Dugaan Salah Tembak Mahasiswa UPN, Polda DIY Sesuai Prosedur

Kapolda DIY, Brigjen Odang Sutarsa. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Kapolda DIY, Brigjen Ondang Sutarsa menegaskan, pihaknya masih terus mendalami kasus penembakan mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Yogyakarta yang terjadi Rabu (22/12) dini hari kemarin. Kendati demikian Odang menyatakan, apa yang dilakukan oleh anggotanya dari Polres Sleman tersebut telah sesuai dengan prosedur.
Tingkat kerawanan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Sleman, kata Odang, sudah sangat tinggi dan meresahkan. Kewaspadaan seperti inilah yang selalu jajaran Polda DIY kedepankan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Kesalahpahaman sebenarnya. Andai korban itu tidak lari saat didekati petugas, maka penembakan tidak akan terjadi. Curanmor di Sleman itu kan tinggi, maka melihat geliat yang mencurigakan, petugas pasti bergerak," tegasnya di Mapolda DIY, Kamis (23/12).
Odang mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Polda DIY. Korban yang terkena tembakan pun langsung diberi perawatan. "Kondisinya saat ini sudah baik. Petugas juga sudah kami mintai keterangan. Kalau nanti ada kesalahan, maka akan dikenai sanksi. Tetapi, prosedur penembakan sudah sesuai," imbuh Ondang.
Sementara itu, Kapolres Sleman, AKBP Irwan Ramaini menambahkan, sebelum melakukan penembakan, anggotanya sudah terlebih dahulu menyebutkan identitasnya sebagai anggota Polisi. Tembakan peringatan dari petugas juga tidak diindahkan, justru mahasiswa tersebut malah lari. "Melihat seperti itu kan sangat mencurigakan," imbuhnya.
Pada saat itu, kata Irwan, ada empat orang mengendarai sepeda motor di kawasan Cepit, Gejayan, Depok, Sleman. Salah satu sepeda motor jenis Kawasaki Ninja dituntun dan petugas yang kebetulan tengah patroli mencoba untuk menghentikan keempat orang tersebut, namun mereka justru lari.
Saat diteliti, Irwan menambahkan, ternyata kendaraan Ninja tersebut tidak lengkap sehingga terkesan motor curian. Karena curiga dan tidak ingin pelakunya lari, petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Merasa tidak diindahkan, petugas mengarahkan tembakan ke bagian kaki namun mengenai punggung yang tembus ke dada.
Oleh petugas di lapangan, korban langsung dilarikan ke RS dr Sardjito saat itu juga untuk mendapatkan perawatan. Humas RS dr Sardjito, Trisno Heru Nugroho juga membenarkan adanya seorang korban yang menderita luka tembak masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS dr Sardjito pada Rabu (22/12) dini hari.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan proyektil dalam tubuh korban, namun memang terdapat luka bekas tembakan di punggung kiri bawah tembus ke dada kiri bawah,” katanya kemarin.
Diberitakan sebelumnya, korban tembak tersebut diketahui bernama Widiarto alias Ndaru (22), mahasiswa asal Pacitan yang kini kuliah pada Jurusan Hubungan International (HI), UPN Veteran Yogyakarta. Pihak keluarga merasa tidak terima atas kejadian tersebut dan menyatakan pihak Polisi telah melakukan tindakan salah tembak kepada Ndaru. (Dhi)

