Dugaan Salah Tembak Mahasiswa UPN, Polda DIY Sesuai Prosedur

Kapolda DIY, Brigjen Odang Sutarsa. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Kapolda DIY, Brigjen Ondang Sutarsa menegaskan, pihaknya masih terus mendalami kasus penembakan mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Yogyakarta yang terjadi Rabu (22/12) dini hari kemarin. Kendati demikian Odang menyatakan, apa yang dilakukan oleh anggotanya dari Polres Sleman tersebut telah sesuai dengan prosedur.
Tingkat kerawanan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Sleman, kata Odang, sudah sangat tinggi dan meresahkan. Kewaspadaan seperti inilah yang selalu jajaran Polda DIY kedepankan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Kesalahpahaman sebenarnya. Andai korban itu tidak lari saat didekati petugas, maka penembakan tidak akan terjadi. Curanmor di Sleman itu kan tinggi, maka melihat geliat yang mencurigakan, petugas pasti bergerak," tegasnya di Mapolda DIY, Kamis (23/12).
Odang mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Polda DIY. Korban yang terkena tembakan pun langsung diberi perawatan. "Kondisinya saat ini sudah baik. Petugas juga sudah kami mintai keterangan. Kalau nanti ada kesalahan, maka akan dikenai sanksi. Tetapi, prosedur penembakan sudah sesuai," imbuh Ondang.
Sementara itu, Kapolres Sleman, AKBP Irwan Ramaini menambahkan, sebelum melakukan penembakan, anggotanya sudah terlebih dahulu menyebutkan identitasnya sebagai anggota Polisi. Tembakan peringatan dari petugas juga tidak diindahkan, justru mahasiswa tersebut malah lari. "Melihat seperti itu kan sangat mencurigakan," imbuhnya.
Pada saat itu, kata Irwan, ada empat orang mengendarai sepeda motor di kawasan Cepit, Gejayan, Depok, Sleman. Salah satu sepeda motor jenis Kawasaki Ninja dituntun dan petugas yang kebetulan tengah patroli mencoba untuk menghentikan keempat orang tersebut, namun mereka justru lari.
Saat diteliti, Irwan menambahkan, ternyata kendaraan Ninja tersebut tidak lengkap sehingga terkesan motor curian. Karena curiga dan tidak ingin pelakunya lari, petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Merasa tidak diindahkan, petugas mengarahkan tembakan ke bagian kaki namun mengenai punggung yang tembus ke dada.
Oleh petugas di lapangan, korban langsung dilarikan ke RS dr Sardjito saat itu juga untuk mendapatkan perawatan. Humas RS dr Sardjito, Trisno Heru Nugroho juga membenarkan adanya seorang korban yang menderita luka tembak masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS dr Sardjito pada Rabu (22/12) dini hari.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan proyektil dalam tubuh korban, namun memang terdapat luka bekas tembakan di punggung kiri bawah tembus ke dada kiri bawah,” katanya kemarin.
Diberitakan sebelumnya, korban tembak tersebut diketahui bernama Widiarto alias Ndaru (22), mahasiswa asal Pacitan yang kini kuliah pada Jurusan Hubungan International (HI), UPN Veteran Yogyakarta. Pihak keluarga merasa tidak terima atas kejadian tersebut dan menyatakan pihak Polisi telah melakukan tindakan salah tembak kepada Ndaru. (Dhi)

Disamakan Gerakan PKI, Warga Yogyakarta Geruduk Rumah Ichlasul Amal

Kawulo Ngayogyokarto mendatangi kediaman Ichlasul Amal. (Foto : Ardhi Wahdan)

SLEMAN (KRjogja.com) - Puluhan warga Yogyakarta yang tergabung Kawulo Ngayogyokarto mendatangi kediaman mantan rektor UGM, Prof Ichlasul Amal di Pandeansari I/5, Condongcatur, Depok, Sleman, Kamis (23/12). Warga merasa sakit hati dengan pernyataan Ichlasul Amal di media massa yang menyebutkan aksi massa dukung Keistimewaan DIY beberapa waktu lalu tak ubahnya seperti gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Juru bicara Kawulo Ngayogyokarto, M Ariesman Herususeno mengungkapkan, perjuangan rakyat Yogyakarta yang sudah begitu santun ternodai dengan ucapan seorang guru besar yang itu juga pernah hidup di Yogyakarta. "Kita semua sakit hati. Apa maksud pernyataan Pak Ichlasul Amal yang menyebut pendukung Kraton sebagai PKI. Apa kita ini bertindak anarkis, menculik pejabat serta mendirikan negara sendiri," tandasnya.
Warga meminta kepada Ichlasul Amal untuk segera meminta maaf kepada rakyat Yogyakarta melalui media. Jika hal itu tidak dilakukan, maka warga meminta mantan rektor UGM ini angkat kaki dari Yogyakarta. "Tentu kami akan sowan kembali ke sini. Bertemu langsung dengan beliau dan meminta penjelasan, maunya Pak Ichlasul Amal ini apa. Bukan orang Yogyakarta kok bikin keruh," imbuh Ariesman.
Beberapa waktu lalu, Ichlasul Amal dengan terang-terangan menyatakan kepada media massa, aksi turun ke jalan ribuan warga Yogyakarta yang ingin mendengarkan sidang Paripurna DPRD DIY, seakan mengingatkannya pada gerakan PKI. Pernyataan kontroversial tersebut langsung menyulut reaksi warga Yogyakarta dan mempertanyakan maksud ucapannya tersebut.
Dalam aksinya di rumah Ichlasul Amal, massa Kawulo Ngayogyokarto ini hanya ditemui oleh penjaga rumah. Dari penuturan penjaga rumah, Ichlasul Amal saat ini tengah berada di luar kota. Kawulo Ngayogyokarto pun hanya menitipkan pernyataan mereka agar disampaikan kepada Ichlasul Amal sekembalinya dari luar kota. (Dhi)

Kata KPK, Kasus Gayus Miliki Unsur Suap

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kasus Gayus HP Tambunan memiliki unsur penyuapan yang kental. Penyuapan pada kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sesuai dengan unsur pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat unsur penyuapan pada kasus Gayus sangat kental," kata Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, di Jakarta, Kamis (9/12).

"Hal ini terungkap setelah dilaksanakan gelar perkara teknis kasus Gayus, yang dilaksanakan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri," kata Ade.

Ade mengatakan bahwa penyidikan Polri telah mengarahkan kasus Gayus pada dua pasal, yaitu pasal suap dan gratifikasi, katanya.

"Sementara ini fakta yang ada mengarah ke pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur tentang penerimaan uang oleh pegawai negeri yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan gratifikasi," kata Ade.

Maksud dari kehadiran KPK pada gelar perkara teknis kasus Gayus di Bareskrim untuk bersinergi dalam mengusut tuntas kasus tersebut dengan instansi terkait lainnya, kata Deputi Penindakan KPK itu.

"Kita bersinergi untuk memberikan masukan memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk tuntasnya proses ini," kata Ade. (Ant/Tom)

PERLU TAMBAHAN KUOTA GAS 3 KG ; Harga-harga Kebutuhan Pokok Naik

YOGYA (KR) Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Yogyakarta mengalami kenaikan Rp 200-Rp 500/kg, terutama beras. Para pedagang menyatakan, hujan di musim kemarau salah satu penyebab naiknya harga beras, karena sawah tergenang banjir, selain juga kesulitan menjemur gabah. Kendati demikian, masyarakat tetap memburu beras kualitas baik.
Seperti dituturkan Ny Nur Zamhurri yang berjualan di Pasar Pingit Kota Yogyakarta. Beras dia jual pada kisaran harga Rp 6.700-Rp 7.500/kg. Sementara beras kemasan dalam plastik ada yang nencapai Rp 10.500/kg. Gula pasir Rp 10.200/kg, sedangkan minyak goreng curah sawit Rp 11.000/kg dan barco 15.000/kg. "Telur saya jual Rp 13.500/kg," kata Ny Nur Zamhurri di Pasar Pingit, Selasa (7/12).
Wanti, pedagang di Pasar Sambilegi Maguwoharjo Depok Sleman hanya menyediakan satu jenis beras dengan harga Rp 7.000/kg. Menurutnya, pembeli rumah tangga tetap mencari harga kualitas bagus meskipun harganya naik. Telur dia jual Rp 13.000/kg, gula pasir Rp 10.500/kg, dan gula kelapa Rp 9.000/kg. Untuk minyak goreng curah sawit dia jual Rp 11.000/kg dan Rp 10.000/liter.
Tidak jauh beda dengan Ny Cipto yang juga berjualan di Pasar Sambilegi, beras dia jual pada kisaran harga Rp 6.000-Rp 7.000/kg. Beras merah dengan harga Rp 7.000/kg, telur Rp 13.500/ kg, gula pasir Rp 10.500/kg, minyak goreng sawit Rp 10.000/kg dan barco Rp 14.000/kg. Komoditas lainnya yang ikut naik adalah mie telur. Tadinya hanya Rp 9.000/kemasan kini mencapai Rp 10.000.
Sementara itu Pemkab Temanggung belum akan menggelar operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras, kendati harga bahan pokok itu kian melambung di pasar. Pemerintah masih menunggu perkembangan pasar dalam beberapa hari ke depan.
"Belum ada rencana menggelar operasi, memang harga beras terus naik," kata Kepala Disperindagkop dan UMKM  Temanggung Rony Nurhastuti.
Menurutnya, diperlukan pemenuhan berbagai persyaratan untuk dapat menggelar operasi pasar. Di antaranya bila harga beras di pasar terus melambung dan diprediksi tidak dapat terbendung. Pemerintah, kini sedang mengucurkan beras miskin yang diharapkan dapat menekan harga  pasar.
Terkait kelangkaan gas/elpiji kemasan tabung 3 kg, Pemkab Wonosobo melalui Disperindag mengusulkan penambahan kuota gas 3 kg ke pihak Pertamina. Kuota yang sebelumnya hanya 7.779 tabung/hari, diusulkan naik menjadi 11.700 tabung/hari.
"Kami sudah mengusulkan penambahan kuota tabung gas 3 kg ke Pertamina. Usulan itu mempertimbangkan aspek kebutuhan riil di lapangan untuk menghindari terjadinya kelangkaan gas di masyarakat," tandas Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Wonosobo Drs Oman Yanto.     (War/Osy/Art) - g

Miranda Dampingi Megawati ke Buleleng

Miranda Swaray Goeltom (Foto:Dok)

SINGARAJA (KRjogja.com) - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang belum lama mengunjungi keluarga besarnya di Bale Agung Singaraja kembali hadir ke Kabupaten Buleleng didampingi Miranda Swaray Goeltom.

