Satgas Mafia Hukum tanpa Dukungan Presiden

JAKARTA--MICOM: Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan, peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan KPK penting dalam penangan kasus Gayus Tambunan, karena polisi tidak bisa bekerja sendirian. Namun Danang mengatakan, peran Satgas  Mafia Hukum terhambat karena tidak mendapat dukungan dari presiden sebagai pihak yang memebentuknya.

"Polisi tak sanggup semuanya, keterbatasan sumber daya. Namun kerja juga Satgas terhambat, tidak dilibatkan. Padahal satgas sebenarnya berisi unsur perwakilan dari institusi institusi penegak hukum lain juga, perpanjangan tangan presiden," tutur Danang, Jumat (3/12).

Menurutnya, Satgas seharusnya punya peran yang sama dengan KPK dan instansi lain, untuk berbagi penanganan kasus Gayus. Peran Satgas terutama pada fungsi koordinasi, menghubungkan intitusi institusi hukum yang melakukan penanganan kasus tersebut.

Seharusnya, menurut Danang, ada dukungan politik dari presiden untuk memastikan dia dapat bekerja degan baik. "Mereka tidak mempunyai dukungan politik dari yang membentuknya. Jadi ketika diabaikan oleh institusi lain tidak ada yang backup. Seharusnya presiden beri dukungan. Satgas kan dibentuk presiden. Sekarang DPR bilang, bubarkan Satgas. Bagaimana mau dibubarkan, diberi kewenangan saja tidak," papar Danang. (*/OL-2)