Besok Kejagung Beberkan Joki Tahanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung, Rabu (5/1/2011) besok, rencananya akan membeberkan hasil pemeriksaan internal terkait kasus pertukaran narapidana di Lapas Bojonegoro atau dikenal sebagai kasus joki tahanan. Saat ini Kejagung tengah menggodok sanksi disiplin yang akan diterapkan kepada oknum-oknum jaksa nakal yang terlibat.
Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy, Selasa (4/1/2011), melalui pesan singkat yang diterima wartawan.
"Sudah masuk, dan temuan serta usul hukuman disiplin yang diusulkan Kajati Jatim masih dikaji tim. Saya sudah minta agar hasilnya segera disampaikan kepada saya untuk diteruskan ke Jaksa Agung. Sesegera mungkin (diumumkan), besok waktu Refleksi Akhir Tahun, besok jam 2 (14.00)," ungkap Marwan.
Meski akan membeberkan kasus penukaran napi tersebut esok hari, Marwan masih enggan mengungkapkan pelanggaran disiplin apa yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam kasus tersebut. Pasalnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sanksi disiplin dilarang diumumkan sebelum ada keberatan dari terhukum.
Terkait dengan indikasi suap dalam kasus yang menggemparkan institusi penegak hukum Kejaksaan Agung ataupun Kementerian Hukum dan HAM ini, Marwan mengaku belum ditemukan dugaan suap. "Belum ada. Kalau nanti diketemukan akan ditindaklanjuti," pungkasnya.
Kasus tukar napi di Bojonegoro ini bermula dari Karni yang rela menggantikan posisi Kasiem, terpidana kasus penyelewengan pupuk bersubsidi, di Lapas Bojonegoro karena diiming-imingi uang Rp 10 juta. Kasiem sudah dieksekusi oleh Kejari Bojonegoro sejak 27 Desember 2010 lalu.
Atas putusan Kasasi Mahkamah Agung, Kasiem seharusnya menjalani hukuman 3 bulan 15 hari terkait kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Namun, setelah empat hari Karni menggantikan Kasiem mendekam di dalam penjara, salah seorang petugas menemukan bahwa yang di dalam sel bukanlah narapidana yang seharusnya menjalani hukuman.

Menteri: Birokrat "Jual Beli" CPNS Layak Dipecat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan. (ANTARA)

Jambi (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengatakan, setiap birokrat, aparatur negara atau pejabat akan dipecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil jika terbukti terlibat dalam praktik "jual beli" dalam penerimaan CPNS Provinsi Jambi tahun 2010 lalu.

Menteri mengatakan, jika ada bukti kuat aparatur negara yang terlibat pasti akan sampai kepada dirinya.

"Bila ada bukti aparatur yang terlibat pasti sampai ke saya. Misalnya Gubernur mengatakan telah melanggar peraturan, selanjutnya bisa saja kita kenakan sanksi teguran sampai pada pemberhentian," katanya, seusai meresmikan kantor pelayanan satu pintu (KPSP) Kota Jambi, Senin.

Menurut dia, terkait adanya indikasi kecurangan dalam penerimaan CPNS harus ada bukti kuat. Dan hal tersebut merupakan domain dan kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan tindaklanjut. "Kalau ada kecurangan itu harus ada bukti dan itu juga ranahnya polisi," jelasnya lagi.

Mengenai adanya salah satu peserta tes CPNS di Jambi yang telah dianulir karena tidak sesuai dengan formasi, Menteri mengungkapkan, harus dilihat dulu apa alasan penganuliran tersebut. Jika hal tersebut sebuah kesengajaan tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan. Kesengajaan tersebut misalnya ganti nama, ganti orang dan sebagainya akan diporses karena ada ketentuannya.

Dengan demikian, kata Menteri, jika tidak sesuai formasi tidak akan diangkat PNS. Oleh karena itu ia mengaku telah menghimbau kepada seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Indonesia untuk melihat potensi SDM di tempat masing-masing.

"Makanya saya katakan kepada seluruh BKD kita lihat SDM akan mendaftar. Jangan buka formasi tapi tidak ada pelamar," tambahnya.

Terkait sejauh mana kontrol dari pusat mengenai pelaksanaan tes CPNS di daerah, Menteri menuturkan, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus memfasilitasi dan mengontrol pelaksanaan di lapangan. Jika ditemukan adanya kesalahkan dipersilahkan Gubernur untuk melaporkan kepada Menteri.(*)

Kasus Joki Napi, Pengacara Jadi Tersangka

Bojonegoro (ANTARA News) - Pengacara Hasnomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus joki napi, Karni (51) yang menggantikan posisi napi Kasiyem (56), yang dihukum penjara tiga bulan 15 hari dalam kasus pupuk di Lapas Bojonegoro, Jatim.

"Kita sudah menetapkan Hasnomo sebagai tersangka, sebab yang bersangkutan sebagai perekayasa adanya joki napi itu," kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Widodo, seusai rapat dengan jajaran Muspida Bojonegoro, Selasa.

Didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto, Kejari Bojonegoro Wahyudi, Komandan Kodim 0813 Letkol Inf Taufik Risnendar, ia menjelaskan, sudah meminta keterangan tiga saksi yaitu Kasiyem, warga Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, joki Karni, warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu dan Angga, orang yang disuruh oleh Hasnomo untuk mencari joki.

Sementara ini, Karni masih menjalani pemeriksaan intensif di mapolres. Menyusul setelah ini, lanjutnya, Hasnomo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dipanggil.

Dalam kasus ini, katanya, pengacara Hasnomo, dijerat dengan pasal 263 KUHP yang intinya pemalsuan surat-surat yang ancaman hukumannya maksimal empat tahun.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Hasnomo, sore ini siap datang ke mapolres," jelasnya.

Dari pemeriksaan sementara, peran Hasnomo, sebagai otak pergantian joki napi Karni, yang menggantikan posisi Kasiyem. Sedangkan pelaksana lapangan yaitu Angga yang akhirnya berhasil memperoleh joki Karni dengan imbalan uang sebesar Rp10 juta.

