ekor kambing kurban. Daging kurban juga akan dibagikan kepada para abdi dalem Kraton Yogyakarta.

"Jatah untuk pada abdi dalem ada sekitar 230 bungkus daging kurban. Tiap tahun kami memang melakukan seperti itu. Sisanya dibagikan kepada warga sekitar, yakni 700 warga, dan juga pengungsi Merapi," ujar Kliwon Mangkuprayitno, sekretaris takmir masjid.

Ia menambahkan, Sultan Hamengku Buwono X atas nama pribadi / keluarga menyumbang satu ekor sapi dan satu ekor kambing di masjid ini. Sementara, kerabat keraton lain, yakni GKR Maduretno dan KGBH Hadiwinoto masing-masing juga menyumbang satu ekor sapi.

"Untuk sultan, beliau adalah penyumbang tetap disini, dari dulu. Minimal satu ekor kambing, beliau pasti menyumbang kesini. Selain disini, Ngarsa dalem juga menyumbang hewan kurban ke Masjid Gedhe Kauman dan Masjid Syuhada Kotabaru," terangnya.

Ia memperkirakan, masing-masing kantong bungkusan kurban akan berisi daging sebesar sekitar enam ons. Setelah dibagikan untuk warga dan abdi dalem, menurutnya daging akan disumbangkan ke para pengungsi Merapi di daerah Bantul.

" Bentuk sumbangan untuk para pengungsi bukan berupa daging mentah, namun sudah dimasak matang, ditambah nasi. Jadi bentuknya nasi bungkus, dengan lauk daging," imbuh Kliwon. (Den)

UGM Bangun 87 Rumah Sementara Korban Merapi

YOGYA (KRjogja.com) - Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun rumah hunian sementara untuk para korban bencana letusan Gunung Merapi yang rumahnya mengalami rusak parah yang rencananya akan dibangun di areal lahan Purwomartani, Sleman.

Arsitek UGM, Ikaputra mengungkapkan, rumah hunian menjadi solusi terdekat untuk mengatasi permasalahan tempat tinggal selama masa aktivitas Gunung Merapi belum berakhir. Dan, akan membangun 87 rumah terutama untuk pengungsi di dusun Kinahrejo.

"Lahan yang diperlukan untuk membangun hunian sementara ini seluas 1,5 hektar. Masing-masing kepala keluarga akan menempati lahan seluas 150 meter persegi. Model rumah yang akan dibangun adalah menggunakan bahan dasar kayu atau bambu, lengkap dengan lahan pekarangan untuk mendukung aktivitas peternakan dan pertanian," ujarnya.

Menurutnya, luas dari areal rumah sendiri adalah sekitar 18 meter persegi. Sisanya untuk kandang dan pekarangan, karena lebih dari setengah pengungsi memiliki ternak.

"Jadi mereka bisa tinggal sambil memberi makan sapinya dan menunggu rumah mereka dibangun kembali,” katanya.

Dia menjelaskan pembangunan rumah hunian ini menelan dana Rp783 juta untuk model rumah bambu dan Rp 1,56 Miliar untuk model rumah hunian kayu.

"Kita perkirakan untuk satu rumah dari bahan bambu memakan biaya Rp9 Juta, untuk rumah bahan kayu Rp18 juta. Pembangunan rumah hunian sementara ini tengah diusulkan ke pemerintah daerah dan pemerintah propinsi untuk ditindak lanjuti," imbuhnya. (Ran)

