Menkum dan HAM Setuju Koruptor Dimiskinkan

Karikatur koruptor--KARYA SUSANTO/rj

JAKARTA--MICOM: Pemerintah segera melakukan pembahasan terkait wacana hukuman memiskinkan koruptor. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, hukuman pemiskinan koruptor diberlakukan dapat memberi efek jera kepada para koruptor.

"Saya dari awal sama pikirannya, memang lebih baik dimiskinkan, karena korupsi berkaitan dengan harta. Saya sangat setuju. Biar kapok," tegasnya kepada wartawan dalam kegiatan pelepasan Tim Bantuan Korban Bencana Merapi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (17/11).

Menurut Patrialis, sanksi pemiskinan itu dapat dilakukan melalui tuntutan jaksa dan vonis majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Kita tidak hanya bicara Gayus, tetapi semua perkara korupsi sebaiknya putusannya memiskinkan yang bersangkutan. Untuk teknisnya melalui putusan hakim yang memutus berdasar tuntutan dari Kejaksaan. Kejaksaan bisa langsung. Bisa juga dari KPK atau Kepolisian. Karena hakim lebih tahu hartanya (koruptor) di mana," paparnya.

Harta yang disita adalah seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. "Kalau memang itu harta negara, kita tidak punya alasan untut tidak mengambil harta itu. Semua harta yang berasal dari korupsi dikikis habis, diambil untuk negara," tegasnya. (OL-5)