Sesuai perjanjian, Karni pada tahap awal dibayar Rp7,5 juta, sedangkan sisanya dibayar selama tiga bulan, ketika dirinya menjalani masa hukuman di penjara, dicicil per bulan."Karni bersedia menjalani itu, karena faktor ekonomi," kata Suyoto menambahkan.

Yang jelas, lanjut Widodo, kepolisian terus melakukan pengusutan kasus joki napi di lapas Bojonegoro itu, termasuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi baik dari lapas setempat, juga dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro."Bisa saja nanti tersangkanya bertambah," katanya menegaskan.

Berdasarkan pengakuan Kasiyem, dirinya meminta tolong kepada Hasnomo dengan membayar Rp22 juta, untuk tidak harus menjalani hukuman di lapas. "Soalnya penjual pupuk yang sama seperti saya juga tidak dihukum," katanya dengan nada lugu.

Joki Karni mulai menjalani hukuman menggantikan Kasiyem, pada tanggal 27 Desember 2010. Kasus itu terungkap, pada tanggal 30 Desember 2010, ketika ada tetangga Kasiyem yang menjenguk ke lapas dan diketahui napi Karni, bukanlah Kasiyem.
(ANT/B010)

Dikabarkan Hilang, Dirwan Mahmud Ditangkap Polisi

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Mantan Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud yang tersangkut kasus penyuapan Hakim Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak hilang seperti yang pernah diberitakan. Dirwan ternyata ditangkap polisi karena kasus narkoba.

Hal tersebut diungkap kuasa hukumnya, Muspani, Selasa (4/1). "Informasi yang didapat seperti itu. Dia ditangkap di Bakauheni, pukul 03.20 WIB (Minggu 2 Januari)," kata Muspani.

Dirwan ditangkap karena mengantongi sebutir pil narkoba. Namun Muspani tidak mengetahui dengan jelas jenis narkoba yang dimiliki oleh Dirwan.

Kini, Dirwan ditahan di Polres Kalianda, Lampung. Muspani sendiri akan mengunjungi Dirwan di tahanannya pada pekan depan.

Muspani, kemarin sempat mengabarkan kehilangan kontak selama dua hari dengan Dirwan. Dia juga mengungkapkan Dirwan mengalami syok atas permasalahan yang menimpanya. (Okz/Tom)

Jusuf Kalla Dipastikan Penuhi Panggilan Jampidsus

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden RI periode 2004-2009, M. Jusuf Kalla, dijadwalkan akan memenuhi  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) selaku penyidik untuk diperiksa sebagai saksi meringankan dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra pada Rabu (5/1).

"Beliau bersedia hadir sesuai dengan undangan kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, di Jakarta, Selasa.

Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan dalam kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)  yang diduga merugikan keuangan negara Rp420 miliar.

Selain itu, Kwik Kian Gie, yang mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri (Menko Ekui) juga turut menjadi saksi meringankan. Kehadiran kedua mantan pejabat tinggi negara itu, berdasarkan permintaan dari Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, dan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Sisminbakum.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengemukakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada kedua orang tersebut pada 29 Desember 2010. "Dan, diterima pada 30 Desember 2010," katanya.

Dikatakannya, dijadwalkan pada Rabu (5/1) pukul 10.00 WIB, keduanya akan hadir di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membantah bahwa pemeriksaan saksi M. Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie akan memperlemah sangkaan terhadap tersangka dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

"Pemanggilannya untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa hak tersangka untuk meminta penyidik melakukan pemeriksaan saksi yang menguntungkan," kata Jaksa Agung, Basrief Arief, di Jakarta, Jumat (31 Desember 2010).

Basrief mengemukakan, dalam Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyebutkan penyidik wajib untuk melakukan pemeriksaan saksi yang dimintakan oleh tersangka.

"Jadi kita memenuhi perintah UU," ujarnya.

Saat ditanya terkait pemanggilan Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie ada kemungkinan akan dikeluarkannya penghentian penyidikan kasus Sisminbakum atau SP3, ia menyatakan, jauh sekali akan adanya SP3 terkait pemanggilan mantan dua pejabat tinggi negara itu.

"Jauh sekali hubungannya antara pemanggilan kedua orang itu dengan SP3", katanya menambahkan.
(T.R021/P003)

Jaksa Agung Kasus Kasiem, Kelalaian Jaksa

Ilustrasi (doc)

JAKARTA (KRjogja.com) - Kejaksaan Agung menduga ada unsur kelalaian jaksa dalam kasus penukaran narapidana Kasiem (55) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Bojonegoro, Jawa Timur, yang terbongkar beberapa waktu lalu.

"Saya kira paling tidak untuk jaksanya ada kelalaian di situ," kata Jaksa Agung Basrief Arief  ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/1).

Basrief menjelaskan, setidaknya ada beberapa pihak yang terkait dalam kasus itu, antara lain pengacara, petugas pengawal tahanan, jaksa, dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pengawal tahanan adalah pihak yang langsung berhubungan dengan tahanan atau terpidana. Dia bertugas menjaga, mengantar dan menjemput tahanan.

"Kalau dikatakan pengawal tahanan berarti juga tidak lepas dari jaksanya," kata Basrief, menegaskan.

Menurut Basrief, tim dari kejaksaan sedang melakukan penelusuran kasus itu. Tim dari bidang pengawasan itu akan menelusuri apakah benar ada kesalahan jaksa dalam kasus penukaran narapidana tersebut.

Basrief meminta tim segera memberikan laporan, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan cepat.

"Saya minta besok sudah bisa diputuskan, syukur-syukur sore ini bisa selsai, sehingga besok saya bisa ambil keputusan," ujarnya.

Kasus itu terkuak saat narapidana bernama Kasiem (55) yang terjerat kasus pupuk bersubsidi dengan hukuman 3 bulan 15 hari, meminta Karni (50) untuk menggantikan dirinya dengan imbalan Rp10 juta.