Disamakan Gerakan PKI, Warga Yogyakarta Geruduk Rumah Ichlasul Amal

Kawulo Ngayogyokarto mendatangi kediaman Ichlasul Amal. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Puluhan warga Yogyakarta yang tergabung Kawulo Ngayogyokarto mendatangi kediaman mantan rektor UGM, Prof Ichlasul Amal di Pandeansari I/5, Condongcatur, Depok, Sleman, Kamis (23/12). Warga merasa sakit hati dengan pernyataan Ichlasul Amal di media massa yang menyebutkan aksi massa dukung Keistimewaan DIY beberapa waktu lalu tak ubahnya seperti gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Juru bicara Kawulo Ngayogyokarto, M Ariesman Herususeno mengungkapkan, perjuangan rakyat Yogyakarta yang sudah begitu santun ternodai dengan ucapan seorang guru besar yang itu juga pernah hidup di Yogyakarta. "Kita semua sakit hati. Apa maksud pernyataan Pak Ichlasul Amal yang menyebut pendukung Kraton sebagai PKI. Apa kita ini bertindak anarkis, menculik pejabat serta mendirikan negara sendiri," tandasnya.
Warga meminta kepada Ichlasul Amal untuk segera meminta maaf kepada rakyat Yogyakarta melalui media. Jika hal itu tidak dilakukan, maka warga meminta mantan rektor UGM ini angkat kaki dari Yogyakarta. "Tentu kami akan sowan kembali ke sini. Bertemu langsung dengan beliau dan meminta penjelasan, maunya Pak Ichlasul Amal ini apa. Bukan orang Yogyakarta kok bikin keruh," imbuh Ariesman.
Beberapa waktu lalu, Ichlasul Amal dengan terang-terangan menyatakan kepada media massa, aksi turun ke jalan ribuan warga Yogyakarta yang ingin mendengarkan sidang Paripurna DPRD DIY, seakan mengingatkannya pada gerakan PKI. Pernyataan kontroversial tersebut langsung menyulut reaksi warga Yogyakarta dan mempertanyakan maksud ucapannya tersebut.
Dalam aksinya di rumah Ichlasul Amal, massa Kawulo Ngayogyokarto ini hanya ditemui oleh penjaga rumah. Dari penuturan penjaga rumah, Ichlasul Amal saat ini tengah berada di luar kota. Kawulo Ngayogyokarto pun hanya menitipkan pernyataan mereka agar disampaikan kepada Ichlasul Amal sekembalinya dari luar kota. (Dhi)

Kata KPK, Kasus Gayus Miliki Unsur Suap

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kasus Gayus HP Tambunan memiliki unsur penyuapan yang kental. Penyuapan pada kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sesuai dengan unsur pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat unsur penyuapan pada kasus Gayus sangat kental," kata Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, di Jakarta, Kamis (9/12).

"Hal ini terungkap setelah dilaksanakan gelar perkara teknis kasus Gayus, yang dilaksanakan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri," kata Ade.

Ade mengatakan bahwa penyidikan Polri telah mengarahkan kasus Gayus pada dua pasal, yaitu pasal suap dan gratifikasi, katanya.

"Sementara ini fakta yang ada mengarah ke pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur tentang penerimaan uang oleh pegawai negeri yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan gratifikasi," kata Ade.

Maksud dari kehadiran KPK pada gelar perkara teknis kasus Gayus di Bareskrim untuk bersinergi dalam mengusut tuntas kasus tersebut dengan instansi terkait lainnya, kata Deputi Penindakan KPK itu.

"Kita bersinergi untuk memberikan masukan memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk tuntasnya proses ini," kata Ade. (Ant/Tom)