Petugas Temukan Cacing Hati Pada Hewan Kurban di Bantul

BANTUL (KRjogja.com) - Petugas kesehatan hewan kurban di Kabupaten Bantul temukan kandungan cacing hati yang terdapat pada hewan kurban yang disembelih saat hari raya Idul Adha 1431 Hijriyah, Selasa (16/11). Kondisi hati yang telah terkandung cacing hati tersebut ditemukan di tempat penyembelihan di Dusun Priyan, Trirenggo, Bantul yang tengah di potong-potong panitia kurban setempat.
"Kami temukan cacing pada hati seekor sapi usai disembelih, bahkan kandungan penyakit tersebut telah menyerang hingga mencapai 75 persen," kata Kepala Seksi (Kasi) Pakan Ternak, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul, Sri Ida Sulistyowati di Bantul.
Menurut dia, pada kesempatan tersebut pihaknya memantau sebanyak delapan titik lokasi penyembelihan hewan kurban terutama di komplek masjid-masjid di Desa Trirenggo, Bantul yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Ia menyebutkan, beberapa lokasi penyembelihan hewan kurban yang sempat diperiksa pihaknya di antaranya di masjid di Dusun Niten, Priyan, Manding, Nogosari dan Pasutan serta Gandekan.
"Selain ditemukan adanya cacing hati, kami juga menemukan sejumlah benjolan lemak berlebih pada hati sapi di masjid Gandekan, sehingga dianjurkan untuk dibersihkan atau di keleti sebelum dimasak," katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan proses pemotongan daging pascapenyembelihan yang berada di masjid Gandekan itu dinilai kurang memenuhi standar kebersihan, karena ditaruh diatas tanah dengan alas yang tidak cukup lebar.
"Proses tersebut berpotensi menyebabkan daging tidak bersih akibat terkena tanah, seharusnya pemotongan dilakukan dengan menggunakan alas yang sesuai ukuran dan alangkah baiknya meski pakai alas ditaruh diatas lantai atau ubin," katanya.
Sri Ida mengatakan, tidak hanya itu seharusnya sesudah hewan kurban dipastikan mati kemudian hewan yang hendak dipotong diupayakan digantung guna menghindari terkena kotoran hewan, karena kotoran hewan yang keluar akan langsung jatuh.
"Kami menilai sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang prosedur tata cara penyembelihan dengan baik sesuai kesehatan, oleh sebab itu kami menghimbau agar daging kurban dicuci dan dipastikan bersih sebelum dimasak," katanya. (Ant/Van)

---

Pemkab Bantul Target Penuhi Permintaan Konsentrat 5 Ton Perhari

BANTUL (KRjogja.com) - Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul akan meningkatkan produksi pakan konsentrat hingga mencapai lima ton per hari. Upaya tersebut sebagai wujud Pemkab Bantul dalam memenuhi permintaan pakan konsentrat dari Dinas Pertanian Propinsi DIY sebanyak lima ton per hari.
"Kami berupaya meningkatkan produksi pakan ternak konsentrat dari sebelumnya sebanyak tiga kuintal per hari menjadi ima ton per hari," kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul Edy Suhariyanta di Bantul, Rabu (17/11).
Edy mengatakan Bantul mengupayakan memenuhi permintaan konsentrat karena pakan konsentrat produksi di kabupaten ini berkualitas harga lebih rendah dari harga standar swasta.
"Kami mendapati produksi konsentrat di Kelompok Tani Makaryo di Bantul berkualitas, di sisi lain dalam pemeran Bantul Expo beberapa waktu lalu melalui kelompok tani konsentrat pernah ditawar Rp1.800 per kilogram lebih rendah Rp600 dari harga standar," katanya.
Ia mengatakan permintaan dari pemerintah provinsi tersebut terkait dengan kebutuhan pakan di Kabupaten Sleman sebagai akibat dari bencana letusan Gunung Merapi yang menumpahkan abu material vulkanik hingga radius 15 km.
"Bencana Gunung Merapi memang berdampak jangka panjang bagi sektor ketersediaan pakan ternak di Sleman, karena meski hijauan ada yang selamat namun tidak dapat difungsikan sebagai pakan ternak dengan baik, sehingga kebutuhan mengambil dari daerah lain khususnya di Bantul," katanya.
Ia mengatakan, pakan konsentrat merupakan pakan ternak penguat kaya karbohidrat dan protein seperti jagung, bekatul dan bungkil kelapa, pakan ini digunakan pada saat pertumbuhan pada domba dan sapi baik perah maupun potong.
"Kami akan mengupayakan guna memenuhi kebutuhan pakan konsentrat sesuai permintaan, meski belum diketahui kebutuhan pakan hingga kapan namun kami optimistis akan terpenuhi mengingat hijauan di daerah ini masih luas," katanya. (Ant/Van)

1.625 Pengungsi di Gunungkidul Pamit Pulang

Pengungsi Merapi yang selama ini berada di Rest Area Bunder. (Foto :Dok)

WONOSARI (KRjogja.com) - Hasil pendataan sementara yang dilakukan Pemkab Gunungkidul, jumlah pengungsi yang pulang meninggalkan kabpaten ini hingga Rabu (17/11) sore mencapai 1.625 orang dari total pengungsi 11.714 orang. Dengan demikian, sore ini jumlah pengungsi yang masih tinggal di posko maupun rumah-rumah penduduk tinggal 10.089 orang.
“Jumlah pengungsi yang meninggalkan Gunungkidul ini terbanyak yang berada di Kecamatan Playen, Karangmojo dan Patuk. Meski sebagian pengungsi memilih pulang tetapi di Posko pengungsian utama rest area justru penghuninya bertambah,” ungkap Kabag Humas Pemkab Gunungkidul, Aziz Saleh di Wonosari.
Dari jumlah awal 655 orang yang berada di rest area, katanya, kini meningkat menjadi 747 orang. Julah tersebut sebagian besar merupakan pengungsi pindahan di Saptosari dan Panggang.
Terkait banyaknya pengungsi yang pulang, camat dan kepala desa diminta selalu melakukan pemantauan dan pendataan setiap dua hingga tiga jam sekali. Disamping mendata jumlah pengungsi yang meninggalkan posko maupun rumah penduduk juga disarankan untuk mencatat daerah tujuan pengungsi. “Hal ini penting agar kepindahan mereka tetap mendapat perhatian dari pemerintah,” tegasnya. (Bmp)