Karni bersedia menggantikan Kasiem karena memerlukan uang untuk melunasi utang sebesar Rp7,5 juta.

Setelah empat hari mendekam di penjara menggantikan Kasiem, kasus itu terbongkar akibat petugas menemukan bahwa napi yang mendekam di sel bukan yang seharusnya menjalani hukuman.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Mulyono mengatakan telah memeriksa beberapa orang dalam kasus itu. Mereka adalah Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Hendro Sasmito, jaksa Pidsus Widodo, petugas LP Atmarai, dan dua orang lain.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, Wahyudi, juga telah diperiksa dalam kasus itu.

(Ant/Yan)

Susno Sakit, Sidang Ditunda

Susno Duadji (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Sidang dengan terdakwa Susno Duadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda. Sebab, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu sakit. 

Demikian dikatakan tim kuasa hukum Susno, M Assegaf kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (4/1).

“Susno dalam pembicaraan via telepon dengan saya bilang, kondisinya lemah, dia demam dan tensinya 200. Jadi agenda sidang hari ini ditunda, karena syarat utamanya kan harus ada terdakwa,” ujar Assegaf.

Susno yang sakit, lanjutnya, hanya dirawat di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok oleh dokter di sana.

Mengenai surat keterangan resmi permohonan penundaan sidang, Assegaf mengatakan sedang dikirim.

Sebelumnya diberitakan bahwa sidang Susno hari ini beragenda pemeriksaan saksi kunci yaitu mantan Kepala Keuangan Polda Jabar, Maman Abdurahman Pasya. Saksi ini dinilai sangat menentukan “posisi” Susno dalam perkara dugaan korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat.

“Saksi Maman sangat penting, karena seluruh polres bilang, itu perintah Maman,” tuturnya.

Maman sempat mangkir dari panggilan jaksa sebagai saksi terdakwa Susno. Namun pagi tadi, Kepala Kejaksaan Negeri M Yusuf memastikan saksi Maman hari ini hadir di sidang.

“Itu jaksa yang tahu,” tutur Assegaf.

Sedangkan Susno, tambahnya, sebelumnya tidak pernah mangkir dari proses pengadilan meski dalam kondisi sakit sekali pun. (Okz/Tom)

Hujan Tak Surutkan Semangat Peserta Kirab Yogyakarta Kota Republik

Para peserta kirab dengan semangan turun ke jalan memeriahkan kirab budaya Yogyakarta Kota Republik. (Foto : Fira Nurfiani)

YOGYA (KRjogja.com) - Meskipun hujan mengguyur kawasan Malioboro, namun hal itu tak menyurutkan warga Yogyakarta peserta kirab budaya 'Yogyakarta Kota Republik', Selasa (4/1). Sepanjang jalan, massa tetap semangat menggelar berbagai kesenian hingga menuju Pagelaran Kraton Yogtakarta, Selasa (4/1).
"Kami benar-benar merupakan bagian dari warga Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan, jadi jika ada yang mengusik ketenangan Yogyakarta baik itu pemerintah pusat sekalipun akan kami bela mati-matian untuk menegakkan keutuhan dan keistimewaan Yogyakarta," ujar Koordinator Paguyuban Becak Malioboro, Agus kepada KRjogja.com, Selasa (4/1).
Agus mengatakan dia bersama teman-temannya bahkan rela tidak bekerja selama setengah hari dan menghiasi becaknya dengan berbagai aksesoris yang meriah untuk meramaikan kirab tersebut. Selain itu dia mengaku tidak mengharapkan imbalan apapun karena mereka merupakan bagian dari Kota Yogyakarta yang lahir dan hidup di Bumi Mataram.
Ditambahkan seorang peserta kirab budaya dari Yogyakarta Amerikan Jeep, Tedi mengatakan, dari komunitas mobil jeep yang ada di DIY juga tidak ingin kalah memeriahkan pawai ini. Pihaknya juga membawa foto-foto pahlawan Yogyakarta dari Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, Bung Karno dan lain-lain.
"Mereka adalah tokoh-tokoh yang dianggap sangat berjasa perjuangannya dalam menjaga keistimewaan Yogyakarta selama ini sehingga mereka sangat layak dijuluki sebaga Pahlawan Yogyakarta Kota Republik," katanya.
Sementara itu seniman yang terlibat seperti Hendro Pleret juga mengatakan, hal ini merupakan wujud dukungan penuh masyarakat Yogyakarta atas Keistimewaan DIY dan wujud kongkrit dari pencanangan Yogyakarta Kota Repblik yang akan dilaksanakan usai kirab langsung oleh Sri Sultan HB X yang didukung para bupati dan walikota kabupaten dan kota se-DIY.
"Disini saya memerakan Bung Karno yang pada waktu itu datang ke Yogyakarta dan meminta pertolongan kepada Sri Sultan HB IX. Dengan kemurahan hati Raja Bumi Mataram Sri Sultan HB IX tersebut Yogyakarta dijadikan sebagai ibukota NKRI yang semula berada di Jakarta untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan keutuhan NKRI," ungkapnya. (Fir)

Sejarawan Harap Pemerintah Hargai Sejarah Keistimewaan DIY

YOGYA (KRjogja.com) - Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan fakta sejarah bahwa Yogyakarta yang dahulu sebagai ibukota negara memberikan andil bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu baru terbentuk. Selama empat tahun, dari 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, ibukota RI berada di Yogyakarta. Pada saat itu pula, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara politis dan memiliki posisi strategis dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan.

"Posisi Yogyakarta dengan keistimewaaannya jika berlatar belakang sejarah seharusnya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Keistimewaan itu diantaranya posisi Sultan sebagai Raja Keraton serta Paku Alam sebagai Adipati Pakualam," kata Sejarawan UGM, Prof. Dr. Suhartono dalam Peringatan ‘Republik Yogya’ di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri, Selasa (4/12).