PERLU TAMBAHAN KUOTA GAS 3 KG ; Harga-harga Kebutuhan Pokok Naik

YOGYA (KR) Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Yogyakarta mengalami kenaikan Rp 200-Rp 500/kg, terutama beras. Para pedagang menyatakan, hujan di musim kemarau salah satu penyebab naiknya harga beras, karena sawah tergenang banjir, selain juga kesulitan menjemur gabah. Kendati demikian, masyarakat tetap memburu beras kualitas baik.
Seperti dituturkan Ny Nur Zamhurri yang berjualan di Pasar Pingit Kota Yogyakarta. Beras dia jual pada kisaran harga Rp 6.700-Rp 7.500/kg. Sementara beras kemasan dalam plastik ada yang nencapai Rp 10.500/kg. Gula pasir Rp 10.200/kg, sedangkan minyak goreng curah sawit Rp 11.000/kg dan barco 15.000/kg. "Telur saya jual Rp 13.500/kg," kata Ny Nur Zamhurri di Pasar Pingit, Selasa (7/12).
Wanti, pedagang di Pasar Sambilegi Maguwoharjo Depok Sleman hanya menyediakan satu jenis beras dengan harga Rp 7.000/kg. Menurutnya, pembeli rumah tangga tetap mencari harga kualitas bagus meskipun harganya naik. Telur dia jual Rp 13.000/kg, gula pasir Rp 10.500/kg, dan gula kelapa Rp 9.000/kg. Untuk minyak goreng curah sawit dia jual Rp 11.000/kg dan Rp 10.000/liter.
Tidak jauh beda dengan Ny Cipto yang juga berjualan di Pasar Sambilegi, beras dia jual pada kisaran harga Rp 6.000-Rp 7.000/kg. Beras merah dengan harga Rp 7.000/kg, telur Rp 13.500/ kg, gula pasir Rp 10.500/kg, minyak goreng sawit Rp 10.000/kg dan barco Rp 14.000/kg. Komoditas lainnya yang ikut naik adalah mie telur. Tadinya hanya Rp 9.000/kemasan kini mencapai Rp 10.000.
Sementara itu Pemkab Temanggung belum akan menggelar operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras, kendati harga bahan pokok itu kian melambung di pasar. Pemerintah masih menunggu perkembangan pasar dalam beberapa hari ke depan.
"Belum ada rencana menggelar operasi, memang harga beras terus naik," kata Kepala Disperindagkop dan UMKM  Temanggung Rony Nurhastuti.
Menurutnya, diperlukan pemenuhan berbagai persyaratan untuk dapat menggelar operasi pasar. Di antaranya bila harga beras di pasar terus melambung dan diprediksi tidak dapat terbendung. Pemerintah, kini sedang mengucurkan beras miskin yang diharapkan dapat menekan harga  pasar.
Terkait kelangkaan gas/elpiji kemasan tabung 3 kg, Pemkab Wonosobo melalui Disperindag mengusulkan penambahan kuota gas 3 kg ke pihak Pertamina. Kuota yang sebelumnya hanya 7.779 tabung/hari, diusulkan naik menjadi 11.700 tabung/hari.
"Kami sudah mengusulkan penambahan kuota tabung gas 3 kg ke Pertamina. Usulan itu mempertimbangkan aspek kebutuhan riil di lapangan untuk menghindari terjadinya kelangkaan gas di masyarakat," tandas Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Wonosobo Drs Oman Yanto.     (War/Osy/Art) - g

Miranda Dampingi Megawati ke Buleleng

Miranda Swaray Goeltom (Foto:Dok)

SINGARAJA (KRjogja.com) - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang belum lama mengunjungi keluarga besarnya di Bale Agung Singaraja kembali hadir ke Kabupaten Buleleng didampingi Miranda Swaray Goeltom.

Kontributor ANTARA dari wilayah utara Bali itu, Kamis melaporkan, kunjungan Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDIP, bertepatan umat Hindu menyambut Hari Raya Galungan dengan masa libur fakultatif bagi instansi pemerintah maupun swasta selama tiga hari, 7-9 Desember ini.

Namun sama seperti kunjungan sebelumnya, pihak Megawati menyatakan bahwa misi kunjungan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik, termasuk kaitan menyongsong Pilkada Buleleng tahun 2012.

Disebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri bersama Miranda Swaray Goeltom dan rombongan menyempatkan melihat-lihat sejumlah obyek wisata di Kabupaten Buleleng.

Meski tidak ada misi politik, Megawati dijamu makan malam oleh Bupati Buleleng Putu Bagiada yang didampingi Ny Sayang Bagiada, Wakil Bupati Made Arga Pynatih, Sekab Ketut Gelgel Ariadi dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk para camat setempat di Hotel Puri Bagus.

Sedangkan dari kader partai, tampak hadir anggota DPR RI Wayan Koster, Ketua DPC PDI Perjuangan Dewa Nyoman Sukrawan yang juga Ketua DPRD Buleleng, serta anggota legislatif lainnya dari Fraksi PDI Prjuangan.