Tanpa Bantuan, Yogya Bisa Selesaikan Merapi

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (foto: Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan, bencana yang melanda warga lereng Merapi hanya bersifat lokal. Sehingga, tanpa bantuan dari pemerintah pusat, masyarakat di DIY sebenarnya juga bisa menyelesaikannya.
Sultan menegaskan, yang harus dilakukan saat ini adalah memberikan harapan bagi para pengungsi untuk keberlangsungan hidup mereka kelak. "Yang penting ialah bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka.  Tanpa bantuan pun, kita sendiri harus bisa menyelesaikannya," ungkapnya usai melaksanakan Shalat Ied di Stadion Maguwoharjo, Rabu (17/11).
Selain itu, bencana yang melanda warga lereng Merapi juga hanya bersifat lokal. Sehingga tidak perlu diusulkan sebagai bencana nasional. "Itu kan hanya Sleman saja. Kecuali kalau seluruh DIY terkena dampak yang signifikan. Makanya, kita sendiri harus bisa mengatasinya. Termasuk, bagaimana perekonomian mereka besok," imbuh Sultan.
Kendati demikian, Sultan juga mengucapkan terimakasih terkait bantuan yang sudah diberikan kepada para korban bencana erupsi Merapi.
Terkait dengan dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu sampai saat ini masih belum mengetahui. Dirinya mengaku, sepeserpun belum menerimanya kendati BNPB sudah berkantor 2 minggu lebih di Yogyakarta. "Kalau saya sama sekali belum tahu. Silahkan cek ke bendahara untuk memastikan," tandasnya. (Dhi)
 

Kebijakan Merapi, BNPB Tak Libatkan Pemda Sleman

Gunung Merapi

SLEMAN (KRjogja.com) - Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai hanya semakin menambah rumit penanganan bencana Merapi. Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman yang mengetahui kondisi di lapangan justru tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengaku, dirinya tidak tahu menahu terkait kebijakan ganti rugi rumah rusak yang terkena erupsi Merapi. "Saya selaku Bupati Sleman sama sekali tidak dilibatkan untuk masalah itu. Jadi, saya tidak tahu," ungkapnya saat ditemui di Stadion Maguwoharjo, Rabu (17/11)
Selain itu, surat resmi juga belum diberikan kepada Pemda Sleman kendati sudah diberitakan ke berbagai media massa. Bahkan, lanjut Sri Purnomo, saat penyampaian pernyataan dari BNPB juga tidak mengundang Pemda. "Saat penyampaian pernyataan itu, kita juga tidak ada disana. Itu pernyataan BNPB," tandasnya.
Oleh karena itu, Pemda Sleman hingga saat ini juga belum merumuskan tindakan tekhnis untuk penggantian ganti rugi rumah rusak tersebut. Seperti diberitakan, BNPB mengeluarkan kebijakan ganti rugi rumah rusak sesuai dengan kategori. Untuk rusak berat sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta dan rusak ringan Rp 1 juta. (Dhi)

2.313 Rumah di Cangkringan Tak Layak Huni

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Data dari Kecamatan Cangkringan, Sleman menyebutkan, setidaknya terdapat 2.313 kepala keluarga (KK) yang tempat tinggalnya tidak layak huni akibat erupsi yang ditimbulkan Gunung Merapi. Jumlah rumah tak layak huni tersebut tersebar di 23 pedukuhan yang ada di kecamatan ini.
"Semua padukuhan tersebut berada di 5 desa yaitu Glagaharjo, Umbulharjo, Kepuharjo, Wukirsari dan Argomulyo. Kami sudah siapkan lokasi untuk pembuatan shelter atau hunian sementara," ungkap Camat Cangkringan, Syamsul Bakri saat ditemui di Stadion Maguwoharjo, Rabu (17/11).
Kebutuhan dana pembuatan shelter tersebut, katanya, berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap unitnya. Untuk tahap awal, akan dibangun 345 shelter dengan jenis semi permanen.
"Nanti yang lainnya menunggu percontohan shelter tahap awal itu. Shelter tersebut dibangun bagi mereka yang rumahnya rusak parah dan rawan terhadap aliran lahar dingin," imbuh Syamsul.
Terkait dengan lokasi pembangunan shelter, lanjut Syamsul, akan ditempatkan sesuai kelurahan. Untuk Desa Umbulharjo ditempatkan di Plosokerep bagi 282 KK, Desa Kepuharjo ditempatkan di Pagerjurang bagi 830 KK, Desa Wukirsari ditempatkan di Gondang bagi 265 KK, Desa Glagaharjo ditempatkan di Banjarsari bagi 827 KK dan Desa Argomulyo ditempatkan di Randusari bagi 129 KK.
"Nanti setelah keadaan dinyatakan aman kita akan segera bangun shelter tersebut. Agar pengungsi tidak terlalu lama berada di pengungsian," tandas Syamsul. (Dhi)