Menurut Guru Besar Sejarah UGM ini, berpindahnya ibukota RI saat itu bukan tanpa alasan. Situasi Jakarta kala itu dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan. Di satu pihak, pasukan Jepang masih memegang satus quo, sementara di pihak lain, ada pihak sekutu yang diboncengi NICA. Saat situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa terancam, atas inisiatif Sri Sultan HB IX, ibukota RI pun dipindah ke Yogyakarta. "Di sini, (Yogyakarta) infrastruktur, elit bangsawan sudah lengkap. Bagaimana seandainya republik yang masih muda tidak dilindungi dari Yogyakarta tanpa kesediaan dari HB IX? Hasilnya akan lain," tuturnya.

Dikatakannya bahwa dari Yogyakarta, persoalan politik bangsa kala itu dikoordinasikan. Semua itu dapat ditangani dengan baik berkat kepemimpinan HB IX. "Sudah bukan rahasia lagi bahwa HB IX berperan besar dalam mengelola Republik Yogya sehingga semuanya berjalan lancar dan cita-cita Republik menuju persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Dipilihnya Yogyakarta sebagai ibukota RI adalah atas pandangan politik dan keberanian Sultan HB IX untuk mengambil risiko. Dapat dikatakan bahwa HB IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungn RI dalam menghadapi agresi militer Belanda. "HB IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multistatus. Selain sebagai raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda, juga sebagai figur kunci birokrasi sipil di Indonesia," tambahnya.

Prinsip yang dikenal dari HB IX, ‘tahta untuk rakyat’, adalah perubahan paradigma yang sangat luar biasa sebagaimana tersirat tentang kewajiban seorang raja untuk mengayomi rakyat dengan pengorbanan moril dan materiil yang tulus. "Kejujuran dan kesederhanaannya merupakan dasar kepribadiannya demi kemanunggalan antara Sultan dan kawulanya (rakyat). Inilah teladan yang patut dicontoh oleh generasi muda sekarang ini," katanya. (Diolah dari www.ugm.ac.id)

Cara Pandang Demokrat Atas RUUK DIY Harus Dihormati

Roy Suryo. (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo mengaku akan menghormat aspirasi yang berkembang di kalangan warga Yogyakarta terkait polemik penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Dirinya mengaku akan mengawal proses pembahasan RUUK DIY agar tidak dibumbui dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.
"Kita saling melakukan dialog dengan sangat clear dan ujungnya tetap sama. Saya sangat menghormati bagaimana aspirasi yang berkembang di Yogyakarta dan makanya tugas saya selaku wakil rakyat yang ada di Yogyakarta itu memang baru berawal ketika nanti RUU itu sudah dibahas di komisi II. Kita kawal bersama sesuai dengan aspirasi yang berkembang," ujarnya ketika ditemui disela Stadium Ggenerale 'Republik Yogyakarta' di Gedung Pusat Kebudayaan UGM, Yogyakarta, Selasa (4/1).
Menurutnya, dalam memandang berbagai persoalan, dirinya bersama dengan Partai Demokrat terus mengedepankan sikap demokratis. Dalam kaitannya dengan RUUK DIY ini, Partai Demokrat memiliki sikap yang harus dimaklumi sebagai partai yang mengamankan kebijakan pemerintah.
"Demokrat adalah partai yang harus dimaklumi sebagai partai yang mengamankan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu tidak boleh dipisah-pisah, yakni pemimpinnya presiden dan pembantu presiden itu salah satunya adalah Mendagri kita Gamawan Fauzi. Tentu beliau punya satu program atau langkah (terkait RUUK DIY) yang harus kita hormati dan wakil rakyat itu yang nanti akan memperjuangkan sesuai dengan aspirasi rakyat, apa kata rakyat itu yang akan kita perjuangkan," katanya.
Dirinya mengaku sempat memiliki kekhawatiran jika persoalan RUUK DIY ini justru akan dibawa seperti halnya kasus Century yang tak kunjung selesai. Karenanya, selaku wakil rakyat dirinya tetap akan terus mengawal perjalanan RUUK DIY bersama dengan rakyat.
"Saya khawatir jika nanti RUUK DIY ini justru akan dibuat seperti Century. Jadi artinya masyarakat Yogyakarta itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan sendiri, aspirasinya juga jelas, dan sebenarnya tidak perlu ada tambahan bumbu lain seperti halnya Century yang sebenarnya sudah jelas kebijakannya. Karena itulah kita amankan RUUK DIY ini sesuai aspirasi rakyat Yogyakarta," imbuhnya. (Ran)

Sultan Belum Terima Surat Teguran Gamawan Fauzi

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku belum menerima surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait teguran yang diberikan kepada Walikota Yogyakarta Herry Zudianto yang mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk dukungan terhadap Keistimewaan DIY beberapa waktu lalu. Meski demikian, Sultan mengaku akan segera mengadakan dialog dengan walikota untuk memperjelas duduk permasalahan sebenarnya.
"Saya belum baca suratnya, saya belum menerima. Tadi saya bongkar semua surat belum ada. Saya kan perlu tahu dulu masalahnya seperti apa dan apakah itu aturannnya ada dalam undang-undang seperti apa kan harus saya baca dulu," ujar Sultan di komplek Kepatihan, Selasa (4/1).
Menurut Sultan, perlu dicari tahu terlebih dahulu apakah pengibaran bendera setengah tiang tersebut merupakan inisiatif pribadi atau mengatasnamakan golongan tertentu dalam pemerintahan atau lainnya. Pasalnya jika hal tersebut dilakukan secara pribadi, maka akan sulit untuk memberikan tindakan.
"Saya perlu tanya dulu pada Pak Wali, itu atas nama walikota atau pribadi. Kan saya belum tahu. Kalau dilakukan secara pribadi ya susah," ungkap Sultan.
Selaku Gubernur, Sultan juga belum tahu apakah akan memberikan teguran secara langsung kepada walikota atau akan melakukan tindakan lain. Dikatakan Sultan, dalam menyelesaikan masalah tersebut yang paling penting adalah bukan soal teguran atau tidak melainkan kejelasan dari persoalan yang sebenarnya.
"Saya kan belum tahu suratnya, apakah saya disuruh negur atau bagaimana kan saya belum tahu. Yang penting bagi saya bukan masalah menegur atau tidak, yang penting diclearkan dulu masalahnya apa. Mungkin sudah ada beberapa kasus yang terjadi. Tapi kalau dilakukan secara pribadi terus bagaimana," imbuh Sultan. (Ran)