Baik Wayan Koster, Dewa Nyoman Sukrawan maupun Dewa Mahayana yang juga kader PDIP dari Buleleng, menjelaskan bahwa kunjungan Megawati ke "Bumi Panji Sakti" itu sebagai kegiatan biasa guna melihat lebih dekat perkembangan daerah tersebut.

"Kendati Buleleng tahun 2012 menggelar pemilihan bupati-wakil bupati, namun kunjungan Ibu Mega kali ini tak terkait hal itu," kata Wayan Koster menandaskan.

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua DPC PDIP Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan. Dari sejumlah informasi, Megawati juga dijadwalkan mengunjungi keluarganya di Bale Agung Kelurahan Paketan, sekaligus menyaksikan upacara "Piodalan Agung" (peringatan tahunan) di Pura Desa Buleleng. (Ant/Tom)

Mendagri Paling Bertanggung Jawab

Gusti Prabukusumo (Foto : Rani Dwi Lestari)

YOGYA (KRjogja.com) - Gusti Prabukusumo yang resmi melepaskan jabatannya sebagai ketua DPD Partai Demokrat DIY sejak hari ini, mengaku akan terus memperjuangkan keistimewaan DIY. Ia bahkan berharap, berbagai pengetahuan tentang keistimewaan DIY bisa diajarkan pada generasi muda di sekolah-sekolah.

"Saya berharap pada seluruh sekolah dan guru di DIY agar bisa meluangkan waktunya barang satu jam untuk mengajarkan tentang keistimewaan DIY pada siswa. Ini supaya sejak kecil, warga yang ada di Yogyakarta itu sudah paham akan apa itu keistimewaan DIY. Sehingga akan terbawa saat mereka dewasa nanti," ujar Gusti Prabu usai menyerahkan KTA di kantor DPD Demokrat DIY, Kamis (9/12).

Ia mengaku sangat terpukul dan miris menyaksikan banyak pihak yang masih terus meragukan keistimewaan DIY. Baginya, beberapa pihak yang terus mengutak atik keistimewaan DIY pada dasarnya tidak pernah paham betul akan sejarah.

"Mereka tidak cermat soal sejarah keistimewaan DIY. Seharusnya mereka yang tak mau mengakui keistimewaan DIY bisa menempatkan dan membayangkan dirinya sebagai Sultan dan Paku Alam. Bagaimana ia menyerahkan harga dirinya menjadi Gubernur dan tunduk dengan berbagai aturan. Ini sebuah pengorbanan yang besar," tandasnya.

Gusti Prabu juga sempat menuding, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh akan carut marut pembahasan RUUK DIY. Ia meminta Mendagri untuk kembali mempelajari amanat 5 September.

"Itu tanggung jawab Mendagri karena konsep penuh ada pada dirinya. Seharusnya ia membayangkan dirinya yang semula Sultan lalu jadi Gubernur. Bagaimana pengorbanannya dan komitmennya untuk bersatu dengan NKRI," tuturnya.

Gusti Prabu mengaku akan terus mengawal perjuangan penegakan keistimewaan DIY dengan komitmen untuk berbakti pada keluarganya. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersakiti oleh sikapnya karena baginya perjuangan keistimewaan adalah perjuangan harga diri.

"Memperjuangkan keistimewaan itu adalah keharusan. Karena itu menyangkut harga diri ayah saya. Sekali lagi saya tak pernah mau jadi anak durhaka dan sampai seterusnya akan melanjutkan perjuangan beliau," tandasnya. (Ran)
 

Setelah Gusti Prabu, Giliran Dua Kader Demokrat Mundur

Gusti Prabu Menunjukkan Surat Pengunduran Dirinya. (Foto: Rani Aiera)

YOGYA (KRjogja.com) - Setelah ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan resmi mundur dari partainya, dua kader Demokrat DIY lain ikut menyusul langkah tersebut. Sikap ini diputuskan karena Demokrat dianggap tak mampu lagi mengambil kebijakan tentang keistimewaan DIY sesuai hati nurani warga Yogyakarta.

