Lokasi Lima Shelter Merapi Belum Pasti

Ilustrasi. (Foto : Dok)

YOGYA (KRjogja.com) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah siap mendirikan shelter atau rumah hunian sementara bagi para pengungsi Merapi. Untuk daerah Sleman, DIY sendiri sampai saat ini masih terkendala pada keinginan masyarakat setempat yakni pembangunan shelter berbasis desa.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif kepada mengaku menyambut gembira zona bahaya Merapi sudah lebih dipersempit. Oleh karenanya, pihaknya sudah mulai merencanakan pembangunan shelter bagi para pengungsi. Kendati demikian menganai kepastian pembangunan shelter itu sendiri, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan.
“DIY sendiri sudah mulai naik zona aman dan kami pun sudah siap membangun shelter di sana. Sedangkan untuk wilayah Jateng sendiri jumlahnya baru akan ditentukan hari ini,” katanya di Media Center Posko BNPB Gedung Pusat Informasi dan Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Yogyakarta, Sabtu (20/11).
Syamsul memaparkan, wilayah Jateng saat ini mulai akan membangun beberapa rangka shelter. Sedangkan wilayah DIY yang rencananya akan dibangun 10 hingg15 shelter masih terkendala pemintaan masyarakat sekitar yang menginginkan shelter dibangun di masing-masing desa. Untuk itu, Syamsul telah menginstruksikan agar permintaan warga tersebut terus dikawal.
“Rencana awal memang di Cangkringan akan ada lima shelter. Namun kami hingga saat ini belum dapat laporan hasil di mana tempatnya. Oleh karena itu, kami sedang meminta kepastian tempat dimana kelima shelter tersebut akan dibangun,” ungkapnya.
Syamsul juga menjelaskan, tempat pendirian shelter sewaktu-waktu bisa saja berpindah karena status Merapi yang masih Awas. Untuk lama pembangunannya sendiri, menurutnya hanya memakan waktu sekitar satu minggu saja dan pembangunannya diserahkan kepada masyarakat.
“Yang membuat shelter tersebut nantinya masyarakat sendiri dan tentunya akan diberi upah. Untuk modelnya sendiri, di Jateng nanti seperti barak karena jumlahnya hanya sedikit, sedangkan di DIY modelnya tidak bisa demikian karena tempatnya terpencar,” paparnya.
Syamsul menambahkan, tiap shelter nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti air, listrik dan jalan-jalan setapak. Untuk shelternya sendiri, tiap rumah sudah dipatok dengan biaya Rp 6,5 juta, namun jumlah ini belum termasuk dengan fasilitas umum yang akan dibuat.
“Sekali lagi ini hunian sementara yakni hanya akan ditempati sekitar satu sampai satu setengah tahun saja. Selanjutnya akan direncanakan rehabilitasi dan rekonstruksi,” imbuhnya.
Disinggung mengenai rekonstruksi wilayah yang terkena terjangan erupsi Merapi, Syamsul mengatakan, saat ini baru diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Maka nantinya Pemda lah yang akan mengatur, baru setelah itu mengajukan pada BNPB dengan sepengetahuan pemerintah proponsi. “Tak hanya rumah saja, mungkin nanti akan termasuk jembatan, pertanian, tanah dan peternakan warga,” ujarnya.
Bagi pengungsi yang sudah pulang ke rumah masing-masing telah dibekali dengan bahan logistik. Namun berdasarkan pengamatannya, Syamsul menuturkan, di lapangan seperti di Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman dan Dusun Dompol, Kemalang, Klaten kehidupan sudah normal kembali. Meski demikian pihaknya tetap memperingatkan status Merapi yang masih Awas.
“Pusat juga merencanakan cash for work. Dari Gubernur DIY sendiri sepertinya sudah ada rencana untuk itu tapi belum terlihat sejauh mana implementasinya dan dari kami sendiri nantinya warga non pengungsi yang kehilangan pekerjaannya akibat erupsi Merapi juga diberikan meski bukan bantuan perorangan seperti pengungsi namun lebih dalam bentuk bantuan modal usaha,” pungkasnya. (Fir)