Kirab Budaya Yogyakarta Kota Republik Bernuansa Perjuangan

Opening Kirab Budaya Yogyakarta Kota Republik yang bernuansa perjuangan. (Foto : Fira Nurfiani)

YOGYA (KRjogja.com) - Nuansa perjuangan hadir dalam kirab budaya napak tilas berpindahnya ibukota NKRI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 lalu yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Selasa (4/1). Kirab budaya bertajuk 'Yogyakarta Kota Republik' ini diikuti sekitar 100 elemen masyarakat DIY dan melibatkan puluhuan ribu warga untuk mendukung Yogyakarta sebagai Kota Repulik.
Koordinator Panitia Bersama, Widihasto Wasana Putra mengatakan, kirab ini dimaksudkan  untuk mengenang kembali sejarah Yogyakarta yang secara sukarela bergabung dengan NKRI serta peringatan Yogyakarta sebagai ibukota Indonesia saat itu. Para peserta kirab dari berbagai elemen ini mengetengahkan konsep yang sama, yaitu bernuansa perjuangan.
"Mereka berpartisipasi dengan sukarela untuk mendukung penetapan Yogyakarta sebagai Kota Republik," ujarnya saat ditemui KRjogja.com di Stasiun Tugu Yogyakarta, tempat dimana massa berkumpul.
Widihasto menambahkan, untuk mencegah penumpukan massa, kirab ini dibagi menjadi tujuh titik kumpul massa, yakni Stasiun Tugu, Hotel Inna Garuda, Dinas Pariwisata DIY, Gedung DPRD DIY, dan Gerbang Kepatihan serta Benteng Vredeburg. “Tak hanya warga Yogyakarta, kirab ini juga diikuti oleh semua elemen masyarakat yakni dari perwakilan Riau, Sumatera Barat, NTT, Maluku dan Kalimantan Barat,” tambahnya. (Fir)

Sabtu, Tarif KA Ekonomi Naik

Ilustrasi (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - PT Kereta Api (Persero) akan memberlakukan tarif baru untuk kelas ekonomi per Sabtu (8/1) karena tarif lama sudah tidak proporsional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

Kepala Humas PT KA Daops VI Yogyakarta, Eko Budiyanto mengungkapkan penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2010 dan sejalan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan berlaku untuk KA Progo jurusan Lempuyangan - Pasar Senen dari Rp 35 ribu menjadi Rp 41 ribu, KA Sri Tanjung jurusan Lempuyangan - Banyuwangi dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu dan KA Bengawan jurusan Solo Jebres - Tanah Abang dari Rp 36 ribu menjadi Rp 43 ribu.

Kendati demikian, kata Eko pemerintah tetap mengalokasikan subsidi sepanjang tahun 2011 sebesar Rp635 miliar meskipun belum mampu menutup biaya operasional seperi BBM non subsidi. Sedangkan dana idealnya adalah  Rp 716 miliar.

"Masih ada kekurangan dana Rp85 miliar.Untuk menutupi kekurangan itu, diberlakukan tarif baru kereta ekonomi. Kami akan mengimbanginya dengan meningkatkan pelayanan," imbuhnya. (Ran)

BKD Peringatkan Agung Wisdha

Ilustrasi. (Foto : Dok)

BANTUL (KRjogja.com) - Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Bantul memberi peringatan kepada Agung Wisdha, anggota DPRD Bantul dari Fraksi Karya Bangsa (FKB) karena kembali tidak hadir saat akan dimintai keterangan. Pemanggilan ini dilakukan terkait absensi Agung Wisdha yang sudah selama 2 bulan tidak masuk kerja dengan alasan sakit.
Menurut anggota BKD DPRD Bantul, Slamet Bagyo, sedianya Agung Wisdha dipanggil pada Senin (3/1). Namun karena hingga sore hari tidak datang, akan dilakukan penjadwalan ulang. ”Tentu kami akan ngaruhke karena dua bulan tidak masuk,” terangnya di Gedung DPRD Bantul, Selasa (4/1).
Dia menilai bahwa, BKD akan mempertanyakan kepada Agung Wisdha, kenapa sakit sampai 2 bulan, namun tidak ada kejelasan. Meski mengaku kinerja DPRD tidak terganggu tanpa kehadiran Agung Wisdha, namun BKD berkewajiban untuk memantau kinerja setiap anggota agar mampu bekerja maksimal. ”Mungkin ada alasan lain ketidakhadiran dan tidak mengikuti rangkaian kerja DPRD,” kata Slamet.
Disinggung mengenai agenda DPRD yang tidak diikuti oleh Agung Wisdha, Slamet mengatakan ada satu sidang paripurna dan beberapa kegiatan komisi. ”Namun itu semua masih ada surat izin sakitnya,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Bantul, Drs Agus Subagyo, tempat Agung Wisdha menjadi anggota di alat kelengkapkan DPRD, menyerahkan persoalan kinerja yang bersangkutan kepada fraksi dan induk partai, PKPB. (*-7)

LONGSOR BUKIT PUTIH Alat Berat Buka Akses Jalan

Material longsor menutupi akses jalan (Foto:Bambang Purwanto)

WONOSARI (KRjogja.com) - Alat berat mulai diterjunkan untuk proses evakuasi rumah warga yang hancur akibat tertimbun longsor Bukit Putih Mudon Tancep Ngawen karena material longsoran terdiri dari batu berukuran jalan dan menutup akses jalan.