Kedua kader Demokrat yang resmi mundur dari partai sejak hari ini adalah Faraz Umaya yang merupakan wakil ketua 9 Bidang Sosial dan Bencana serta sekretaris bidang 9, Lulu Budiharjo. Meskipun kemundurannya kali ini bersamaan dengan kemunduran Gusti Prabu, namun mereka mengaku mundur atas inisiatif sendiri dan tanpa pengaruh siapapun.

"Keputusan pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi siapapun. Alasan utama saya adalah karena kebijakan partai Demokrat tentang keistimewaan DIY tidak sejalan dengan hati nurani saya," ujar Faraz di kantor DPD Demokrat DIY, Kamis (9/12)

Dirinya menganggap terlalu naif jika para petinggi partai di Jakarta tidak ada yang memahami sejarah DIY. Baginya, melupakan sejarah DIY adalah sama saja melupakan sejarah Indonesia. Ia juga menyayangkan sikap petinggi Demokrat yang tak bisa melihat persoalan keistimewaan dengan hati nurani.

"Saya merasa malu karena partai saya ternyata melupakan amanat konstitusi. Mereka tidak melihat keistimewaan DIY dengan hati nurani. Dulu saya bergabung dengan Demokrat adalah karena partai ini memiliki hati nurani. Tetapi sekarang kenapa keistimewaan DIY yang telah gamblang masih saja diragukan. Terus terang saya malu," akunya.

Sementara itu, Lulu Budiharjo menambahkan, kemunduran dirinya hari ini adalah bukan karena pengaruh dari siapapun termasuk Gusti Prabu. Meskipun ia tidak memungkiri banyak mengambil teladan dari Gusti Prabu yang memiliki sikap santun dalam berpolitik.

"Cukup sudah saya belajar berpolitik disini. Saya tidak mau lagi masuk ke dunia politik. Lima tahun di Demokrat saya rasa sudah cukup. Dan saya banyak belajar dari sikap Gusti Prabu," imbuhnya. (Ran)

Pemkot Yogya Komitmen Bantu Warga Code Hingga Maret

Ilustrasi. Foto: Dok

YOGYA (KRjogja.com) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans Kota Yogya berkomitmen memberikan bantuan makanan bagi warga Code yang dievakuasi, setiap kali terjadi banjir lahar dingin. Saat ini, terdapat sekitar 150 ton cadangan beras yang dimiliki, yang dapat digunakan hingga Maret tahun depan.

"Kami sudah berkomitmen untuk dapat memberi bantuan per makanan, hingga Maret, berhentinya musim hujan. Kami perkirakan yang dibutuhkan adalah 54 ton beras, sementara, yang dimiliki 150 ton, jadi masih aman," terang Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Tri Hastono di kantornya.

Sementara untuk lauk pauk, memang persediaan yang dimiliki kini terbatas. meski demikian, sebagian sudah disalurkan ke berbagai kecamatan, dan apabila nanti habis, akan dibelikan lagi oleh Dinsosnakertrans Kota Yogya.

"Untuk bantuan makanan, kami berikan untuk tiga kali makan selama tiga hari berturut-turut, apabila terjadi luapan air, dan warga dievakuasi. Yang menjadi mendapat bantuan kami adalah sekitar 13.000 warga pinggir Code, dimana bantuan yang diberikan disalurkan lewat masing-masing kecamatan," terangnya.

Tri menambahkan, alokasi bantuan terbesar diberikan pada warga Kecamatan Jetis, danurejan, dan Gondokusuman. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah warga pinggir Code di ketiga kecamatan tersebut.