Kontributor ANTARA dari wilayah utara Bali itu, Kamis melaporkan, kunjungan Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDIP, bertepatan umat Hindu menyambut Hari Raya Galungan dengan masa libur fakultatif bagi instansi pemerintah maupun swasta selama tiga hari, 7-9 Desember ini.

Namun sama seperti kunjungan sebelumnya, pihak Megawati menyatakan bahwa misi kunjungan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik, termasuk kaitan menyongsong Pilkada Buleleng tahun 2012.

Disebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri bersama Miranda Swaray Goeltom dan rombongan menyempatkan melihat-lihat sejumlah obyek wisata di Kabupaten Buleleng.

Meski tidak ada misi politik, Megawati dijamu makan malam oleh Bupati Buleleng Putu Bagiada yang didampingi Ny Sayang Bagiada, Wakil Bupati Made Arga Pynatih, Sekab Ketut Gelgel Ariadi dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk para camat setempat di Hotel Puri Bagus.

Sedangkan dari kader partai, tampak hadir anggota DPR RI Wayan Koster, Ketua DPC PDI Perjuangan Dewa Nyoman Sukrawan yang juga Ketua DPRD Buleleng, serta anggota legislatif lainnya dari Fraksi PDI Prjuangan.

Baik Wayan Koster, Dewa Nyoman Sukrawan maupun Dewa Mahayana yang juga kader PDIP dari Buleleng, menjelaskan bahwa kunjungan Megawati ke "Bumi Panji Sakti" itu sebagai kegiatan biasa guna melihat lebih dekat perkembangan daerah tersebut.

"Kendati Buleleng tahun 2012 menggelar pemilihan bupati-wakil bupati, namun kunjungan Ibu Mega kali ini tak terkait hal itu," kata Wayan Koster menandaskan.

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua DPC PDIP Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan. Dari sejumlah informasi, Megawati juga dijadwalkan mengunjungi keluarganya di Bale Agung Kelurahan Paketan, sekaligus menyaksikan upacara "Piodalan Agung" (peringatan tahunan) di Pura Desa Buleleng. (Ant/Tom)

Mendagri Paling Bertanggung Jawab

Gusti Prabukusumo (Foto : Rani Dwi Lestari)

YOGYA (KRjogja.com) - Gusti Prabukusumo yang resmi melepaskan jabatannya sebagai ketua DPD Partai Demokrat DIY sejak hari ini, mengaku akan terus memperjuangkan keistimewaan DIY. Ia bahkan berharap, berbagai pengetahuan tentang keistimewaan DIY bisa diajarkan pada generasi muda di sekolah-sekolah.

"Saya berharap pada seluruh sekolah dan guru di DIY agar bisa meluangkan waktunya barang satu jam untuk mengajarkan tentang keistimewaan DIY pada siswa. Ini supaya sejak kecil, warga yang ada di Yogyakarta itu sudah paham akan apa itu keistimewaan DIY. Sehingga akan terbawa saat mereka dewasa nanti," ujar Gusti Prabu usai menyerahkan KTA di kantor DPD Demokrat DIY, Kamis (9/12).

Ia mengaku sangat terpukul dan miris menyaksikan banyak pihak yang masih terus meragukan keistimewaan DIY. Baginya, beberapa pihak yang terus mengutak atik keistimewaan DIY pada dasarnya tidak pernah paham betul akan sejarah.

"Mereka tidak cermat soal sejarah keistimewaan DIY. Seharusnya mereka yang tak mau mengakui keistimewaan DIY bisa menempatkan dan membayangkan dirinya sebagai Sultan dan Paku Alam. Bagaimana ia menyerahkan harga dirinya menjadi Gubernur dan tunduk dengan berbagai aturan. Ini sebuah pengorbanan yang besar," tandasnya.

Gusti Prabu juga sempat menuding, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh akan carut marut pembahasan RUUK DIY. Ia meminta Mendagri untuk kembali mempelajari amanat 5 September.

"Itu tanggung jawab Mendagri karena konsep penuh ada pada dirinya. Seharusnya ia membayangkan dirinya yang semula Sultan lalu jadi Gubernur. Bagaimana pengorbanannya dan komitmennya untuk bersatu dengan NKRI," tuturnya.

Gusti Prabu mengaku akan terus mengawal perjuangan penegakan keistimewaan DIY dengan komitmen untuk berbakti pada keluarganya. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersakiti oleh sikapnya karena baginya perjuangan keistimewaan adalah perjuangan harga diri.

"Memperjuangkan keistimewaan itu adalah keharusan. Karena itu menyangkut harga diri ayah saya. Sekali lagi saya tak pernah mau jadi anak durhaka dan sampai seterusnya akan melanjutkan perjuangan beliau," tandasnya. (Ran)
 

Setelah Gusti Prabu, Giliran Dua Kader Demokrat Mundur

Gusti Prabu Menunjukkan Surat Pengunduran Dirinya. (Foto: Rani Aiera)

YOGYA (KRjogja.com) - Setelah ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan resmi mundur dari partainya, dua kader Demokrat DIY lain ikut menyusul langkah tersebut. Sikap ini diputuskan karena Demokrat dianggap tak mampu lagi mengambil kebijakan tentang keistimewaan DIY sesuai hati nurani warga Yogyakarta.

Kedua kader Demokrat yang resmi mundur dari partai sejak hari ini adalah Faraz Umaya yang merupakan wakil ketua 9 Bidang Sosial dan Bencana serta sekretaris bidang 9, Lulu Budiharjo. Meskipun kemundurannya kali ini bersamaan dengan kemunduran Gusti Prabu, namun mereka mengaku mundur atas inisiatif sendiri dan tanpa pengaruh siapapun.

"Keputusan pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi siapapun. Alasan utama saya adalah karena kebijakan partai Demokrat tentang keistimewaan DIY tidak sejalan dengan hati nurani saya," ujar Faraz di kantor DPD Demokrat DIY, Kamis (9/12)

Dirinya menganggap terlalu naif jika para petinggi partai di Jakarta tidak ada yang memahami sejarah DIY. Baginya, melupakan sejarah DIY adalah sama saja melupakan sejarah Indonesia. Ia juga menyayangkan sikap petinggi Demokrat yang tak bisa melihat persoalan keistimewaan dengan hati nurani.

"Saya merasa malu karena partai saya ternyata melupakan amanat konstitusi. Mereka tidak melihat keistimewaan DIY dengan hati nurani. Dulu saya bergabung dengan Demokrat adalah karena partai ini memiliki hati nurani. Tetapi sekarang kenapa keistimewaan DIY yang telah gamblang masih saja diragukan. Terus terang saya malu," akunya.

Sementara itu, Lulu Budiharjo menambahkan, kemunduran dirinya hari ini adalah bukan karena pengaruh dari siapapun termasuk Gusti Prabu. Meskipun ia tidak memungkiri banyak mengambil teladan dari Gusti Prabu yang memiliki sikap santun dalam berpolitik.

"Cukup sudah saya belajar berpolitik disini. Saya tidak mau lagi masuk ke dunia politik. Lima tahun di Demokrat saya rasa sudah cukup. Dan saya banyak belajar dari sikap Gusti Prabu," imbuhnya. (Ran)

Pemkot Yogya Komitmen Bantu Warga Code Hingga Maret

Ilustrasi. Foto: Dok

YOGYA (KRjogja.com) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans Kota Yogya berkomitmen memberikan bantuan makanan bagi warga Code yang dievakuasi, setiap kali terjadi banjir lahar dingin. Saat ini, terdapat sekitar 150 ton cadangan beras yang dimiliki, yang dapat digunakan hingga Maret tahun depan.

"Kami sudah berkomitmen untuk dapat memberi bantuan per makanan, hingga Maret, berhentinya musim hujan. Kami perkirakan yang dibutuhkan adalah 54 ton beras, sementara, yang dimiliki 150 ton, jadi masih aman," terang Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Tri Hastono di kantornya.

Sementara untuk lauk pauk, memang persediaan yang dimiliki kini terbatas. meski demikian, sebagian sudah disalurkan ke berbagai kecamatan, dan apabila nanti habis, akan dibelikan lagi oleh Dinsosnakertrans Kota Yogya.

"Untuk bantuan makanan, kami berikan untuk tiga kali makan selama tiga hari berturut-turut, apabila terjadi luapan air, dan warga dievakuasi. Yang menjadi mendapat bantuan kami adalah sekitar 13.000 warga pinggir Code, dimana bantuan yang diberikan disalurkan lewat masing-masing kecamatan," terangnya.

Tri menambahkan, alokasi bantuan terbesar diberikan pada warga Kecamatan Jetis, danurejan, dan Gondokusuman. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah warga pinggir Code di ketiga kecamatan tersebut.

"Untuk perhitungannnya, kurang lebih setiap warga mendapat jatah 0,1 ons beras, setiap makan. Untuk kebutuhan lain seperti pakaian baru dan pantas pakai, kita masih memiliki banyak, yang merupakan sumbangan Kementrian Sosial RI, dan siap disalurkan, kalau dibutuhkan," imbuh Tri. (Den)

Mundurnya Gusti Prabu Jadi KLB

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) -  Adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Demokrat. Apapun alasannya, peristiwa ini masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB).

“Ini kan bentuk pembangkangan politik dalam tanda kutip secara tertang-terangan,” ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina M Ikhsan Tualeka kepada okezone di Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam pandangan Ikhsan, insiden mundurnya pengurus dan kader partai dalam konteks dinamika politik di Nusantara merupakan kejadian biasa. Namun status itu menjadi luar biasa apabila pengurus yang bersangkutan merupakan tokoh di partai pemenang pemilu, seperti Partai Demokrat.

“Kader partai lain saja berebut merapat ke Demokrat, masa pengurusnya sendiri malah hengkang. Hal itu menandakan ada kecakacauan politik yang lumayan besar,” tanyanya.

Secara gamblang Ikhsan menjelaskan bahwa insiden mundurnya GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY dan keanggotaan Partai Demokrat bisa menjadi titik balik bagi kejayaan partai berlambang mercy itu.

Pasalnya Partai Demokrat merupakan partai ikonisme. Semakin banyak tokoh yang bergabung dengan Demokrat , maka partai ini akan besar dan sebaliknya. Bila keputusan adik Sultan diikuti para pendukung serta politisi lain, maka masa keemasan Partai Demokrat bisa berakhir di 2014.