"Prioritas evakuasi untuk membuka akses jalan yang terputus akibat longsoran dan beberapa rumah warga masih tertimbun. Misalnya, rumah Mulyadi, Sriyanto dan Sastro. Proses evakuasi juga dibantu relawan dari PMI Gunungkidul, Tagana dan Tim SAR, " kata Kepala Kesbangpolinmas PB Gunungkidul Kasiyo kepada KRjogja.Com Selasa (4/1) pagi.

Menurut Kasiyo hujan deras yang mengguyur, Senin (3/1) malam masih memicu terjadinya longsor. Namun, warga yang bermukim di sekitar itu sudah diungsikan ke Balai Desa Tancep dan di rumah warga yang aman. Selain itu, pemkab membuka dapur umum dan masih mendata korban jiwa ataupun kerugian materiil. (Bmp)

Sekolah dihimbau Persiapkan Siswa Hadapi UN 2011

Ilustrasi

WATES (KRjogja.com) - Dinas Pendidikan Kulonprogo meminta seluruh sekolah mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional 2011 yang kemungkinan dilaksanakan pertengahan bulan April 2011. Sedangkan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) bagi siswa SD awal bulan Mei 2011. Berbeda dengan pelaksanaan tahun pelajaran sebelumnya, UN 2010/2011 untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK hanya dilaksanakan sekali.
" Perbedaan mendasar dengan UN 2009/2010, tahun ini UN diadakan hanya sekali sehingga tidak ada UN ulangan. Perbedaan mendasar lainnya, ujian sekolah dilaksanakan sebelum UN," kata Subardi SPd, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kulonprogo usai memberikan pengarahan kepada para pengawas sekolah di Aula Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kulonprogo, Senin (3/1).
Menurutnya Kementerian Departemen Pendidikan Nasional (Kemendiknas) segera mengirimkan juknis pelaksanaan UN dan UASBN 2010/2011. Untuk waktu pelaksanaannya sudah dipastikan mulai pertengahan bulan April untuk UN dan UASBN awal bulan Mei 2011.
Ada empat perbedaan mendasar dalam UN tahun ini dibandingkan dengan UN sebelumnya. Selain UN diadakan hanya sekali dan dilaksanakan setelah ujian sekolah, pemindaian atau scanning lembar jawaban UN SMA/MA dan SMK oleh Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian penentuan kelulusan siswa mengikutsertakan nilai sekolah 40 persen dan nilai UN 60 persen. Nilai sekolah diambil dari gabungan nilai ujian sekolah 60 persen dan nilai raport siswa pada semester tiga, emat dan semester lima sebesar 40 persen.
Proses penggabungan nilai dilakukan oleh Pusat Pendidikan Kemendiknas. Penyelenggara sekolah harus mengirimkan nilai mata pelajaran yang di-UN-kan maupun mata pelajaran yang tidak di-UN-kan, paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan UN. "Syarat kelulusan untuk nilai gabungan minimal 4,00, nilai rata-rata gabungan 5,50 dan nilai kompetensi keahlian SMK minimal 7.00. Nilai kompetensi keahlian merupakan gabungan nilai praktek 70 persen dan nilai teori 30 persen," katanya. (Ras)

Jalan Triharjo - Bendungan Longsor

Pembangunan bangket Sungai Serang mangkrak, ruas jalan alternatif Simpang Empat Tambak Triharjo-Bendungan tergerus. (Foto : Asrul Sani)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pengerjaan pembangunan bangket Sungai Serang di Desa Triharjo Kecamatan Wates, terhenti. Sementara dinding sungai telah dikeruk menyebabkan jalan alternatif Simpang Empat Tambak Triharjo - Bendungan Wates tergerus.
Anggota DPRD Kulonprogo, Soleh Wibowo menjelaskan, dengan tergerusnya ruas jalan tersebut maka bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengendara bermotor maupun terjadinya banjir yang berpotensi merendam daerah pemukiman yang ada di pinggir Sungai Serang.
"Terutama kalau malam hari, jalan di pinggir Sungai Serang di sangat berbahaya. Disamping tidak ada lampu penerangan jalan, ruas jalannya juga mengalami kerusakan. Jika pengendara tidak hati-hati atau tidak tahu medan maka bisa terjebur sungai," katanya di Kulonprogo, Senin (3/1).
Sementara itu Jemino (30) warga Desa Triharjo yang rumahnya berdekatan dengan Sungai Serang membenarkan mangkraknya proyek pembangunan bangket Sungai Serang. "Kemarin ada orang yang bekerja, tapi hari ini tidak ada lagi. Pengerjaan proyek itu (bangket-Red.) memang kadang-kadang berjalan tapi lebih sering mandeg," katanya.
Dijelaskan, meskipun belum ada korban yang jatuh di dekat proyek pembanguan bangket tersebut, tapi dengan kondisi dinding sungai dikeruk dan tidak segera dibangket, sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas.
"Kalau ditanya sudah pernah ada yang jatuh atau belum. Setahu saya memang belum ada, tapi jalan itu tetap berbahaya. Karena selain tergerus, aspal jalan itu sudah banyak yang mengelupas, sehingga terdapat lubang cukup dalam," terangnya lagi. (Rul)