"Untuk perhitungannnya, kurang lebih setiap warga mendapat jatah 0,1 ons beras, setiap makan. Untuk kebutuhan lain seperti pakaian baru dan pantas pakai, kita masih memiliki banyak, yang merupakan sumbangan Kementrian Sosial RI, dan siap disalurkan, kalau dibutuhkan," imbuh Tri. (Den)

Mundurnya Gusti Prabu Jadi KLB

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) -  Adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Demokrat. Apapun alasannya, peristiwa ini masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB).

“Ini kan bentuk pembangkangan politik dalam tanda kutip secara tertang-terangan,” ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina M Ikhsan Tualeka kepada okezone di Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam pandangan Ikhsan, insiden mundurnya pengurus dan kader partai dalam konteks dinamika politik di Nusantara merupakan kejadian biasa. Namun status itu menjadi luar biasa apabila pengurus yang bersangkutan merupakan tokoh di partai pemenang pemilu, seperti Partai Demokrat.

“Kader partai lain saja berebut merapat ke Demokrat, masa pengurusnya sendiri malah hengkang. Hal itu menandakan ada kecakacauan politik yang lumayan besar,” tanyanya.

Secara gamblang Ikhsan menjelaskan bahwa insiden mundurnya GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY dan keanggotaan Partai Demokrat bisa menjadi titik balik bagi kejayaan partai berlambang mercy itu.

Pasalnya Partai Demokrat merupakan partai ikonisme. Semakin banyak tokoh yang bergabung dengan Demokrat , maka partai ini akan besar dan sebaliknya. Bila keputusan adik Sultan diikuti para pendukung serta politisi lain, maka masa keemasan Partai Demokrat bisa berakhir di 2014.

“Kalau pembangkangan semacam ini berlanjut akan menjadi titik balik bagi Demokrat. Kita lihat saja nanti hasilnya,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi PDIP Pramono Anung menilai hal ini  menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Pramono menganggap sikap GBPH Prabukusumo itu merupakan bentuk kesatuan sikap antara warga Yogyakarta dan keraton terkait polemik mekanisme pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Itu merupakan bentuk pesan bagi pemerintah, bahwa mereka (warga Yogyakarta) memiliki satu suara dalam menyikapi bentuk pemerintahan Yogyakarta,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Menurut Pramono, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan kehendak dengan memutuskan pemilihan langsung bukan penetapan.“ Tentunya pemerintah harus mengedepankan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah ini. Harusnya sistem yang telah ada diadopsi saja dalam ketatanegaraan,” imbuhnya.

DPR, kata dia, masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri. Dia berharap draf diserahkan segera agar bisa langsung dibahas.

“Draf RUUK DIY memang belum kami terima. Jika sudah rampung dan sudah diterima, baru akan dibahas Bamus (badan musyawarah) untuk kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan,” katanya. (Okz/Tom)

Kulonprogo Krisis Sapi putih

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kabupaten Kulonprogo krisis sapi putih (peranakan ongole) untuk pengembangan sapi metal (simmental) sehingga masyarakat setempat diminta tidak menjual jenis sapi tersebut. Saat ini terjadi pergeseran pandangan di tengah masyarakat Kulonprogo, yakni sapi metal dianggap dapat dijadikan induk untuk menghasilkan sapi metal yang unggul.
Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, Nur Syamsul Hidayat mengatakan, padahal anggapan itu tidak benar karena sapi putih sangat bagus sebagai media pengembangan sapi metal, yang akan mengasilkan sapi peranakan tropis dan subtropis.
Menurut dia, sapi metal tidak cocok untuk dikembangkan sebagai indukan karena akan terjadi gangguan reproduksi sehingga perkawinan alami dan suntik akan terus mengalami kegagalan. "Tingkat keberhasilan menggunakan sapi mehal sebagai induk hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya akan mengalami kegagalan," katanya di Wates, Selasa (7/12).
Untuk mencegah kepunahan sapi putih, kata dia, Dinas menggelontorkan dana sebesar Rp440 juta untuk membeli sapi putih milik warga yang dijual. "Dana Rp440 juta itu dikelola oleh kelompok Sarwoguno, Kecamatan Kokap. Kami berharap dengan dana ini, sapi putih dapat terus berkembang dan dapat digunakan sebagai induk untuk menghasilkan sapi metal yang baik," katanya.
Selain itu, kata dia, Dinas juga menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan di Kulon Progo supaya masyarakat tidak menjual sapi putih. "Tahun ini, kami bekerja keras melakukan sosialisasi kepada warga bahwa sapi putih merupakan induk bagi pengembangan sapi methal, tapi kami mengalami kesulitan karena tetap saja masyarakat menjual sapinya," katanya. (Ant/Van)