“Kalau pembangkangan semacam ini berlanjut akan menjadi titik balik bagi Demokrat. Kita lihat saja nanti hasilnya,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi PDIP Pramono Anung menilai hal ini  menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Pramono menganggap sikap GBPH Prabukusumo itu merupakan bentuk kesatuan sikap antara warga Yogyakarta dan keraton terkait polemik mekanisme pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Itu merupakan bentuk pesan bagi pemerintah, bahwa mereka (warga Yogyakarta) memiliki satu suara dalam menyikapi bentuk pemerintahan Yogyakarta,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Menurut Pramono, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan kehendak dengan memutuskan pemilihan langsung bukan penetapan.“ Tentunya pemerintah harus mengedepankan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah ini. Harusnya sistem yang telah ada diadopsi saja dalam ketatanegaraan,” imbuhnya.

DPR, kata dia, masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri. Dia berharap draf diserahkan segera agar bisa langsung dibahas.

“Draf RUUK DIY memang belum kami terima. Jika sudah rampung dan sudah diterima, baru akan dibahas Bamus (badan musyawarah) untuk kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan,” katanya. (Okz/Tom)

Kulonprogo Krisis Sapi putih

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kabupaten Kulonprogo krisis sapi putih (peranakan ongole) untuk pengembangan sapi metal (simmental) sehingga masyarakat setempat diminta tidak menjual jenis sapi tersebut. Saat ini terjadi pergeseran pandangan di tengah masyarakat Kulonprogo, yakni sapi metal dianggap dapat dijadikan induk untuk menghasilkan sapi metal yang unggul.
Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, Nur Syamsul Hidayat mengatakan, padahal anggapan itu tidak benar karena sapi putih sangat bagus sebagai media pengembangan sapi metal, yang akan mengasilkan sapi peranakan tropis dan subtropis.
Menurut dia, sapi metal tidak cocok untuk dikembangkan sebagai indukan karena akan terjadi gangguan reproduksi sehingga perkawinan alami dan suntik akan terus mengalami kegagalan. "Tingkat keberhasilan menggunakan sapi mehal sebagai induk hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya akan mengalami kegagalan," katanya di Wates, Selasa (7/12).
Untuk mencegah kepunahan sapi putih, kata dia, Dinas menggelontorkan dana sebesar Rp440 juta untuk membeli sapi putih milik warga yang dijual. "Dana Rp440 juta itu dikelola oleh kelompok Sarwoguno, Kecamatan Kokap. Kami berharap dengan dana ini, sapi putih dapat terus berkembang dan dapat digunakan sebagai induk untuk menghasilkan sapi metal yang baik," katanya.
Selain itu, kata dia, Dinas juga menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan di Kulon Progo supaya masyarakat tidak menjual sapi putih. "Tahun ini, kami bekerja keras melakukan sosialisasi kepada warga bahwa sapi putih merupakan induk bagi pengembangan sapi methal, tapi kami mengalami kesulitan karena tetap saja masyarakat menjual sapinya," katanya. (Ant/Van)

Pemkab Sleman Akan Libatkan Warga Merapi Dalam Tahap Rekonstruksi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Pemkab Sleman akhirnya akan melibatkan seluruh warga korban erupsi Merapi dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah pihak pemkab setempat mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Sleman, Kriswanto mengatakan, pelibatan warga lereng Merapi tersebut melalui program padat karya rekonstruksi. "Pemkab mengusulkan dana sekitar Rp 880 juta untuk padat karya infrastruktur kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Setelah pengajuan ini disetujui, maka akan segera kami realisasikan," tandasnya usai rapat dengan jajaran Gubernur DIY di Pemkab Sleman, Rabu (8/12) siang.
Secara tekhnis, padat karya tersebut akan dikoordinir oleh camat hingga dukuh setempat. Intinya, warga dapat diperdayakan dan mendapatkan hasil dari kegiatannya tersebut. "Yang penting itu, pengungsi bisa kerja dan mendapat uang tunai. Tidak ada persayaratan khusus, namun diprioritaskan bagi pengungsin yang rumahnya hancur," imbuh Kriswanto.
Nantinya, padat karya akan dilakukan di 26 titik lokasi rekonstruksi. Masing-masing lokasi akan menyerap 80 tenaga kerja. "Lokasinya di daerah yang terkena bencana. Padat karya tersebut akan berlangsung selama 18 hari. Untuk kapan mulainya, kami masih menunggu dana usulan itu cair dulu. Doakan biar cepat turun," jelas Kriswanto. (Dhi)

Warga Umbulharjo Kembali ke Lereng Merapi

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SLEMAN (KRjogja.com) - Sekitar 500 warga Dusun Pangukrejo dan Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman kembali ke kampung halaman mereka, Rabu (8/12) siang. Tampak wajah penuh suka cita saat pertama kali menginjak kampung yang sempat ditinggalkannya selama sebulan penuh ini.
Salah satu warga, Wiryono mengaku senang bisa kembali ke kampungnya. "Kemarin saya di tampung di STIE YKPN dengan warga yang lain. Meski kemarin juga sering melihat rumah, tetapi sekarang lebih senang lagi karena bisa tidur di rumah dengan tenang," ujar Wiryono di halaman rumahnya.
Kendati demikian, dirinya masih bingung untuk melakukan aktifitas ekonomi. Pasalnya, mesti masih memiliki hewan ternak, namun kondisi hewan masih stress. "Belum tahu mau ngapain. Jalani dulu saja, semoga nanti ada jalan," imbuhnya.
Sementara itu, di Balai Desa Umbulharjo kini juga kembali menjadi barak pengungsian baru. Sebagian besar warga yang rumahnya hancur, di tampung di Balai Desa hingga pembangunan shelter selesai.
"Karena kondisi sudah aman, maka warga kami boleh kembali ke rumah. Sedang, yang rumahnya hancur, sebagian ialah warga Pangukrejo. Mereka kami tampung disini dulu," ungkap Kepala Desa Umbulharjo, Bejo Mulyo.
Terkait dengan kepulangan warganya ini, Bejo berharap pemerintah bisa memberikan bantuan dana stimulan untuk mendorong perekonomian warga. Selain itu, pemenuhan air bersih serta sarana listrik yang masih terputus bisa segera diusahakan. "Yang terpenting bagi warga kami yang sudah di rumah, ialah penataan kawasan. Banyak akses yang masih terputus dan butuh alat berat untuk menata kembali," tandasnya. (Dhi)

Ical Bantah Beri Apartemen Syafii Maarif

Aburizal Bakrie (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Pihak Aburizal Bakrie mengaku tak pernah memberi suap kepada Syafii Maarif berupa apartemen senilai Rp2 miliar, seperti diberitakan Tabloid Suara Islam.

“Itu fitnah untuk Aburizal Bakrie dan Syafii Maarif. Ini zaman sudah zaman fitnah, keterlaluan, pemberitaan oleh Tabloid Suara Islam sama sekali tidak benar,” kata Lalu Mara, juru bicara Aburizal Bakrie saat , Rabu (8/12).

Lalu menegaskan, Ical (sapaan Aburizal) sama sekali tidak menyuap Syafii Maarif.

Seperti diketahui, Syafii bersama kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis berencana mengadukan tabloid yang juga digawangi Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath ini kepada Dewan Pers. Pihak Syafii pun membantah keras tudingan tersebut. Namun dari pihak Ical baru melakukan pembantahan pemberitaan tersebut melalui media.

Saat ditanyai soal tindak lanjut masalah ini, Lalu Mara menerangkan, belum ada intruksi dari Ical untuk menindaklanjuti masalah ini.

“Untuk saat ini saya hanya menbantah melalui media saja. Nanti saya tanyakan Pak Ical apakah akan melaporkan Tabloid Suara Islam ke Dewan Pers, seperti yang dilakukan Syafii Maarif,” tutupnya.

Sebelumnya, Syafii menganggap pemberitaan dalam artikel berjudul multi accident awards pada halaman 13, Tabloid Suara Islam Edisi 101 tanggal 19 November-3 Desember 2010 dinilai tidak sesuai fakta.

Dalam artikel tersebut Syafii disebut-sebut sudah tidak lagi kritis terhadap kasus lumpur Lapindo karena telah menerima suap berupa apartemen mewah senilai Rp2 miliar dari Aburizal Bakrie (Ical).

Pihak Syafii pun membantah keras tudingan tersebut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa apartemen yang sering ditempatinya adalah milik M. Deddy Julianto, salah seorang pembina Maarif Institut yang dipinjamkan kepada Syafii selama berada di Jakarta. (Okz/Tom)

Syafii Maarif Bantah Terima Suap Dari Ical

Syafii Maarif (Foto : Okezone.com)

JAKARTA (KRjogja.com) - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Rabu (8/12) akan menggelar konferensi per terkait tudungan Tabloid Suara Islam yang menyatakan menerima suap dari Aburizal Bakri berupa apartemen senilai Rp 2 miliar.

Syafii yang akan didampingi kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis akan mengklarifikasi soal tuduhan Tabloid Suara Islam Edisi 101 tanggal 19 November-3 Desember 2010.

“Dalam artikel berjudul multi accident awards halaman 13 yang di sini ada rekayasa terselubung dalam pemberian penghargaan,” ujar Syafii dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (8/12).

Dalam artikel tersebut, kata Todung, Syafii dinilai bungkam dan tidak kritis lagi setelah menerima apartemen mewah senilai Rp2 miliar dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Ini tidak benar. Dengan tegas bahwa rumor yang dimaksud dalam tabloid tersebut sama sekali tidak benar. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab serta merupakan bentuk fitnah, tindakan pencemaaran nama baik, dan upaya pembunuhan karakter terhadap buya Syafii sebagai guru besar bangsa dan pejuang kemajemukan bangsa,” jelas Todung.

Todung membenarkan bahwa selama di Jakarta, Syafii tinggal di sebuah apartemen di bilangan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Namun, kata dia, apartemen itu bukan dari Aburizal Bakrie dan tidak pula bernilai Rp2 miliar.

“Apartemen itu tipe studio yang nilainya sangat jauh di bawah Rp2 miliar. Apartemen itu milik M. Deddy Julianto. Dia seorang pembina Maarif Institut dan tokoh gerakan tutup lumpur Lapindo. Itu dipinjamkan kepada Buya jika beliau di Jakarta,” tandasnya. (Okz/Tom)

Polri Laksanakan Gelar Perkara Gayus

Gayus Tambunan (Foto :Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Polri, Rabu (8/12) melaksanakan gelar perkara kasus Gayus HP Tambunan bersama Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

"Gelar perkara dilaksanakan di aula Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) juga mengundang Tim Independen, tapi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, Rabu.

Internal Polri yang mengikuti gelar perkara kasus Gayus diantaranya Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Profesi dan Pengamanan (Propam), Pembinaan Hukum (Binkum) dan jajaran Bareskrim, ujarnya.