Hari Pertama Pendaftaran Cabup PDIP Berlangsung Sepi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Hari pertama pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati yang dilakukan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kulonprogo, Senin (3/1) ternyata belum dimanfaatkan oleh para kandidat calon bupati (Cabup). Hal itu terbukti dengan belum adanya balon bupati yang mendaftar secara resmi di sekretariat partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Kendati demikian, tiga nama meliputi Endang Darmawan, Zuhadmono Azhari dan Hasto Wardoyo sudah mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan tim penjaringan Cabup PDIP Kulonprogo.
"Hari pertama pendaftaran memang belum ada Balon yang mendaftar. Kalau sekadar mengklarifikasi masalah waktu dimulainya pendaftaran balon bupati sudah ada. Tadi timnya pak Zuhad sudah ke sekretariat," kata anggota Bappilu DPC PDIP setempat, Bambang Sumbogo, Senin (3/1).
Sebelumnya, Balon Bupati Hasto Wardoyo yang mengikuti tahapan wawancara mengaku mantap maju sebagai balon bupati melalui PDIP. "Tekad saya sudah bulat melalui PDIP. Saya juga telah melakukan koordinasi dengan teman-teman maupun saudara yang ada di Kulonprogo," katanya seusai wawancara dengan Tim Penjaringan Cabup PDIP Kulonprogo, akhir tahun kemarin.
Menyinggung visi dan misinya, Hasto mengaku akan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya ekonomi kerakyatan merupakan tulang punggung bagi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, sehingga sangat penting dilanjutkan. Dijelaskan, kendati selama ini dirinya bergelut dibidang kedokteran dan akademisi. (Rul)

Pemkab Sleman Fokuskan Perhatian ke Kali Opak

Ancaman banjir lahar dingin Kali Opak masih mengancam. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Ancaman sekunder Gunung Merapi berupa banjir lahar dingin kini terus mengintai warga Sleman. Pemkab Sleman pun memfokuskan perhatian di aliran Sungai Opak yang beberapa kali ini dilalui banjir lahar dingin.
Kepala Dinas Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana Sleman, Urip Bahagia menjelaskan, aliran sungai yang berhulu ke Merapi dan dinilai paling berbahaya ialah Kali Opak. "Selain material yang menumpuk di hulu sungai sangat banyak, di Kali Opak juga tidak ada dam pengendali seperti yang ada di Kali Gendol," terangnya di Sleman, Selasa (4/1).
Oleh karena itu, pasca banjir lahar dingin hebat yang terjadi Senin (3/1) kemarin sore, pihaknya akan memasang lampu soklai di beberapa titik. Diantaranya di dekat Mapolsek Cangkringan, Dusun Geblok, Panggung, Bronggang, Kopeng dan dusun lain. "Hal ini untuk memantau kerawanan banjir lahar dingin. Jadi, di tempat tersebut akan ada orang yang memantau jika puncak Merapi turun hujan," imbuh Urip.
Saat disinggung mengenai alarm banjir lahar dingin atau Early Warning System (EWS) yang dipasang di beberapa titik, Urip menjelaskan, semua sudah tidak berfungsi alias rusak. "Mengapa kita pasang lampu soklai untuk memantau hujan, ya karena EWS sebagai peringatan jika terjadi hujan lebat sudah rusak semua," ungkapnya.
Disamping itu, pihaknya juga memperingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Khususnya bagi warga Dusun Salam, Wukrisari serta Dusun Krajan dan Teplok Argomulyo. Pasalnya, ketiga dusun tersebut berada di bantaran Kali Opak. (Dhi)

Fenomena Matahari Cincin Resahkan Warga

Fenomena halo yang terlihat jelas di wilayah Cangkringan. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Fenomena matahari dikelilingi lingkaran cincin pelangi yang terlihat di langit DIY, Selasa (4/1) siang sekitar pukul 10.00 WIB tadi, mengundang tanya masyarakat. Tak jarang warga resah dan mengkaitkan peristiwa alam ini sebagai pertanda datangnya musibah.
Anto, salah seorang warga Jetis, Argomulyo, Cangkringan, Sleman menduga-duga, fenomena matahari cincin atau Halo ini ada kaitannya dengan bencana lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang kawasan Cangkringan, Senin (3/1) kemarin. "Jangan-jangan ini pertanda akan terjadi bencana lagi. Mungkin banjir lahar dingin bisa lebih besar dari yang kemarin," kata Anto cemas.
Warga lain, Nugroho juga menyatakan hal yang sama. Kejadian alam yang baru pertama kali dialaminya ini juga menyisakan teka-teki baginya. “Ini pertanda sesudah atau sebelum bencananya ya? Semoga saja ini hanya kejadian alam biasa,” ujarnya.
Fenomena Halo juga terlihat jelas dari kawasan Bantul. Peristiwa matahari cincin ini mangingatkan Edi, warga Kasihan, Bantul akan fenomena awan cirus atau awan vertikal yang terlihat di langit Bantul beberapa hari sebelum gempa bumi di Bantul 27 Mei 2006 lalu.
“Pertanda ini seperti fenomena awan lurus sebelum gempa bantul terjadi. Namun semoga ini bukan pertanda apa-apa dari alam,” katanya.
Sementara itu, Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta menjelaskan, matahari cincin tersebut terbentuk karena adanya awan stratus, yakni butiran-butiran air sisa hujan yang terbiaskan oleh sinar matahari, sehingga membentuk partikel seperti pelangi. Jangkauan fenomena Halo juga meluas, sehingga dapat secara jelas di wilayah DIY dan sekitarnya.
"Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan kegempaan atau bencana lainnya. Biasanya setelah hujan yang disusul oleh panas sehingga butiran air di atas itu membias oleh sinar matahari," jelas Staf Data dan Informasi BMKG Yogyakarta, Bambang Subadio. (Dhi)

Lima Pendaki Gunung Tandikek di Ujung Maut

VIVAnews - Pencarian lima pendaki yang terjebak di Gunung Tandikek, Sumatera Barat, dilanjutkan hari ini. Menurut informasi Sekretariat Bersama Pencinta Alam Sumbar, tim penyelamatan pertama sudah berada di puncak Gunung Singgalang dan mulai menyusuri jalur Gunung Tandikek.

"Hujan deras dan licinnya jalur pencarian membuat tim SAR pertama dari Sekber memilih camp dulu di Telaga Dewi (Gunung Singgalang)," ujar Kepala Sekber Pecinta Alam Sumbar Rico Adi Utama, Selasa, 4 Januari 2011.

Sejauh ini, 31 personel rescue dari pencinta alam dan Basarnas diterjunkan. Lima pendaki itu dikabarkan terjebak di jalur Gunung Tandikek usai merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Singgalang. Tiga di antaranya bernama: Beni (19 tahun), siswa SMA Pembangunan; Osri Ssamson (27 tahun), dan Fuji, alumni SMA Pembangunan.

