SMS Jawaban Beredar, Soal UN Dijaga Ketat

VIVAnews - Aparat kepolisian akan melakukan pengamanan menjelang Ujian Nasional siswa Sekolah Menengah Atas yang akan dilaksanakan pada awal pekan depan, Senin 16 April 2012. Terutama distribusi soal yang mulai dilakukan Sabtu ini.

"Kepolisian akan menjaga proses distribusi percetakan dan penyimpanan soal," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto saat ditemui VIVAnews, Jumat.

Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan soal-soal ujian, dia menambahkan, pihak kepolisian juga memegang kunci-kunci tempat penyimpanan selain panitia UN. "Penjagaan akan dilakukan di Polsek," ujarnya.

Menurut Rikwanto, kebocoran soal ujian belum tentu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. "Kebocoran bisa terjadi saat distribusi dan penyimpanan. Siapa yang temukan, jika ada fakta dan mereka kompeten di bidangnya dapat melapor ke polisi,"

Meski demikian, dia mengaku belum tahu jumlah personel pasti yang akan mengamankan jalannya ujian nasional ini. "Karena kita masih menunggu adanya permintaan," tuturnya.

Di Bandung, jajaran kepolisian memastikan siap mengamankan dan mengawal soal UN hingga ke sekolah-sekolah.

"Kami sudah buat rencana pengamanan untuk UN Senin nanti, sasarannya adalah distribusi dan kemungkinan penggandaan, jangan sampai ada kebocoran atau pun keterlambatan," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso.

Pengamanan yang dilakukan polisi tetap berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bandung agar pengamanan sesuai dengan kebutuhan.

"Kami akan kawal dengan personel polisi, tapi itu semua sesuai dengan koordinasi Dinas Pendidikan dan Pemkot," tuturnya.

Anggota Polrestabes juga akan disiagakan di setiap sekolah. Penyiagaan personel di sekolah-sekolah akan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. " Pola pengamanannya bagaimana dan seperti apa, itu dilakukan situasional. Sekitar 2 personel satu sekolahnya," paparnya.

Pihak Polrestabes juga akan memaksimalkan pengamanan di luar sekolah, karena dikhawatirkan akan berdampak secara psikologis kepada siswa peserta UN.

" Kita akan fokus pengamanan, dan petugas juga akan dimaksimalkan untuk tidak mencolok berada di sekolah, karena dikhawatirkan mengganggu psikologis siswa," pungkas Kapolrestabes.

Di Jawa Barat, UN yang bakal berlangsung tanggal 16-19 April 2012 akan diikuti lebih dari 375 ribu siswa.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, UN akan diikuti sebanyak 42.472 peserta ujian nasional tingkat SMA-SMK sederajat. Dari jumlah peserta ujian nasional tersebut sebanyak 18.856 adalah pelajar SMA dan SMK sebanyak 23.616.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY Baskoro mengatakan terdapat juga peserta UN yang merupakan siswa inklusi yaitu sebanyak 7 siswa. Sedangkan siswa yang harus mengikuti ujian dengan mengerjakan soal huruf braile sebanyak 1 siswa.

Baskoro menambahkanal soal UN akan didistribusikan Sabtu ke 29 pokja kabupaten-kota dan sekolah akan mengambil soal ujian pada hari pelaksanaan UN.

Menjelang pelaksanaan UN tingkat SMA dan SMK, di Bekasi beredar SMS berisi bocoran kunci jawaban. SMS diterima warga secara berantai. Khawatir bisa memecah konsentrasi siswa pada saat UN, DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk turun tangan.

“Dinas Pendidikan harus segera turun tangan mengecek itu. Beri pemahaman, supaya siswa tidak pecah konsentrasinya karena isi SMS
tersebut,” ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.

DPRD Kota Bekasi, lanjut Sardi juga mengimbau, agar siswa yang menjadi peserta UN untuk tidak percaya terhadap isi SMS yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. “Saya harap siswa ataupun siswi tidak terpengaruh,” katanya. “Perlu diketahui bahwa UN tahun ini bukan penentu kelulusan. Penentunya adalah nilai akhir, yang merupakan kumulatif antara nilai UN ditambah nilai sekolah.” (umi)

Sumbangan Nenek Kentrung Terkumpul Rp23,5 Jt

VIVAnews - Sejak 5 Maret 2012 hingga Jumat 13 April 2012, dana yang terkumpul untuk tiga nenek pemain musik kentrung, musik tabuh tradisional Jawa Timur, mencapai Rp23,564 juta. Tiga nenek renta yang masih bersemangat melestarikan budaya itu adalah Suratih (90), Wiji (70), dan Satri (70).