Gelar perkara diharapkan untuk saling mendukung baik itu Polri, KPK dan Kejaksaan bisa menuntaskan kasus Gayus sebaik-baiknya, sehingga masyarakat akan puas terhadap apa yang sudah dilakukan seluruh jajaran, aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, katanya.

"Perkara kasus Gayus yang digelar diantaranya mafia pajak, mafia hukum dan suap," kata Kadiv Humas.

Gayus terakhir tersandung kasup suap kepada sembilan anggota Polri. Sembilan anggota yang ditahan diduga terlibat suap Gayus yakni Briptu Anggoco Duto, Briptu Bambang. S , Briptu Datu. A, Briptu Budi Hayanto, Bripda Edi. S, Bripda J. Protes, Bripda Susilo, Bripda Bagus dan Kepala Rutan Kompol Iwan Siswanto.

Kesembilan orang anggota yang terperiksa secara struktur berada di bawah Satuan Pengamanan Protokol (Satpamkol) Satuan Pelayanan Markas (Satyanma) Mabes Polri. (Ant/Tom)

Asap Krakatau Mengarah ke Lampung

SERANG (KRjogja.com) - Warna asap Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berwana kelabu, dan mengarah ke utara atau Lampung, dengan ketinggian 300 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih melarang masyarakat atau turis untuk mendekat pada radius dua kilometer.
“Warnanya kelabu, setelah sehari sebelumnya berwarna hitam, putih dan asapnya mengarah ke Lampung," kata Kepala Pos Pemantau GAK di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Anton S Pambudi, Minggu (5/12).
Dia menjelaskan, warna kelabu yang terjadi terhadap GAK merupakan fenomena biasa. "Kami masih menetapkan status GAK waspada atau level II," ujarnya.
Selain debu yang bersuhu diatas 600 derajat celsius, juga batu serta kerikil bersuhu mencapai 1.000 derajat celsius. "Ukuran batu yang keluar dari perut GAK bisa sebesar sepak bola, sementara itu untuk kerikil seperti kacang, dan jika terkena tubuh maka akan tembus dan bolong," katanya menjelaskan.
Diketahui, sejak tanggal 28 Oktober 2010, status GAK naik dari `aktif normal` atau level I menjadi waspada. Kegempaan yang terjadi masih fluktuatif, dan jika dirata-ratakan jumlahnya 600 sampai 700 kali. "Kalau sekarang kegempaannya tidak terekam selama 24 jam, data yang terpantau sepanjang Sabtu tanggal 4 Desember 2010 sejak pukul pukul 09:57 - 15:46 WIB sebanyak 123 kali. Hal ini disebabkan, Solar Panel pada Sismometer tertutup oleh debu tebal dari gunung tersebut," kata Anton.
Secara rinci, jumlah kegempaan di GAK itu terjadi vulkanik dalam (VA) satu kali, vulkanik dangkal (VB) 60, letusan 24 kali, tremor letusan 16 kali, tremor harmonik satu kali, dan hembusan 21 kali. (Ant/Van)

Banten Kaji Kalayakan Jadi Ibukota

Ilustrasi. (Foto : Dok)

SERANG (KRjogja.com) - Pemerintah Propinsi Banten serius menangkap peluang rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota negara, sehingga pada tahun 2011 akan melakukan kajian dengan pihak terkait terhadap kelayakan Banten sebagai ibukota negara. Mulai tahun 2011 pemprop setempat akan mengundang sejumlah pakar nasional untuk melakukan kajian mengenai kelayakan Banten jika menjadi ibu kota negara.
"Mulai tahun 2011 kami mengalokasikan anggaran untuk pengkajian Banten sebagai ibukota negara, kami akan mengundang sejumlah para ahli" kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Widodo Hadi di Serang, Minggu (5/12).
Oleh karena itu, pihaknya akan mulai melakukan kajian dengan sejumlah dinas/instansi, para pakar yang memiliki kompetensi dibidangnya serta pihak terkait lainnya seperti Banten Research Development (BRD).
Ia menyatakan, jika dilihat secara pintas Banten memiliki sejumlah potensi pendukung untuk menjadi ibu kota negara seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akses jalan tol, pelabuhan serta daerah yang kosong untuk kawasan perkantoran seperti di wilayah Kabupaten Serang dan wilayah Banten selatan, seperti Pandeglang atau Lebak.
Widodo mengatakan, kajian tersebut penting untuk nantinya diajukan ke pemerintah pusat terkait kesiapan Banten menjadi ibukota negara, untuk bersaing dengan daerah lain yang selama ini diwacanakan seperti Palangkaraya Kalimantan Tengah, Jonggol di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Lampung serta daerah lain. "Kami anggarkan untuk kegiatan awal ini sebagai permulaan. Setelah itu jika hasilnya layak, akan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat," kata Widodo.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan besaran anggaran yang disiapkan Bappeda Banten untuk melakukan kajian tersebut. "Nilai anggarannya tidak besar karena ini baru tahap permulaan," kata Widodo Hadi.
Terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara tersebut, sebelumnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan keinginannya untuk mewujudkan Banten sebagai ibukota negara. Oleh karena itu, dia berharap wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta tidak hanya wacana tetapi menjadi kenyataan.
Ia mengatakan, dibandingkan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain yang lebih jauh dengan resiko dan biaya lebih besar. Oleh karena itu, lebih baik Banten menjadi salah satu alternatif pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Selain dekat dengan Jakarta, kata Atut, Banten juga memiliki sejumlah infrastruktur pendukung dan wilayah yang masih kosong untuk dijadikan pusat perkantoran maupun industri. (Ant/Van)

Apes... Dua Hari Berturut-Turut Rumah Kemalingan

Ilustrasi. (Foto : Dok)

WONOSARI (KRjogja.com) - Dalam dua hari, Sabtu (4/12) dan Minggu (5/12), maling menyatroni rumah Supardi (72) warga Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Atas kejadian tersebut, sepeda motor Supra X nopol AB-3114-CW, tape mobil dan LCD 42 inci milik korban amblas digondol maling.
Hasil investigasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Polsek Semanu menduga pelaku aksi pencurian tersebut dilakukan satu kawanan. Diperkirakan, kejadian pertama diketahui pada Sabtu (4/12) subuh.
“Dari aksi pertama, pelaku berhasil membawa LCD dan tape recorder. Sehari kemudian sepeda motor yang ditaruh di garasi ternyata juga raib disikat maling,” ungkap Kapolsek Semanu, AKP Suharno di lokasi kejadian, Minggu (5/12) malam.
Dalam aksinya yang pertama, palaku masuk rumah dengan cara merusak pintu samping. Tetapi pada kejadian kedua seluruh keluarga tengah berada di belakang rumah. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian puluhan juta rupiah.
“Aksi kejahatan pencurian selama dua hari berturut-turut ini sudah kami tangani dan pelaku dalam pengejaran,” tegasnya. (Bmp)

Rumah Pintar Belum Dimanfaatkan

Ilustrasi. (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Rumah Pintar yang merupakan proyek percontohan nasional pengembangan desa sejahtera di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat karena belum ada pengurusnya. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kulonprogo belum membentuk pengurus pengelola Rumah Pintar, padahal masyarakat menunggu petunjuk dan arahan dari pemerintah kabupaten.
"Hal itu terjadi karena belum ada pengurus yang mengelola Rumah Pintar ini, sehingga masyarakat umum maupun pelajar belum bisa memanfaatkannya secara maksimal," kata pemilik tanah yang digunakan untuk membangun Rumah Pintar Paeran, di Kokap, Minggu (5/12).
Menurut dia, karena belum ada pengurus yang mengelola Rumah Pintar tersebut, maka masyarakat di Dusun Segajih secara swadaya mengembangkan pilar Indonesia Kreatif dengan berlatih ketoprak, kesenian karawitan, dan wayang di pendopo rumah itu.
"Kami tidak bisa membuka Rumah Pintar setiap hari, kami takut kalau ada yang hilang dan rusak. Rumah Pintar hanya dibuka saat ada kunjungan siswa dari sekolah yang ingin belajar atau tamu yang ingin melihat kondisi rumah ini," katanya.
Ia mengatakan untuk pilar Indonesia Hijau, petugasnya datang setiap satu bulan sekali guna memberikan keterampilan kepada warga khususnya pemuda yang belum bekerja. "Keterampilan itu di antaranya memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi," katanya.
Setiap sebulan sekali, kata dia warga dan para pemuda diberi keterampilan membuat tas dari plastik atau sampah. "Tetapi kami belum diberi peluang untuk menjual hasil keterampilan warga, jadi kami kebingungan menjual barang yang diproduksi warga," katanya.
Selain itu, menurut dia, untuk pilar Indonesia Sehat, dibuka setiap lima hari sekali. "Petugas hanya datang setiap pasaran legi. "Selain itu tidak ada petugas yang datang, padahal banyak warga ingin berobat atau konsultasi kesehatan," katanya.
Proyek Percontohan Nasional Pengembangan Desa Sejahtera melalui Rumah Pintar ini. menjabarkan kesejahteraan dalam lima program, yaitu Indonesia Sehat, Pintar, Kreatif, Hijau dan Peduli. Diharapkan kelimanya dapat berjalan sinergis. Lima program yang selanjutnya menjadi lima pilar terwujudnya desa sejahtera itu, sebelumnya telah diluncurkan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono selaku Ketua Umum SIKIB.
Rumah Pintar di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terletak di wilayah pegunungan Menoreh di sebelah barat Waduk Sermo. Jumlah penduduk desa itu sebanyak 8.326 jiwa. (Ant/Van)

Kemendiknas Cairkan Dana Untuk Rehabilitasi Sekolah Korban Merapi

Kemendiknas serahkan anggaran rehabilitasi sekolah korban erupsi Merapi. (Foto: Ardhi W)

SLEMAN (KRjogja.com) - Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Dirjen Dikdasmen akhirnya menggelontorkan dana untuk rehabilitasi sekolah yang rusak terkena erupsi Merapi. Total dana rehabilitasi untuk Jateng dan DIY mencapai Rp 12,6 miliar.
Kepala Dirjen Dikdasmen, Prof Suyanto P,hD mengungkapkan, anggaran tersebut diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dana ini sudah bisa langsung digunakan mulai saat ini juga. Karena, ini merupakan anggaran tahun ini," ungkapnya di sela pemberian dana rehabilitasi sekolah di Pakem, Minggu (5/12).
Suyanto menambahkan, penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi rehabilitasi sekolah. Sedangkan untuk pengadaan barang, akan dianggarkan pada tahun depan. "Semua harus untuk membangun sekolah yang rusak. Pengalaman pada bencana lalu, maka saya optimis, pembangunan bisa selesai tahun ini juga," imbuhnya.
Selain menyerahkan anggaran untuk rehabilitasi sekolah, pihaknya juga memberikan bantuan beasiswa bagi 150 anak. Masing-masing anak mendapatkan beasiswa sebesar Rp 360 ribu pertahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sleman, Suyamsih menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi sekolah di wilayahnya mencapai Rp 4,8 miliar. Masing-masing untuk SD sebanyak 7 buah, SMP sebanyak 3 buah, SMK/SMA sebanyak 6 buah. "Semuanya berlokasi di Pakem, Turi dan Cangkringan. Dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang, dana tersebut akan kami cairkan," jelasnya. (Dhi)

KPK Diminta Usut Pelanggaran Renovasi Rumah Menkeu

Ilustrasi

JAKARTA (KRjogja.com) - DPR mendesak KPK segera merespons dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelanggaran prosedur penggunaan anggaran untuk merenovasi kediaman resmi mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2009 lalu.