Cemari Lingkungan, Kandang Ayam Didemo

KULONPROGO (KRjogja.com) - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMLP) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo menggelar aksi demo menuntut kepolisian bersama masyarakat wilayah itu untuk menutup kandang ternak ayam pedaging di Desa Pleret, Senin (15/11). Pemilik ternak ayam pedaging di Desa Pleret, dinilai tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat kesepakatan yang ditandatangi oleh FMPL dengan pihak pengeloa kandang ternak ayam pedaging di Desa Pleret pada Juni 2010.
"Pengola sekaligus pemilik kandang ternak ayam pedaging tidak sanggup mengatasi masalah pencemaran lingkungan antara lain adanya lalat dan timbulnya bau yang bersumber dari kandang. Selain itu, dia tidak sangggup mengatasi dan mengembalikan nama baik dari kesan daerah kumuh. Untuk itu, kami datang ke Polsek Panjatan untuk melakukan koordinasi menutup kadang ayam itu," kata Kooordinator FMPL Kecamatan Panjatan, Suryanto di Kantor Polsek Panjatan.
Ia mengatakan, FMPL akan tetap melakukan penutupan kandang ayam meski tidak ada persetujuan dengan Polsek Panjatan, karena dengan keberadaan kandang ayam tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan. "Meski Polsek Panjatan tidak menyetujui, kami tetap akan melakukan penutupan kandang. Dan kami tidak menjamin kalau dalam tindakan kami terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban," katanya.
Ia mengatakan, FMPL telah mendapat surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo yang menyatakan keberadaan kandang ayam pedaging di Desa Pleret mengganggu lingkungan. "Kami dengan surat dari KLH telah melaporkan kasus ini kepada Polsek Panjatan, tapi hingga kini belum ditindaklanjuti. Dengan surat dari KLH telah disepakati beberapa kesepatakan diantaranya mengembalikan nama baik dari kesan daerah kumuh, namun hingga kini tidak ada tindaklanjut. Kami juga mengakui mereka telah membayar ke kas desa sebesar Rp2 juta, tapi kami tetap menginginkan kadang ayam tetap di tutup," katanya.
Sementara, Kapolsek Panjatan, AKP, Sumidjan, mengatakan, intansinya akan melakukan koordinasi dengan Camat Panjatan dan Kelada Desa Pleret untuk membahas masalah penutupan kadang ayam pedaging di Desa Pleret.
"Masalah penutupan kadang ayam pedaging di Desa Pleret di bawah kewenangan Camat Panjatan, bukan Polsek. Kami hanya melakukan pendampingan supaya tidak ada gangguan keamanan. Kalau kami terlibat dalam penutupan kandang ayam, nanti kami bisa disalahkan," katanya. (Ant/Van)

163 Pengungsi Merapi Takut Pulang Kampung

KULONPROGO (KRjogja.com) - Sebanyak 163 pengungsi dari Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berada di barak pengungsian Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo belum berani pulang ke desanya masing-masing. Warga memilih tetap berada di barak pengungsian meskipun sebenarnya mereka ingin sekali menengok kampung halamannya.
"Saya dan keluarga hanya bisa pasrah karena jarak rumah saya dengan Sungai Krasak dan Sungai Bungu yang dilalui lahar Gunung Merapi hanya 300 meter," kata Siswanto (43), pengungsi di Desa Banjararum, Selasa (16/11).
Ia mengaku ingin sekali kembali ke kampung halaman namun tidak diizinkan petugas karena rumahnya berada di antara Sungai Krasak dan Sungai Bungu yang sangat rawan terjadi banjar lahar dingin Gunung Merapi.
Siswanto mengatakan, dirinya dan warga lainnya baru akan kembali ke kampung jika memang sudah ada informasi mengenai status Merapi dari pemerintah untuk benar-benar dinyatakan aman bagi warga. Sebelum ada kepastian tersebut, warga Merapi ini tetap akan mendiami barak pengungsian. (Ant/Van)