Kondisi mata yang buta tidak menghalangi Suratih dan dua sahabatnya yang tinggal di Desa Mbatih, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menabuh kentrung.

Sayang musik kentrung kini kian jarang terdengar. Warga kini sudah jarang yang mau menanggap kentrung. Padahal dari kentrung mereka menggantungkan hidup.

Untuk menghargai semangat para Srikandi ini, VIVAnews sejak sebulan lalu berinisiatif membuka sumbangan untuk mereka yang akan ditutup pada 19 April 2012. Uang yang terkumpul akan diberikan kepada yang bersangkutan tepat di Hari Kartini 21 April mendatang. Di bawah ini adalah daftar pembaca yang tergerak hatinya.

Nazar Sebut Anas Pantas Jadi Tersangka

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Nazaruddin menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah pantas dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap proyek pembangunan stadion dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang.

Menurut dia, Anas menerima duit Rp 100 miliar pada Mei 2010 dari PT Adhi Karya, pemenang tender proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. Duit diserahkan melalui Wakil Direktur Keuangan Grup Permai kala itu, Yulianis, sebesar Rp 50 miliar, dan orang dekat Anas, Mahfud Saroso, Rp 50 miliar. "Dia dalangnya. Seharusnya dia sudah menjadi tersangka," kata dia kemarin petang, setelah diperiksa di gedung KPK, di Jakarta.

Terdakwa perkara suap Rp 4,6 miliar dalam proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang ini menuturkan, uang itu antara lain untuk membiayai pemenangan Anas di kongres Demokrat di Bandung pada akhir Mei 2010 sebesar Rp 50 miliar, dan Rp 10 miliar untuk memuluskan sertifikasi lahan Hambalang seluas 32 hektare di Sentul, Bogor.

Sertifikat lahan diurus oleh politikus Demokrat, Ignatius Mulyono, atas permintaan Anas, yang ketika itu Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Sertifikat diserahkan oleh Anas kepada Sekretaris Menteri Olahraga Wafid Muharam melalui Mahfud Suroso. "Sudah saya jelaskan semua secara detail ke KPK," kata Ignatius.

Pengacara Nazar dalam perkara Wisma Atlet, Elza Syarief, menuturkan bahwa Anas berperan sentral dalam pengurusan sertifikat yang sempat mangkrak bertahun-tahun itu. "Dia yang mengkoordinasi seluruh proses sertifikasi," ujarnya.

Anas dan pengacaranya, Patra M. Zen, tak menjawab ketika dihubungi kemarin. Namun Anas pernah membantah terlibat. "Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Wisma Atlet dan Hambalang, gantung Anas di Monas!" katanya, 9 Maret lalu.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan pengusutan belum ditingkatkan ke penyidikan. "Masih penyelidikan," ucapnya kemarin. KPK masih membutuhkan banyak keterangan, termasuk dari Anas. "Tapi waktu pemeriksaannya (Anas) belum ada." KPK mengusut kasus Hambalang sejak 2 Agustus 2011, dan telah memeriksa 50 orang, termasuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

PSSI Rekrut 29 Pemain Liga Super

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merekrut 29 pemain Liga Super Indonesia untuk memperkuat tim nasional, meski proses rekonsiliasi hingga detik ini belum mencapai titik temu. Kombinasi antara pemain Liga Super dan pemain Liga Prima dinilai bisa mendongkrak performa tim nasional.

"Nama-nama pemain ini dari pelatih. Hari ini juga kami akan kirimkan daftar nama-nama ini ke klub masing-masing untuk meminta izin dari klubnya," kata Koordinator Tim Nasional Bob Hippy dalam jumpa pers di kantor PSSI, kawasan Gelora Bung Karno, Jumat, 13 April 2012.

Ke-29 pemain Liga Super ini terbagi dalam dua tim, yakni 17 pemain untuk tim nasional usia di bawah 23 tahun yang diproyeksikan untuk SEA Games 2013 mendatang di Myanmar dan 12 pemain untuk memperkuat tim nasional senior. "Timnas U-23 ini juga yang akan melawan Inter Milan Mei nanti," kata Bob.