Anggaran sebesar Rp1,32 miliar untuk merenovasi rumah Sri Mulyani, saat itu diambil dari pos dana taktis operasional Kemenkeu. Selain itu, proyek renovasi ini pun tidak mengikuti persyaratan tentang tender.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan kesigapan Ketua KPK Busyro Muqoddas menindaklanjuti temuan BPK ini akan menjadi patokan bagi publik untuk mengukur komitmen dan konsistensi Busyro memerang korupsi. Jika KPK lamban atau mendiamkan temuan ini persepsi publik bahwa KPK melakukan tebang pilih akan bertambah kuat.

“Penggunaan dana dari pos itu tidak dapat dibenarkan karena dengan sendirinya melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2006 yang menyebutkan bahwa dana taktis operasional hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara atau kebijakan fiskal lainnya yang mendesak,” jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kepada okezone, Minggu (5/12/2010).

Sedangkan anggaran untuk renovasi rumah Menekeu, lanjut dia, semestinya diambil dari pos Biaya Aktiva tetap.

BPK sebelumnya merinci dari total dana itu, sebanyak Rp509,3 juta digunakan untuk perbaikan interior. Pengecatan dan instalasi menghabiskan Rp257,54 juta. Sementara belanja furnitur menghabiskan Rp552,39 juta. (Okz/Git)

Prabukusumo Siap Mundur Dari Demokrat Jika...

GPBH Prabukusumo

JAKARTA (KRjogja.com) - Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, GPBH Prabukusumo, kemarin menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY.

Roy mengungkapkan pernyataan tersebut diutarakan Prabukusumo menyusul perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah. Satu poin yang menjadi perdebatan alot terkait mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Namun Roy Suryo menegaskan, Prabukusumo baru akan mundur hanya jika sikap partai nantinya tidak sejalan dengan dengan keinginan warga Yogyakarta. Selain itu, RUUK yang berisi mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung, disetujui menjadi Undang-undang.

“Kalau aspirasi dari partai tidak sejalan akan mengundurkan diri. Itu pun baru akan, dan itu pun kalau terbukti bahwa PD seperti yang dituduhkan tidak sesuai dengan aspirasi warga,” ujar Roy Suryo saat dihubungi, Minggu (5/12/2010).

Meski demikian Roy memastikan pernyataan akan mundur Prabukusmo tidak berarti ada perpecahan di tubuh Partai Demokrat, bahkan dia menjamin Demokrat semakin solid.

“Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPC di Yogyakarta seperti dengan DPC Bantul, Gunung Kidul, dan lainnya. Kami semua tetap solid dan menghormati keputusan Gusti Prabu itu,” tegas pakar telematika ini.

Prabukusmo menjabat sebagai Ketua DPD PD DIY sejak 2003. Saat itu partai masih di bawah kepemimpinan Hadi Utomo. Pada pemilu 2009 lalu, Prabukusmo berjasa mengantarkan PD meraih kemenangan di Yogyakarta.
(Okz/Git)

Fadli di Malaysia karena Jaringan Kuat

Ilustrasi

JAKARTA (KRjogja.com) - Fadli Sadama sempat berkeliaran bebas di Malaysia karena memiliki jaringan yang kuat di sana, sebelum diciduk Polisi Diraja Malaysia pada 13 Oktober lalu.

Hal tersebut diutarakan pengamat teroris Mardigu Wowieq Prasantyo. Menurut dia, Fadli memiliki kemampuan bernegosiasi dan merekrut dengan baik. Hal ini dia lakukan tidak hanya di Indonesia, namun di negara Asia Tenggara lainnya.

”Dia memiliki kemapuan memobilisasi yang tinggi. Dia juga mempunyai networking di Malaysia yang luas,” ujar Mardigu, Sabtu (4/12/2010).

Selain di Malaysia, Fadli juga sempat berhubungan dengan kelompok separatis Thailand, Pattani United Liberation Organisation (PULO).

Mardigu mengingatkan ditangkapnya Fadli menjadi bukti bahwa kelompok teroris tidak mengandalkan kepada satu atau dua tokoh. Jika satu atau dua ditangkap, maka akan ada anggota jaringan lain dengan kemampuan yang tidak kalah hebat, menggantikan posisi.

Seperti diketahui, Fadli ditangkap saat menaiki bus dalam perjalanan ke Johor. Senjata itulah yang diduga akan digunakan untuk melancarkan serangan dan perampokan di Sumatera.

Bersama Fadli, disita dua senjata jenis revolver, sejumlah uang dalam mata uang ringgit dan rupiah, serta dokumen rencana penyerangan. (OKz/Git)

Dinas PU DIY Raih 3 Penghargaan

Ilustrasi (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Propinsi DIY berhasik meraih tiga penghargaan tingkat  nasional pada Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-65 Departemen Pekerjaan Umum.

Kategori yang penghargaan yang diberikan sendiri terbagi menjadi 4 meliputi bidang Bina Marga, Sumber Daya Air,Tata Ruang Berkelanjutan dan Jasa Konstruksi.

"PU Propinsi DIY meraih tiga penghargaan yaitu Bina Marga dengan peringkat penghargaan pertama, Sumber Daya Air  dan Tata Ruang Berkelanjutan masing-masing mendapat peringkat penghargaan ketiga," ujar Kepala Dinas PU dan  ESDM Rani Syamsinarsi di Yogyakarta, Sabtu (4/12).

Menurut  Rani  untuk penghargaan Bina Marga menunjukkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada fasilitas jalan dan jembatan di DIY dinilai baik.

"Yang dinilai untuk mendapatkan penghargaan tersebut antara lain regulasinya lengkap, pengelolaan di dalam satu tahun  kinerjanya baik, dan dari pelayanan terhadap masyarakat ada sinergi dengan pemerintah daerah, katanya.

Dia menuturkan langkah yang selama ini dicapai oleh dinas PU DIY adalah melakukan tanggap cepat untuk mengerjakan perbaikan sesuai kondisi di palangan.  "Begitu mendapatkan infomasi ada jalan yang rusak, maka kami akan langsung mengerjakan perbaikan. Jika ada jalan rusak dan kami belum tahu, hendaknya masyarakat segera memberitahu," imbuhnya. (Ran)

Polisi Pastikan Pengusutan Video Mesum Guru Berlanjut

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN--Aparat kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memastikan proses penyidikan terhadap oknum guru pemeran video mesum asal Desa/Kecamatan Pakong terus berlanjut, meski keduanya telah menikah. "Tidak ada penghentian, polisi akan tetap melanjutkan penyidikan kasus ini," kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Mohammad Nur Amin, Sabtu (4/12).

Ia menjelaskan, meski pemeran video mesum itu kini keduanya telah menikah, namun mereka tetap terjerat hukum, karena telah memproduksi dan membuat video porno hingga akhirnya menyebar ke masyarakat luas, bahkan termasuk kalangan pelajar. "Yang kami persoalkan bukan menikah atau tidaknya, namun pembutan video pornonya itu," kata Nur Amin menegaskan.

Pernyataan Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Mohammad Nur Amin disampaikan menyusul protes dari keluarga pemeran video porno yang menyatakan keberadaan video tersebut tidak perlu diproses hukum karena keduanya kini telah menikah dan sudah menjadi pasangan sah sebagai suami-istri. Menurut Nur Amin, polisi juga akan menahan kedua pemeran video mesum tersebut, karena pasal yang dikenakan terhadap keduanya memang layak untuk ditahan, yakni Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

"Di pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi terancam hukuman pidana," katanya.

Menurut Mohammad Nur Amin, ancaman hukuman minimal bagi pembuat video porno tersebut paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. "Nah, ancaman di atas lima tahun ini bisa dilakukan penahanan," kata Nur Amin menjelaskan.

Selain karena ketentuan dimaksud, upaya penahanan yang dilakukan polisi juga atas pertimbangan kemaslahatan, yakni agar kedua pelaku tersebut bisa melakukan instropeksi diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Apalagi, sambung dia, yang jelas akan menjadi korban dengan beredarnya video porno tersebut adalah kalangan pelajar dan para generasi masa depan bangsa.

Identitas kedua pemeran video mesum tersebut masing-masing berinisial Ern (24) seorang guru di salah satu lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Pakong dan Ahn (26, seorang bengkel motor di wilayah yang sama.
Kedua pasangan ini telah menikah pada Oktober 2010. Mereka membuat video mesum karena awalnya hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Ern.

Video mesum yang dibuat oleh Ern dan Ahn ini pada September 2010, sebulan sebelum keduanya menjalani akad nikah. Kepada tim penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan, Ern, oknum guru PAUD di salah satu lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Pakong ini mengaku, membuat video porno tersebut untuk koleksi pribadi.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa video yang di dalamnya berisi adegan ranjang dengan suaminya itu menyebar hingga kepada masyarakat luas. Video buatan Ern dan Ahn ini berdurasi 8,5 menit dalam format MPEG dan direkam melalui camera candycam

Pasca Erupsi, Sekolah di Sleman Terus Kejar Ketertinggalan

Foto: Istimewa (doc)

BANTUL (KRjogja.com) - Akibat erupsi Gunung Merapi menjadikan jadwal pelajaran di Kabupaten Sleman menjadi kacau. Siswa sekolah yang ikut mengungsi tidak bisa mengikuti program belajar mengajar. Karenanya, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekolah di Sleman tidak meliburkan siswanya pada akhir semester.

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Yuni Satya Rahayu dalam seminar Pembangunan Kembali Pendidikan Paska Erupsi Merapi  yang diselenggarakan oleh DPD PDIP DIY di Hotel Ros In, Sabtu (4/12), tidak diliburkannya siswa ini karena pengunduran ujian dan penerimaan raport. “Ujian seharusnya 1 Desember, diundur menjadi 20 Desember mendatang,” ujar Yuni.