Pemkab Sleman Akan Libatkan Warga Merapi Dalam Tahap Rekonstruksi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Pemkab Sleman akhirnya akan melibatkan seluruh warga korban erupsi Merapi dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah pihak pemkab setempat mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Sleman, Kriswanto mengatakan, pelibatan warga lereng Merapi tersebut melalui program padat karya rekonstruksi. "Pemkab mengusulkan dana sekitar Rp 880 juta untuk padat karya infrastruktur kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Setelah pengajuan ini disetujui, maka akan segera kami realisasikan," tandasnya usai rapat dengan jajaran Gubernur DIY di Pemkab Sleman, Rabu (8/12) siang.
Secara tekhnis, padat karya tersebut akan dikoordinir oleh camat hingga dukuh setempat. Intinya, warga dapat diperdayakan dan mendapatkan hasil dari kegiatannya tersebut. "Yang penting itu, pengungsi bisa kerja dan mendapat uang tunai. Tidak ada persayaratan khusus, namun diprioritaskan bagi pengungsin yang rumahnya hancur," imbuh Kriswanto.
Nantinya, padat karya akan dilakukan di 26 titik lokasi rekonstruksi. Masing-masing lokasi akan menyerap 80 tenaga kerja. "Lokasinya di daerah yang terkena bencana. Padat karya tersebut akan berlangsung selama 18 hari. Untuk kapan mulainya, kami masih menunggu dana usulan itu cair dulu. Doakan biar cepat turun," jelas Kriswanto. (Dhi)

Warga Umbulharjo Kembali ke Lereng Merapi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Sekitar 500 warga Dusun Pangukrejo dan Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman kembali ke kampung halaman mereka, Rabu (8/12) siang. Tampak wajah penuh suka cita saat pertama kali menginjak kampung yang sempat ditinggalkannya selama sebulan penuh ini.
Salah satu warga, Wiryono mengaku senang bisa kembali ke kampungnya. "Kemarin saya di tampung di STIE YKPN dengan warga yang lain. Meski kemarin juga sering melihat rumah, tetapi sekarang lebih senang lagi karena bisa tidur di rumah dengan tenang," ujar Wiryono di halaman rumahnya.
Kendati demikian, dirinya masih bingung untuk melakukan aktifitas ekonomi. Pasalnya, mesti masih memiliki hewan ternak, namun kondisi hewan masih stress. "Belum tahu mau ngapain. Jalani dulu saja, semoga nanti ada jalan," imbuhnya.
Sementara itu, di Balai Desa Umbulharjo kini juga kembali menjadi barak pengungsian baru. Sebagian besar warga yang rumahnya hancur, di tampung di Balai Desa hingga pembangunan shelter selesai.
"Karena kondisi sudah aman, maka warga kami boleh kembali ke rumah. Sedang, yang rumahnya hancur, sebagian ialah warga Pangukrejo. Mereka kami tampung disini dulu," ungkap Kepala Desa Umbulharjo, Bejo Mulyo.
Terkait dengan kepulangan warganya ini, Bejo berharap pemerintah bisa memberikan bantuan dana stimulan untuk mendorong perekonomian warga. Selain itu, pemenuhan air bersih serta sarana listrik yang masih terputus bisa segera diusahakan. "Yang terpenting bagi warga kami yang sudah di rumah, ialah penataan kawasan. Banyak akses yang masih terputus dan butuh alat berat untuk menata kembali," tandasnya. (Dhi)