Selain 29 nama pemain Liga Super, PSSI juga memasukkan 17 nama pemain Liga Prima untuk tim nasional usia di bawah 23 dan 24 pemain untuk memperkuat tim nasional senior. Selain itu, PSSI juga merekrut sembilan pemain yang saat ini bermain di luar negeri.

Bob mengatakan nama-nama pemain, baik dari Liga Super, Liga Prima, dan pemain yang bermain di luar negeri yang masuk dalam daftar tim nasional, masih akan diseleksi lagi. "Jadi masih ada saringannya lagi," katanya. Ia mengaku belum mengontak para pemain yang bersangkutan.

Penanggung jawab tim nasional, Bernhard Limbong, berharap klub-klub Liga Super mengizinkan pemain mereka memperkuat tim nasional. Jika klub-klub itu menolak, kata Limbong, harus disertai alasan yang jelas. "Kalau tidak mau, ya harus ada alasannya. Bagi kami, apa pun reaksi mereka, harus diterima," katanya.

DWI RIYANTO AGUSTIAR

Jakarta Akan Punya Nomor Panggilan Darurat 911

Jakarta Maraknya aksi kriminal di Ibu Kota Jakarta tentunya memerlukan pelayanan dan tanggapan ekstra cepat. Guna mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta segera meluncurkan pelayanan panggilan darurat (emergency call) terpadu melalui sistem satu atap Public Service Centre 911.

"Layanan cepat dan tepat dalam kondisi darurat sangat diperlukan. Sebab, hitungan detik, menit menentukan kondisi seseorang. Waktu yang singkat itu bahkan jadi penentu hidup mati korban," kata Gubernur Fauzi Bowo dalam surat elektronik yang diterima detikcom dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/3/2012).

Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menyampaikan hal itu seusai menerima tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne dan tenaga ahli dari Malaysia Mr Fazly yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Dr. Dien Emmawati, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka, Jumat (13/04/12).

Dengan kehadiran Public Service Centre 911, kata Foke, setiap warga Jakarta akan mendapat layanan secara maksimal, meskipun dalam kondisi darurat atau emergency.

"Ini akan sangat mengurangi korban, baik materil maupun moril, dari berbagai peristiwa atau bencana yang tidak diinginkan," ujarnya.

Foke sendiri mengaku telah telah menginstruksikan agar Public Service Centre 911 segera bisa beroperasi. Foke menambahkan, dirinya telah berokordinasi dengan berbagai instansi seperti Polda Metro Jaya dan menginstruksikan Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol untuk segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI dr. Dien Emmawati mengatakan program insiatif Gubernur Jakarta tersebut akan mengintegrasikan ambulance (rumah sakit dan dinas kesehatan), kepolisian, pemadam kebakaran dan Satplo PP.

"Nanti melalui satu sistem IT yang akan kita bangun, setiap panggilan yang masuk akan segera diketahui layanan bisa diberikan sesuai kebutuhan. Selama ini kan jalan sendiri-sendiri, sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal," katanya.

Sementara itu, tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne menuturkan tidak terlalu sulit untuk membangun sistem layanan darurat 911 di Jakarta karena infrastruktur yang sudah ada sangat mendukung.

"Tinggal bagaimana menerapkan sistem dan mengefektifkan dengan sistem IT yang ada," kata Payne.
sumber:detik.com

Sungguh Bejat Kelakuan Pelajar Satu Ini

TRIBUNJOGJA.COM,PALEMBANG - Mawar (16), bukan nama sebenarnya, mengaku menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan BA (16), teman sekolahnya.

Tak terima kegadisannya direnggut, siswi SMA bersama ibunya melaporkan BA ke SPKT Mapolresta Palembang, Jumat (13/4/2012).

Berdasarkan laporan bernomor LP/B-946/IV/2012/SUMSEL/RESTA, pemerkosaan diduga terjadi di rumah kontrakan BA, di Jalan KH Azhari Lrg Pedatuan Darat, RT 08 RW 01, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan SU II Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (26/2/2012) pukul 13.00 WIB.

Peristiwa terjadi saat siang hari. BA yang dikenal sebagai teman dekat, menelepon Mawar untuk datang ke rumahnya. Setibanya di rumah, korban diajak masuk ke ruang tamu.