Penerimaan raport dilaksanakan pada 31 Desember. Sementara tanggal 1 hingga 18 Desember, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan fokus mengejar ketertinggalan materi pelajaran.

Yuni menambahkan, pada awal-awal masuk sekolah pada minggu ini, dilakukan pendataan terhadap keberadaan siswa dan guru yang sempat terpisah karena pengungsian yang berbeda. Hasilnya, kehadiran siswa hanya berkisar 70 persen. “Selama di pengungsian, siswa dititipak di sekolah terdekat, namun ini tidak bisa maksimal karena beban psikologi masih membayangi,” terangnya. Sebagai solusi sementara, barak yang menampung banyak pengungsi diadakan kegiatan belajar mengajar.

Pada masa recovery, imbuh Yuni, Pemda Sleman akan melakukan penataan kembali sekolah yang telah hancur dan mengalihkan proses belajar sementara ke wilayah yang aman. Sementara di selter yang sedang dalam proses pembangunan, akan ditempatkan TK dan SD. “Ada juga program pemulihan psikologis siswa dan guru serta mengupayakan beasiswa bagi siswa yang orangtuanya kehilangan mata pencaharian,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Prof Hamka Haq mengungkapkan pembangunan jangan hanya berorientasi pada fisik dan infrastruktur semata. “Mental siswa yang tengah depresi juga perlu diperhatikan,” harapnya. Dan untuk mengembalikan mental ini, perlu digunakan metode khusus karena siswa yang menjadi korban bencana, cenderung lebih tertutup. Hamka mengharapkan agar pembelajaran siswa segera dinormalisasi karena jika terlalu lama menganggur, motivasi siswa bisa turun. “Jika ini yang terjadi, maka untuk membangkitkan lagi agak susah,” pungkasnya. (*-7)

DPR RI Siap Bahas RUU Keadaan Darurat

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU--Komisi III DPR RI siap membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Keadaan Darurat yang sudah diusulkan Kementerian Hukum dan HAM. "Pembahasan ini akan panjang karena banyak hal yang perlu dikaji," kata Anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun di Bengkulu, Sabtu (4/12).

Hal itu diungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar hukum dan peluncuran buku berjudul "Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia" oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Binsar Gultom. Sebelumnya Kepala Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Ramli Hutabarat mempertanyakan pembahasan RUU tersebut yang tidak masuk dalam prioritas DPR RI pada 2010.

"Kami sudah mengusulkan RUU Keadaan Darurat kepada DPR RI tapi tidak masuk dalam prioritas pembahasan pada 2010," kata Ramli. Ia mengatakan, dalam RUU tersebut Keadaan Darurat adalah terjadinya kerusuhan dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Di samping adanya ancaman perang, terjadi perang, atau terjadi bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh alat dan kekuatan negara secara normal di sebagian atau seluruh wilayah negara. Sementara tingkatan keadaan darurat yang dinyatakan secara resmi melalui Keputusan Presiden adalah darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

Keadaan darurat sipil dilaksanakan jika fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadi kerusuhan disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban dan HAM.

"Bisa juga diberlakukan jika terjadi bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan," katanya. Sementara, Presiden bisa menyatakan darurat militer jika negara dalam keadaan terancam bahaya karena terjadi pemberontakan, dan atau terjadi usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sedangkan jika terjadi ancaman perang atau perang dengan negara asing, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan keadaan darurat perang. Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan, hukum keadaan darurat sering disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga harus dipagari dengan ketat.

"Termasuk hak-hak warga yang dibatasi dalam status keadaan darurat tersebut harus dipertegas, seperti hak berkumpul, mengeluarkan pendapat dan hak memperoleh informasi," katanya. Menurut dia, pemberlakuan keadaan darurat harus jelas ukurannya karena ada beberapa daerah yang stabilitas politik sangat tinggi seperti Papua dan Aceh.

Ujian CPNS Gunungkidul Diikuti 623 Orang, Tak Hadir 16 Pelamar

Wabuh Hj Badingah S Sos tinjau ujian CPNS di Gunungkidul. (Foto: Bambang P)

WONOSARI (KRjogja.com) - Pelaksanaan ujian CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemkab Gunungkidul  diikuti 623 orang, Minggu (5/12). Ujian digelar di dua tempat masing-masing di SMAN  I dan SMPN 2 Wonosari. Dari jumlah tersebut  sebanyak 16 pelamar tidak hadir.

Wabup Gunungkidul Hj Badingah S Sos disela-sela memantau pelaksanaan ujian CPNS  menyatakan  dari  seluruh formasi  ada satu yang tidak ada pelamarnya yakni D-IV untuk lowongan teknik permesinan kapal. “Secara umum pelaksanaan ujian CPNS yang digelar di dua tempat berjalan lancar dan  bekerjasama dengan UNY (Universitas Negeri Yogyakarta),” ujarnya kepada KRjogja.Com Minggu (5/12) pagi. 

Dijelaskan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Gunungkidul Tunggul Priyono SH jumlah pelamar terbanyak  jurusan  pranata komputer  mencapai  554 orang dan untuk  pengawas perikanan sebanyak 65 pelamar dan pengawas benih ikan  ada 1 pelamar untuk 1 lowongan. Sedangkan untuk jurusan Teknik permesinan kapal 1 formasi tidak ada yang mendaftar. “ Mengantisipasi adanya pelamar yang dinyatakan lulus  tetapi  mengundurkan diri karena salah satu sebab  Pemkab Gunungkidul  menerapkan sanksi administrasi berupa denda Rp 15 juta,” terangnya. (Bmp)

Referendum Yogya tak Perlu

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, rederendum bagi penyelesaian masalah keistimewaan Yogyakarta sudah tidak perlu lagi dilakukan. Menurutnya, kemauan masyarakat Yogyakarta sudah jelas terlihat sehingga langkah referendum tersebut tak perlu lagi.

"Gagasan itu (referendum) tidak perlu lagi, ini sudah gamblang. Referendum hanya buang waktu dan biaya saja dan justru akan menimbulkan masalah lain di belakangnya," terangnya saat ditemui usai membuka pelatihan untuk para pelatih (TOT) tentang sosialisasi Pancasila, Bhineka tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Yogyakarta, Sabtu (4/12). TOT itupun diikuti 50 pemuka agama dan pimpinan organisasi keagamaan di Yogyakarta. TOT dimulai sejak 3 hingga 7 Desember 2010.

Menurut Lukman, jika di Yogyakarta digelar referendum maka hal tersebut akan diikuti oleh daerah lain seperti Papua dan wilayah lainnya. "Ini jelas akan mengancam NKRI," tambahnya. Karena itulah dia berharap tidak akan ada referendum terkait keistimewaan di Yogyakarta.

Menurutnya, keinginan masyarakat Yogyakarta sudah jelas terlihat dan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keistimewaan Yogyakarta juga sudah clear. Karenanya, kata dia, saat ini kuncinya tinggal berada di Menteri Dalam Negeri. Mendagri, kata dia, harus bisa menjabarkan keputusan presiden tentang keistimewaan tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) itu sendiri.

Bacabup Kulonprogo, Golkar Dukung Suprapto

Ilustrasi (Foto : Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Kulonprogo secara resmi  menetapkan Suprapto sebagai bakal calon bupati yang akan ikut pemilihan kepala daerah Kabupaten Kulon Progo, 11
Juni 2011.

Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Sukarman di Wates, Sabtu (4/12) mengatakan, berdasarkan penjaringan calon  bupati dan wakil bupati melalui Partai Golkar yang ditutup pada 14 November, calon yang mengambil formulir hanya  Suprapto. Namun untuk posisi wakil bupati ada dua yakni Suripto dan Lilik Syaiful Ahmad.

 "Setelah dilakukan verifikasi persyaratan, yang lengkap untuk calon bupati yakni Suprapto dan untuk calon wakil bupati,  sampai penutupan Suripto tidak mengumpulkan berkas persyaratan sedangkan Lilik Syaiful Ahmad akan kami tawarkan
kepada partai koalisi untuk menjadi wakil bupati," katanya.

Ia mengatakan, untuk calon wakil bupati, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi sebagai bagian dari kontrak politik dengan partai koalisisi. Persyaratan calon wakil bupati di antaranya berasal dari koalisi, dikenal dan dekat dengan masyarakat, mendapat dukungan dari partai koalisi dan mendapat persetujuan dari calon bupati yang diusung oleh
koalisi.

"Partai Golkar sendiri mengusung Suprapto sebagai calon bupati, untuk wakil bupati ditentukan koalisi dan persejutuan  calon bupati yang diusung. Koalisi juga berhak mengusung calon wakil bupati," katanya.

Ia mengatakan, Partai Golkar melakukan koalisi dengan dua partai politik yakni Demokrat dan Gerindra untuk mengusung calon bupati Suprapto.

 "Partai Golkar secara resmi sudah menandatangani kontrak koalisi dengan Demokrat dan Gerindra, dan kami juga telah melakukan pendekatan dengan PKS untuk bergabung dan akan diberi kuputusan pada akhir Desember," katanya.
(Ant/Tom)

Padat Karya Korban Merapi, Pemerintah Siapkan Rp 15 M

Ilustrasi (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp 15 miliar untuk pembiayaan program padat karya (cash for work) bagi masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Merapi dan diluncurkan Senin (6/12).

"Anggaran dialokasikan untuk empat kabupatan yang bencana erupsi Gunung Merapi. Dana ini diharapkan bisa dimanfaatkan di wilayah Sleman, Boyolali dan Magelang. Program padat karya sendiri akan berlansung mulai Desember 2010 sampai April 2011. Untuk tahap awal sampai akhir Desember ini kita gunakan dulu dana siap pakai khususnya dialokasikan bagi tenaga tidak berkeahlian," kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinator Penanggulangan Kemiskinan dan  Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat, di media center BNPB, Sabtu (4/12).

Sujana menjelaskan pada Januari - April 2011 dialokasikan dana hibah dari beberapa lembaga donor internasional yang besarannya mencapai 30 juta dollar AS. Dana tersebut sebagian juga dialokasikan untuk padat karya di Mentawai dan Papua.

"Selain itu untuk mendukung pelaksanaan kedepan, kami menginstruksikan pada 17 kementerian bisa melakukan revisi alokasi dana DIPA untuk membantu program padat karya ini. Dana tersebut yang akan digunakan untuk cash for work sesuai bidang kerja kementerian masing-masing," katanya.

Karena itu, Kabupaten diminta mengajukan proposal berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Proposal tersebut akan diverifikasi untuk menentukan besaran dana yang akan diberikan. Saat ini, Kabupaten Sleman mengajukan 26 paket dengan Hari Orang Kerja (HOK) 18 hari, Magelang 105 paket HOK 18 hari, Klaten 10 paket HOK 14 hari dan Boyolali 15 paket HOK 15 hari.

