 | | Foto: Dok | |
SLEMAN (KRjogja.com) - Beberapa elemen buruh di Sleman serta Forum Rakyat Korban Merapi memberikan pernyataan sikap terkait persoalan SD Srunen di Balai Desa Glagaharjo Cangkringan, Selasa (11/10). Elemen tersebut menilai Pemkab Sleman menghentikan dukungan terhadap proses pembelajaran SD Srunen.
Menanggapi hal tersebut Sekda Kabupaten Sleman, dr Sunartono M,Kes justru mempertanyakan maksud dibalik pernyataan sikap tersebut. Warga juga dihimbau waspada dengan oknum yang akan memperkeruh keadaan, karena diduga mereka bukan warga asli lereng Merapi. "Kami menghimbau kepada masyarakat disana (Merapi.red) supaya waspada. Ternyata ada orang atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan anak-anak (siswa SD Srunen.red) untuk kepentingannya," ungkap , Selasa (11/10).
Menurut Sunartono, proses pembelajaran di SD Srunen saat ini berjalan cukup lancar. Sekolah darurat di Banjarsari sebagai lokasi pembelaran SD Srunen juga diikuti 85 persen lebih peserta didik. "Hari ini yang masuk ada 123 anak dari total 149 peserta didik. Sedangkan yang mutasi ke SD Balerante ada 5 orang. Berarti kan para orang tua sudah sadar untuk pendidikan anaknya," imbuhnya.
Dipilihnya sekolah darurat di Banjarsari untuk pembelajaran sementara SD Srunen karena bangunan sekolah yang masuk kawasan larangan hunian. Hal ini juga sudah diperkuat dengan peraturan gubernur DIY. "Kan sudah jelas jika ada 9 dusun yang dilarang untuk hunian, termasuk infrastrukturnya. Makanya, proses pembelajaran dilakukan di sekolah darurat di lokasi aman, yakni Banjarsari itu," ungkap Sunartono.
Saat disinggung mengenai pihak-pihak yang diduga menunggangi kepentingan warga, Sunartono enggan mengomentari. Namun, pihaknya kembali menekankan supaya masyarakat turut waspada. "Warga itu sudah paham sebenarnya. Makanya sekali lagi, kami minta supaya waspada terhadap pihak-pihak yang berkepentingan," tandasnya. (Dhi)
0 komentar:
Posting Komentar