Namun, tiba-tiba BA mendorong Mawar, merebahkannya, lantas melucuti pakaian Mawar. Mawar pun mengaku diancam BA agar tidak berteriak, dan dipaksa melayaninya.

Seusai melampiaskan nafsunya, BA kembali mengancam Mawar untuk tidak memberitahukan peristiwa itu kepada siapa pun. Beberapa bulan kemudian, Mawar baru memberanikan diri menceritakan kejadian itu kepada pihak keluarga.

Ketika keluarga Mawar mendatangi rumah BA, kediaman kontrakan BA sudah tidak berpenghuni. Kapolresta Palembang Kombes Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmorang, membenarkan telah menerima laporan dari ibu korban sebagai pelapor. (*)

Waduh...Anggota TNI/Polri Berstatus Pelajar

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ditunjuk KPU DKI Jakarta, banyak menemukan KTP pemilih yang berstatus pelajar, namun saat ini menjadi anggota TNI/Polri aktif.

Anggota TNI/Polri tidak diperkenankan mengikuti pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

"KTP yang kami temukan seperti itu, tidak dimasukkan dan dicoret. Mungkin anggota TNI/Polri belum memperbarui statusnya. Status pelajar itu sebelum menjadi anggota TNI/Polri aktif," ujar Ketua Pokja Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah, Jumat (13/4/2012).

Menurutnya, bila ada DPS yang dicoret, maka harus ditulis dalam form A3.1 KWK. Form tersebut juga berlaku bila ada warga yang mengubah statusnya, seperti sudah menikah, janda, duda, atau berganti pekerjaan.

"Daftar pemilih tetap (DPT) baru kami tetapkan tanggal 22 Mei 2012. Dalam penetapan DPT, akan melibatkan stakeholder pemilu," jelas Aminullah.

Amin menjelaskan, penetapan DPT di tingkat PPS akan dilakukan rapat pleno terbuka pada 18 Mei 2012, yang dihadiri panitia pengawas lapangan dan tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Bila ternyata tim kampanye menemukan ada pendukung yang belum masuk daftar pemilih, maka itu masih bisa dimasukkan.

"Kalau sudah ditetapkan tanggal 22 Mei, sudah tidak bisa dimasukkan lagi, kalau masih ada yang belum terdata," terangnya. (*)

Kebakaran Makassar Dipicu Pria Bakar Diri

VIVAnews - Kebakaran besar di kompleks TNI di Jalan Hati Murni-Jalan KS Tubun, Kecamatan Mariso, Makassar memakan korban jiwa. Korban bernama Daeng Gassing, pria yang usianya sekitar 65 tahun.

Menurut Syamsul Bahri, relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar, jenazah tersebut ditemukan dipuing-puing kebakaran dengan kondisi yang mengenaskan. "Ia ditemukan di titik yang disebut-sebut sumber kebakaran," kata Syamsul Bahri, Jumat, 13 April 2012, malam.

Ia menambahkan, Daeng Gassing adalah lelaki renta yang dikenal memiliki kelainan jiwa. Ia diduga telah membakar dirinya sendiri karena stres setelah ditinggal istrinya. Sebelum membakar diri, ia nekat menyiram bensin kesekujur tubuhnya.

"Sebab banyak warga mencium aroma bensin yang menyengat dari rumah Daeng Gassing sebelum kebakaran terjadi," tambahnya.

Apalagi berdasarkan sejumlah informasi, Daeng Gassing sudah empat kali mencoba bunuh diri dengan membakar diri tapi gagal. Kelima kali nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi.

Api yang berkobar dari rumah Daeng Gassing kemudian merembet ke dalam kompleks Asrama Kodim VII Wirabuana. Api cepat merembet karena bersamaan dengan tiupan angin yang kencang. Selain itu, bantuan mobil pemadam kebakaran kesulitan mendekati sumber api karena jalan yang sempit dikawasan padat penduduk tersebut.

Hingga pukul 24:00 Wita, data PMI menyebutkan, rumah warga yang ludes terbakar sekitar 70 unit. Lebih dari 100 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kebakaran.

Wakil Menteri Setuju Pemiskinan Koruptor

VIVAnews - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku setuju dengan gagasan pemiskinan para koruptor. Tak hanya dimiskinkan, hukuman untuk koruptor harus diperberat.

"Diperberat, hartanya disita, dimiskinkan. Jadi, kemudian orang merasa rugi (melakukan korupsi)," kata Denny di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat 13 April 2012.