"Kami mengharapkan di tiap program agar diberikan sistem pengupahan per hari. Besaran upah sudah ditentukan yakni Rp30 ribu per orang per hari untuk tenaga tidak berkeahlian, Rp50 ribu untuk tenaga keahlian menengah dan Rp70 ribu untuk mandor atau yang punya keahlian teknis," tuturnya.

Sujana menambahkan  program padat karya ini disusun dengan berbasis dusun. Maksudnya, setiap kepala dusun diminta untuk melaporkan siapa saja penduduknya yang berhak untuk mengikuti padat karya. Misalnya pembangunan sederhana sarana dan prasarana umum yang dilanjutkan dengan program kementerian sesuai bidang, misalnya perbaikan gedung sekolah untuk kementerian pendidikan. (Ran)

Saatnya, Sleman Bangkit !

Sri Purnomo (Foto : Fira Nurfiani)

SLEMAN (KRjogja.com) - Bupati Sleman Sri Purnomo mengajak seluruh masyarakat bankit dan membangun kembali pasca penurunan status Gunung Merapi dari Awas menjadi Siaga.

"Kini saatnya kita bangkit. Mari kita gerakkan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menggerakkan roda perekonomian dan saling bantu membantu memajukan kehidupan," ujarnya saat ditemui KRjogja.com di barak Stadion Maguwoharjo, Sabtu (4/12) siang.

Bupati menjelaskan tidak melarang warga kembali ke rumahnya masing-masing dan bagi warga yang rumahnya hancur dianjurkan untuk tetap di pengungsian. Namun, tetap meminta waspada. "Silahkan, kami juga akan memfasilitasi untuk kembali ke rumah. Tetapi, jangan lantas merasa aman. Kondisi masih siaga, jadi semua harus tetap waspada," imbuhnya.

Terkait soal jatah hidup (jadup) bagi para penggungsi selama masa rekonstruksi, Sri Purnomo menegaskan tidak akan memberikannya, namun diganti dalam bentuk barang seperti beras dan bahan makanan. Dan, meminta warga mengutamakan kebersamaan untuk membangun kehidupan baru.

"Saat ini kami prioritaskan untuk warga yang rumahnya hancur agar bantuan kepada mereka bisa mengalir. Bagi yang rumahnya masih berdiri, mari kita bersama membangun lagi," tandasnya. (Dhi)

Nama dan Status Sosial, Adakah Hubungannya?

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengggalan dialog drama Romeo dan Juliet karya sastrawan Inggris, William Shakespeare menyebut apalah arti sebuah nama. Namun, penggalan dialog itu tidak lagi sejalan dengan visi masyarakat modern. Pasalnya, pemberian nama pada bayi-bayi yang lahir di abad 21 memiliki arti yang sangat penting. Melalui nama, gambaran status sosial seseorang dapat terbentuk. Karena itu, Shakespeare mungkin saja memperbaiki dialog itu dan mengantinya dengan "sebuah nama mencerminkan status sosial".

Masyarakat yang sudah menyadari pentingnya arti sebuah nama secara perlahan membentuk pakem baru dalam pemberian nama. Hasil analisis terhadap statistik nama menunjukan makna nama yang diberikan orang tua pada anaknya memberitahu orang lain tentang selera dan latar belakang orang tua si bayi. Hasil lain analisis mencatat selama seperempat abad terakhir nama-nama bayi menjadi lebih beragam. "Kita berada ditengah evolusi penamaan," papar Laura Wattenberg, penulis buku populer "The Baby Name Wizard" dan pendiri laman BabyNameWizard.com.

Dalam bolg pribadinya Wattenberg mengatakan perubahan pakem pemberian nama seiring sejalan dengan berubahnya tujuan dan arti dari orang tua ketika memberikan nama.  Wattenberg mencontohkan, pada 1950-an,  terjadi tren pemberian 25 nama bayi laki-laki dan 50 nama bayi perempuan yang paling sering digunakan. Jumlah itu bertambah menjadi 134 nama bayi laki-laki dan 320 bayi perempuan. "Jika Anda memiliki 10 tebakan untuk mendapatkan nama seseorang hari ini,  hampir dipastikan anda tidak akan mendapatkannya," kata Wattenberg. Berbeda dengan 100 tahun yang lalu,  kata dia, anda msih bisa memiliki kesempatan.

Implikasi

Tren pemberian nama selalu berubah tiap tahun. Perubahan tren juga seiring dengan datangnya implikasi sosial lainnya. Wattenberg  segera melakukan riset kecil dengan mempergunakan data keluaran US Social Security Administration untuk mengetahui ukuran atau acuan yang disebut Shannon entropi. Acuan ini dapat digunakan untuk menjelaskan informasi yang terkandung dalam pesan . Dalam hal ini, berapa banyak yang pesan yang dikomunikasikan melalui pemilihan nama.

Konsep Shannon Entropi menggambarkan hubungan antara berapa banyak gangguan atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan variabel tertentu, dan bagaimana informasi yang disimpan dalam pesan. Prinsipnya, semakin beragam semakin banyak informasi yang tergali. Hasil analisis Wattenberg mencatat kenaikan tajam entropi nama dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa ukuran informasi yang dibawa oleh nama telah meningkat selama 25 tahun terakhir. Sebagai contoh, pemberian nama Maria memungkinkan anda mengetahui lebih banyak tentang orang tua dan latar belakangnya. Informasi itu sangat jauh berbeda dengan informasi 50 tahun lalu.

Sosiologi Nama

Nama yang kian beragam menunjukan banyaknya nilai-nilai, selera, mimpi dan ambisi orang tua terhadap anak-anak mereka.  "Sosiologi nama," kata Wattenberg. Dia memprediksi kecenderungan pemberian nama berdasarkan harapan orang tua terhadap status sosial anak-anak mereka memungkinkan pula munculnya jasa pemberian nama. Tak terbayang jutaan dollar dihabiskan untuk memanfaatkan jasa sosiolog untuk meyakinkan nama yang dipilih sangat sempurna untuk anak anda.

Memahami pemberian nama telah menjadi bentuk komunikasi lain, Wattenberg mencontohkan mengamati pekerja berseragam membuat seseorang sulit mengetahui selera atau kepribadian orang itu. Bandingkan dengan pekerja non seragam. Jadi, seragam yang dikenakan oleh siapa pun di kantor bisa memberitahu anda sedikit informasi seseorag. Dalam hal ini, kata Wattenber, setelan biru yang sama mungkin mengungkapkan petunjuk penting tentang pemakainya. "Hal yang sama berlaku untuk nama. Di era ada lebih banyak pilihan yang tersedia, masing-masing pilihan membawa konsekuensinya," kata dia.

Jean Twenge, profesor psikologi, San Diego State University, menyebut pekerjaan Wattenberg sebagai sesuatu yang menarik. "Asumsinya tampak kokoh bagi saya." Twenge, penulis buku "Wabah Narsisme: Hidup di Era Hak Individu" mengatakan pergeseran ke arah nama-nama yang unik adalah bagian dari pergeseran sosial yang lebih luas terhadap individualisme dalam banyak aspek kehidupan individu. "Penamaan anak digunakan untuk menjadi sebuah keputusan. Anda harus pertimbangkan keseimbangan dalam mencari nama," ujarnya.

Dunia maya sebagai bentuk lain dari revolusi teknologi komunikasi turut mempengaruhi beragamnya nama. Munculnya nama pengguna online yang berasal dari hasil kreasi sendiri atau nama asli menjadi buktinya.  "Dunia maya memiliki dampak yang besar," kata Wattenberg. "Ada semacam daya saing yang membuat setiap orang berebut menjadi yang pertama." Wattenberg menyatakan setiap individu ingin menjadi berbeda satu sama lain, tapi tetap saja selera yang ada tak pernah berubah. "Jadi, kita hanya memiliki ribuan variasi kecil pada tema Anda dapatkan."

Bobol, Foto dan Video Seks 50 Artis Top

KOMPAS.com — Sepasang hacker atau peretas dari Jerman berhasil membobol komputer 50 artis top dunia melalui virus Trojan. Para hacker itu diduga telah mengambil musik terbaru yang belum dirilis, kartu kredit, e-mail, dan gambar telanjang para artis tersebut.

Polisi melacak keberadaan dua peretas berusia 17 dan 23 tahun itu, dan menangkapnya setelah para peretas membual di internet terkait dengan keberhasilannya. Diduga, para peretas itu telah mengambil lagu-lagu terbaru dan video seks bintang terkenal, seperti Lady Gaga, Rihanna, dan Justin Timberlake

Para peretas itu juga menghadapi tuduhan pemerasan setelah berhasil mengantongi berbagai koleksi foto dan video seks para bintang top dunia tersebut. Dua peretas asal Duisburg, Jerman, itu mengakui kesalahannya di depan polisi setempat.

Penyelidikan dan pengembangan kasus ini melibatkan FBI dan Federal Police Service Jerman.

Sven Kilthau dari Universal Music Jerman yang bertanggung jawab atas publisitas bintang Lady Gaga dan Rihanna, mengatakan, kekhawatirannya. "Ini benar-benar menakutkan, seseorang tidak bisa merasa aman di mana pun berada," katanya, seperti dikutip Telegraph, Kamis (2/12/2010)

Polisi mensinyalir, kedua peretas menerobos komputer para artis top dunia itu dengan memanfaatkan virus Trojan, kemudian menguasai dan mengacak-acak isi komputer.

Bahkan gambar telanjang penyanyi Amerika Serikat, Kesha, telah diambil dan kemudian dipakai untuk memeras. Beruntung, Kesha (24) batal mengirim uang tebusan.

Tuduhan yang lebih bahaya, pasangan peretas itu telah mengambil lagu-lagu terbaru yang belum dirilis untuk kemudian dijual secara ilegal kepada produser gelap, alias pembajakan yang mendahului launching. Bisa dibayangkan berapa besar kerugiannya.

Kejahatan dunia maya ini telah membuat takut para manajemen yang mengelola publikasi para artis top dunia karena khawatir hal-hal sangat pribadi bisa dipulikasikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, selain hak cipta mereka dilanggar. (Widodo)

Wah, 3.000 Dokumen soal Indonesia Bocor

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, ada sekitar 3.000 dokumen yang berkaitan dengan Indonesia bocor di situs Wikileaks. Dokumen-dokumen tersebut dikatakan berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah mengumpulkan, mempelajari, dan mengklasifikasi dokumen tersebut, mulai dari rahasia hingga tidak rahasia. "Sudah ada tim yang bertugas menangani ini," kata Tifatul kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/12/2010).
Tim tersebut di bawah koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang dipimpin Djoko Suyanto. Tifatul mengatakan, Kemenko Polhukam belum memberikan tenggat waktu kepada tim tersebut.
Pemerintah Indonesia, sambungnya, akan memberikan klarifikasi atas dokumen-dokumen yang bocor jika berisi hal yang tidak akurat. "Kalau propaganda dan sebagainya, kita harus jawab, kan," kata Tifatul.