Sedangkan dua pendaki lainnya merupakan rekan dari Osri. Saat ini, kelima pendaki ini dikabarkan tengah kehabisan perbekalan dan mengalami hipotermia (penurunan suhu tubuh) akibat cuaca yang teramat dingin.

Kontak terkahir dengan lima pendaki menyebutkan bahwa mereka terjebak di jalur yang cukup terjal sehingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Tim rescue memprediksi mereka berada di koordinat survivor 4740 - 5430.

"Saat ini, Pemda Tanah Datar dan pencinta alam di Sumbar terus melakukan penguatan tim dan tindakan rescue yang efektif untuk penyelamatan," katanya. Diperkirakan, siang ini tim penyelamat gabungan akan mencapai posisi korban dan melakukan proses evakuasi.

Keluarga pendaki yang dinyatakan terjebak ini sempat mendatangi Sekber Pecinta Alam Sumbar, meminta agar tim segera mengevakuasi kelima pendaki. Pencarian pendaki ini dimulai dari dua titik: Gunung Tandikek dan Gunung Singgalang. (Laporan: Eri Naldi, Padang | kd)

• VIVAnews

Fenomena Halo Matahari Hebohkan Yogya

 

Fenomena halo Matahari (Pembaca VIVAnews/ Jerry Oktavian)

VIVAnews - Fenomena menarik terjadi di langit Yogyakarta, Selasa siang sekitar pukul 11.15 Waktu Indonesia Barat.

Warga masyarakat ramai-ramai ke luar rumah, untuk melihat penampakan Matahari yang tak biasa. Sang surya yang bersinar terik seperti dikelilingi cincin pelangi. Fenomena itu dikenal dengan nama halo Matahari.

Jatmiko, warga Pathuk, Gunung Kidul, DIY mengaku melihat penampakan halo Matahari selama 15 menit.

"Saya heran dan takjub melihat fenomena itu. Tapi tak terlalu resah, karena tanda-tanda bencana bukan seperti itu," kata Jatmiko kepada VIVAnews, Selasa 4 Januari 2011.

Dijelaskan Jatmiko, yang ia tahu, saat terjadi gempa besar di Yogyakarta tahun 2006 lalu, petandanya bukan halo Matahari melainkan awan Cirrus -- awan yang berbentuk vertikal.

"Warga tak terlalu panik, justru berharap ini adalah petanda baik," tambah dia.

Dihubungi terpisah, staf observasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta, Heru Gunawan, menjelaskan fenomena halo Matahari terjadi karena pembiasan kristal es yang berada di sekitar Matahari yang membentuk semacam pelangi.

"Biasanya terjadi selama 30 menit, tergantung kecepatan angin. Ketika cepat, fenomena itu cepat selesai, kalau hembusan angin stabil dapat berlangsung lama," kata dia.

Tidak semua orang bisa melihat fenomena itu. Untuk hari ini, mungkin hanya masyarakat Yogya yang bisa menikmatinya.

Soal apakah halo Matahari bisa jadi petanda bencana, Heru menegaskan, tidak. "Halo Matahari fenomena alam biasa, tidak ada hubungannya dengan bencana alam, gempa misalnya. Demikian juga dengan awan cirrus, tak ada kaitannya," tambah dia.

Sebelumnya pada Kamis 21 Oktober 2010, terjadi fenomena halo matahari di atas Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagian besar warga lalu mengaitkan fenomena ini dengan gempa besar. Sebagian warga cemas.

"Fenomena ini soalnya pernah terjadi sehari setelah gempa besar 30 September 2009," kata Sari, seorang warga Padang.

Laporan: Juna Sanbawa| DIY, umi

Banjir Lahar Lumpuhkan Jalur Yogya-Magelang

VIVAnews - Luapan banjir lahar dingin Kali Putih yang berlangsung sejak kemarin malam hingga Selasa pagi ini, 4 Januari 2011, masih menyebabkan jalur Magelang-Yogyakarta terputus.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, di jembatan Gempol, Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang, hamparan lahar menimbun rumah warga baik yang ada di utara maupun selatan Jalan Magelang-Yogyakarta di Km 23. Lahar juga menimbun pemakaman umum Giriloyo Gempol dan sejumlah kendaraan.

Fauzan, salah seorang petugas dari Komunikasi Peduli Aktivitas Merapi, mengatakan banjir lahar dingin itu sangatlah besar sampai-sampai aliran sungai sempat berpindah jalur melalui perkampungan Gempol. Luapan material banjir juga menyebabkan pendangkalan dasar sungai sekitar dua meter.
"Sekarang talud sungai saja sudah tidak terlihat dan rata dengan material. Ini merupakan banjir yang paling besar," ujar dia kepada VIVAnews.com.

Luapan banjir tersebut menyebabkan 160 warga Gempol yang terisolir dievakuasi ke posko pengungsian balai desa Jumoyo. "Warga Gempol sudah dievakuasii semua. Nanti warga Candi yang terletak di selatan Gempol juga akan dievakuasi karena terisolasi," dia menerangkan.

Banjir lahar dingin di Kali Putih menyebabkan aliran sungai berbelok dan pindah  ke arah Timur sekitar 200 meter dari aliran sungai yang lama. Bahkan, batu-batu dengan ukuran cukup  besar juga terlihat memenuhi  Dusun Gempol.

Mengenai jumlah rumah warga yang tertimbun material banjir lahar dingin, Fauzan mengatakan hingga saat ini belum dilakukan pendataan. "Kami belum tahu jumlahnya berapa yang rusak terkena banjir," katanya
Hingga saat ini arus lalu lintas kendaraan, baik dari Magelang menuju Yogyakarta, maupun sebaliknya, dialihkan melalui jalur Kalibawang melewati Dekso dan Godean. (Laporan: Fajar Sodiq, Magelang | kd)
• VIVAnews