Soal menguatnya aspirasi publik yang menginginkan agar koruptor dihukum mati, Denny memiliki pandangan sendiri. Memang, katanya, aspirasi itu menguat di Indonesia.

"Hukuman mati itu tentu satu cara, tetapi perdebatannya tidak sederhana. Syarat perlindungan dunia, sebenarnya lebih banyak yang tidak menerapkan hukuman mati," ujar Denny.

Untuk itu, Denny tidak mendukung maupun menolak hukuman mati. Ia pun tak menyatakan pendapatnya dengan tegas. Namun, menurutnya, harus ada kajian yang komprehensif soal itu. "Dikaji dengan sangat serius," tegas dia.

Pengkajian itu, lanjutnya, penting dilakukan jika Indonesia berencana menerapkan hukuman mati. "Berdasarkan penelitian teman saya yang ambil S3, hukuman mati tak efektif. Yang mengatakan hukuman mati di China efektif (menekan korupsi), berdasarkan penelitian ini tak tepat. Hukumannya diperberat saja, harus maksimal," tutur Denny.

Jika dibandingkan antara Indonesia dan China, sambung Denny, data yang dilansir Transparansi Internasional dapat menunjukkan angka yang cukup baik.

"Indeks Prestasi Korupsi Indonesia 2,0 pada 2004. Pada 2011 menjadi 3,0. Artinya basisnya naik satu digit. Sedangkan China pada 2004 berada pada 3,4, dan 2011 3,6. Artinya, hanya naik 0,2 persen. Indonesia naiknya lima kali lipat dari China. Kita lebih bagus rapornya," ujanya. (umi)

Sultan HB: Jangan Larang Siswi Hamil Ikut UN

VIVAnews - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak setuju adanya aturan yang melarang siswi hamil dilarang mengikuti Ujian Nasional. Sultan berharap siswi yang sedang hamil memperoleh hak yang sama seperti siswi lainnya untuk menjalani ujian mulai Senin 16 April mendatang.

"Kalau pendapat saya, pemerintah wajib memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Kehamilan bukan sesuatu yang memalukan," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Jumat 13 April 2012.

Sultan menyatakan tidak memiliki prasangka buruk terhadap siswi sekolah yang sedang hamil. Maka itu, sekolah-sekolah yang melarang siswi hamil untuk Ujian Nasional diimbau untuk mencabut aturan itu. "Toh tidak ada UU yang melarang siswi hamil dilarang mengikuti UN," kata Raja Yogya ini.

Menurut Sultan, ketika kehamilan terjadi pada seorang siswi maka proses belajar-mengajar harus tetap berjalan. Termasuk proses belajar-mengajar sampai proses ujian akhir. "Kalau tidak ada dasar melarang siswa hamil ikut UN maka jangan dilarang," kata Sultan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY Baskara Aji menambahkan, larangan siswa hamil untuk mengikuti Ujian Nasional tergantung tata tertib sekolah. Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan larangan, aturan itu tergantung dari sekolah masing-masing.

"Kami mengacu pada Daftar Normatif Tetap yang bisa mengikuti ujian. Baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, sehat, sakit, hamil, tidak hamil, senang sedih, semuanya boleh ikut Ujian Nasional," ujar dia. (ren)

DPR Persilakan DPD untuk Uji Materi UU Pemilu

Jakarta DPD RI berencana akan mengajukan uji materi terkait beberapa pasal dalam UU Pemilu yang dinilai melanggar konstitusi. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilahkan DPD RI untuk melakukan uji materi ke MK.

"Silakan, nggak apa-apa ajukan judicial review, kami menghormatinya. Tapi proses UU Pemilu yang melelahkan itu sudah diketok palu kemarin, jadi kalau ada DPD atau pihak-pihak yang belum puas ya dipersilakan untuk melakukan langkah-langkah apapun termasuk gugat di Mahkamah Konsitusi," kata Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/04/2012)

Menurut Priyo Undang-undang pemilu yang baru disahkan kemarin itu memang wajar bila tidak memuaskan semua pihak. Politisi Golkar ini juga berpendapat bahwa Golkar pun belum sepenuhnya puas.