Inilah 40 Orang Terkaya Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pergantian tahun, majalah Forbes kembali merilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia pada 2010.

Pemilik Grup Djarum, R Budi dan Michael Hartono, masih nomor satu terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 100,1 triliun (kurs Rp 9.200 per dollar AS).

Kekayaan orang-orang kaya Indonesia ini pun meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kekayaan pemilik Grup Djarum ini sekitar 8 miliar dollar AS.

Secara keseluruhan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia ini mencapai 71 miliar dollar AS atau naik 29 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun lalu yang 42 miliar dollar AS.

Naiknya kekayaan para taipan Indonesia ini disebabkan harga komoditas, seperti hasil tambang batubara dan minyak sawit, yang sedang membaik.

Ini terlihat dari masuknya salah seorang taipan baru ke dalam 40 orang terkaya Indonesia ini, yaitu pengusaha tambang batubara Kiki Barki. Pemilik PT Harum Energy Tbk ini menyodok ke urutan ke-11 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan 1,7 miliar dollar AS.
Berikut 40 orang terkaya versi Forbes:
1. R Budi & Michael Hartono 11 miliar dollar AS
2. Susilo Wonowidjojo 8 miliar dollar AS
3. Eka Tjipta Widjaja 6 miliar dollar AS
4. Martua Sitorus 3,2 miliar dollar AS
5. Anthoni Salim 3 miliar dollar AS
6. Sri Prakash Lohia 2,65 miliar dollar AS
7. Low Tuck Kwong 2,6 miliar dollar AS
8. Peter Sondakh 2,4 miliar dollar AS
9. Putra Sampoerna 2,3 miliar dollar AS
10. Aburizal Bakrie 2,1 miliar dollar AS
11. Kiki Barki 1,7 miliar dollar AS
12. Eddy William Katuari 1,65 miliar dollar AS
13. Edwin Soeryadjaya 1,6 miliar dollar AS
14. Boenjamin Setiawan 1,5 miliar dollar AS
15. Garibaldi Thohir 1,45 miliar dollar AS
16. Sukanto Tanoto 1,4 miliar dollar AS
17. Theodore Rachmat 1,35 miliar dollar AS
18. Chairul Tanjung 1,25 miliar dollar AS
19. Murdaya Poo 1,15 miliar dollar AS
20. Ciliandra Fangiono 1,1 miliar dollar AS
21. Benny Subianto 1,05 miliar dollar AS
22. Arifin dan Hilmi Panigoro 985 juta dollar AS
23. Sjamsul Nursalim 850 juta dollar AS
24. Agus Lasmono Suwikatmono 845 juta dollar AS
25. Kartini Muljadi 840 juta dollar AS
26. Tahir 805 juta dollar AS
27. Sandiaga Uno 795 juta dollar AS
28. Mochtar Riady 730 juta dollar AS
29. Ciputra 725 juta dollar AS
30. Hashim Djojohadikusumo 680 juta dollar AS
31. Harjo Sutanto 650 juta dollar AS
32. Trihatma Haliman 600 juta dollar AS
33. Hary Tanoesudibjo 595 juta dollar AS
34. Kusnan dan Rusdi Kirana 580 juta dollar AS
35. Wiwoho Basuki Tjokronegoro 575 juta dollar AS
36. Engki Wibowo dan Jenny Quantero 560 juta dollar AS
37. Husain Djojonegoro 545 juta dollar AS
38. Eka Tjandranegara 525 juta dollar AS
39. Sutanto Djuhar 490 juta dollar AS
40. Prajogo Pangestu 455 juta dollar AS

Menunaikan Ibadah Haji di Dunia Maya, Apa Itu?

AP

Jamaah Haji di Masjidil Haram

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kapasitas yang terbatas berikut faktor lainnya tidak memungkinkan setiap Muslim untuk pergi haji. Fakta itu terendus Second Life, laman komunitas dunia maya. Laman yang dikembangkan oleh perusahan riset Linden Research segera memperkenalkan layanan baru yang diberinama Pula Haji. Layanan ini ditujukan kepada setiap Muslim yang mungkin belum berkesempatan menuaikan ibadah haji. Disamping itu, haji virtual ini juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan haji sekaligus mengurangi kesalahan umum yang acap kali dibuat oleh banyak peziarah.

Hisham Jaafar, Pemimpin Redaksi Islam Online mengatakan "Pulau Haji" secara riil menggambarkan kota Mekkah dalam bentuk tiga dimensi. Secara jelas, pengunjung bakal melihat Kabah, bukit Safat dan Marawah serta mengunjungi Mina. Second life juga memasukan jam tertinggi di dunia, Makkah Clock Tower, yang menghadap Masjidil Haram. Tak hanya itu, sarana transportasi kereta api virtual yang menghubungkan Mina dan gunung Arafat siap dioperasikan pertama kalinya.

Pulau haji secara resmi diperkenalkan pada publik bulan lalu. Dalam beberapa minggu terakhir, menurut Jafar, banyak pengunjung Muslim dan pengunjung non-Muslim yang datang untuk mengikuti kuliah dan pelatihan tentang haji. Layanan itu tersedia seacra gratis berikut dengan pengantar bahasa Inggris dan Arab.  Sekitar 400 orang mengunjungi "Pulau haji" per harinya.

Awatef Mohammad Fahim, ketua Tim Pengembang dari Second Life mengatakan pelatihan haji virtual memakan waktu sekitar 45 menit. Setelah log in, peserta pelatihan, dalam bentuk karakter tiga dimensi (disebut avatar), mengembara melalui dunia maya yang mencakup semua lokasi Haji dan tempat-tempat suci. Fahim mengungkap program diawali dengan avatar yang sudah mengenakan jubah ritual haji atau ihram. Setelah mengenakan ihram, avatar bebas bergerak di sekitar Masjidil Haram di Mekkah, dan melakukan ibadah sesuai dengan rukun haji.

Fahim mengatakan selama berada di pulau haji, pengguna tetap mendapatkan informasi dalam bentuk rambu-rambu, nomor, panah, peta dan gambar. Fahim juga mengatakan mereka yang mengunjungi "Pulau haji" juga dapat mempelajari doa-doa yang diperlukan selama haji. "Selama ritual setiap kali peserta pelatihan ingin mengajukan pertanyaan, ia dapat menghentikan dosen dan tanyakan pertanyaannya baik melalui teks atau dengan dosen audio," tambahnya.

Fahim menyimpulkan tujuan lain dari pulau haji adalah untuk memperkenalkan masyarakat  non-Muslim terhadap Islam. Tercatat dari 25 juta orang yang terdaftar di Second Life, kebanyakan dari mereka adalah non-Muslim.  "Bercampurnya Muslim dan non-Muslim di sini memungkinkan non-Muslim memiliki kesempatan untuk lebih banyak belajar tentang Islam. "Banyak perempuan dari Amerika, Inggris dan Eropa berpartisipasi dalam program pelatihan. Pekan lalu, seorang profesor universitas Jerman mengikuti pelatihan bersama dengan murid-muridnya non-muslim. Salah satu peserta pelatihan dari Republik Dominika baru-baru ini mengumumkan masuk Islam setelah mempelajari ritual ibadah haji melalui proses pelatihan. " cerita Fahim.

PNS dan Honorer Mesum Direkam Diam-diam

BANGKALAN, KOMPAS.com – Video mesum amatir semakin marak saja di berabgai daerah. Kali ini, giliran di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Pelakunya bahkan diduga oknum oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bangkalan. Rekaman yang berdurasi 3:59 menit ini diambil secara diam-diam melalui kamera ponsel.
Para pegawai di Bangkalan umumnya mengaku tidak tahu asal rekaman itu. Namun, jika dilihat dari latarnya, rekaman tersebut berlokasi di area rekreasi Mercusuar, Desa Ujung Piring, Bangkalan.
Dari video tersebut, tampak jelas wajah-wajah pasangan yang melakukan adegan seks oral itu. Dengan santai, pria yang ditengarai berinisial RD itu duduk di atas jok sepeda motor Honda Beat warna pink. Pria yang sudah beristri tersebut tidak sadar tindakannya direkam melalui kamera ponsel. Sedangkan pasangannya berinisial DL tampak sibuk.

Ketika wartawan SURYA menelisik ke lingkungan Pemkab Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta, seorang PNS langsung yakin identitas pelakunya setelah melihat rekaman video tersebut.

“Itu adalah RD, PNS bagian keuangan Sekretariat Pemkab. Yang perempuan itu DL, THL (tenaga honorer lepas) di bagian humas dan protokol,” ungkap PNS yang juga bekerja di bagian humas dan protokol Kabupaten Bangkalan itu.

Terpisah, Wakil Bupati Bangkalan, Moh Syafik Rofii mengaku sudah mengetahui beredarnya video mesum tersebut. Namun, orang nomor dua di Bangkalan ini tampak sangat hati-hati dalam memberikan keterangan terkait tindakan asusila yang mencoreng nama baik Pemkab Bangkalan.

“Dari aspek kepegawaian masih dipelajari dulu. Nantinya akan ada pemanggilan untuk dimintai keterangan. Setelah itu Bupati (Fuad Amin) akan mengutus Sekda, BKD, atau inspektorat untuk mengurus permasalahan ini. Setelah itu, bupati yang akan menentukan langkah,” jelasnya yang mengaku sudah melihat sepintas rekaman tersebut.

Terpisah, KH Imam Buchori Cholil (biasa dipanggil Lora Imam), tokoh masyarakat sekaligus Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Bangkalan menyesalkan peredaran video mesum itu. Menurutnya, Madura pada umumnya dan Bangkalan khususnya tercoreng dengan adanya video mesum tesebut.

“Bangkalan terkenal dengan nuansa agamis baik dari sisi kultur dan dari masyarakatnya. Secara moral kita tidak main-main dengan masalah ini,” tegasnya ketika dihubungi SURYA via ponsel.

Dalam pandangannya, masalah ini merupakan ujian atau pertaruhan bagi Pemkab Bangkalan sendiri. “Pemkab apakah akan benar-benar komitmen dalam menindaklanjuti masalah ini,” tuturnya.

Menurutnya, pelakunya harus ditindak secara hukum maupun secara struktural. “Biar ada efek jera bagi mereka. Dan setidaknya bisa menjadi peringatan bagi PNS yang lain,” imbuhnya.