"Rancangan undang-undang pemilu yang susah payah diketok palu kemarin itu masih belum memuaskan semua pihak ya memang wajar sepeti itu. Enggak apa-apa, silahkan saja asal bisa dengan jernih menilai, kalau menurut pandangan saya ini sudah ada banyk kemajuan. Golkar sendiri, kami sudah tentu belum sepenuhnya puas, aspirasi kami tidak semua tertampung, tapi kami disisi lain puas karena kami telah memberikan toleransi kami yang tinggi atas nama kebersamaan sehingga kami mundur di banyak subtansi yang sebenarnya menurut idealisasi pemikiran Golkar tidak seperti itu," ungkapnya.

Priyo mengatakan PT itu idealnya 5 persen, tetapi Golkar mau turun 3,5 persen. Jika bicara puasa tak puas, Priyo mengaku tidak sepenuhnya puas.

"Ini adalah langkah-langkah terbaik, kami merasa ini harus dihormati. Dan kalau itu pun temen-temen DPD merasa mau mangadakan gugatan di MK ya monggo. Kan undang-undang tersebut pun belum tentu harus memuaskan semua pihak," tambahnya.

Priyo juga menilai keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan Undang-undang pemilu tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya.

"Loh kan mekanismenya memang mereka (DPD) dapat memberikan pendapat dan seterusnya, ya terserah mekanisme di DPR. Itu juga sudah dipertimbangkan juga," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rupanya merasa tersisihkan karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan UU Pemilu. Hal itu membuat DPD berniat untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(mpr/mpr)
sumber:detik.com

Korban Meninggal Gempa dan Tsunami Aceh

foto: BMKG

Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata korban meninggal akibat gempa bumi 8,5 SR dan tsunami di Aceh bertambah dari 5 menjadi 10 orang. Selain itu ada 4 korban luka berat dan 8 koban luka ringan.

"Jumlah korban akibat gempa bumi dan tsunami di Aceh hingga hari ini (13/4) adalah 10 orang meninggal dunia, 4 luka berat, dan 8 luka ringan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Dr Sutopo Purwo Nugroho, kepada detikcom, Jumat (13/4/2012).

Kepala BNPB dan rombongan dari kementerian/lembaga telah melakukan koordinasi dengan aparat Pemda di Simeuleu dan Pemda Aceh. Koordinasi dilakukan untuk melakukan penanganan darurat dan antisipasi yang diperlukan.

"Sudah tidak ada pengungsian sejak Kamis kemarin (12/4). BPBD masih melakukan pendataan. Logistik dan peralatan masih mencukupi. BPBD dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Berikut data korban meninggal dan luka akibat gempa bumi dan tsunami Aceh per pukul 19.30 WIB.

Korban Meninggal

1). Kab. Padang Pariaman, 1 orang atas nama: Kutar (69 thn)
2). Kota Banda Aceh, 1 orang atas nama: Yatim Kulam (70 thn) akibat serangan jantung saat gempa keras.
3). Kab Lhoksemauwe, 1 orang pria 39 thn
4). Kab Aceh Barat Daya, 1 orang atas nama Hatijah Hamid (70 thn) akibat sakit jantung.
5). Kab. Aceh Besar, ada 6 orang akibat serangan jantung, yaitu: Fauziah (60 thn), M. Yusuf (70 thn), Siti Saudah (88 thn), Sitiah (70 thn), M. Yasin (62 th), dan Nur Satijah (70 thn).

Korban Luka Berat

1) Kab. Aceh Besar, 2 orang dan masih dirawat RS. Ibu dan anak Banda Aceh
2) Kab. Aceh selatan, 1 orang menderita patah tulang kaki atas nama: Kalsum (65 thn) dirawat di RSU. Dr. Yullidin Away Tapaktuan.
3) Kab Aceh Singkil, 1 orang anak kritis karena tertimpa pohon saat gempa.

Korban Luka Ringan

4 orang di Kab Simeuleu, 2 orang di Aceh Singkil, dan 2 orang di Aceh Besar. Semua sudah kembali ke rumahnya.

Kerugian Materiil

Aceh Barat:
1 jembatan terputus menghubungkan Kec. Jatmalaka ke Kec. Samatiga
1 unit asrama putri di pesantren Arrazatun Nabawiyah.

Aceh Besar:
1 rutan rusak temboknya roboh.
1 unit rumah rumah rusak ringan
1 kantor rusak ringan
1 rumah ambruk di Desa Lamlepung

(van/nrl)
sunber:detik.com