Tjahjo: PDIP Hargai Sikap Hanura & Gerindra yang Merapat ke PD

Jakarta PD menawarkan kontrak koalisi parlemen kepada partai non koalisi Garindra dan Hanura. PDIP menghargai sikap Partai Hanura dan Gerindra yang merapat ke Setgab Koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sehingga PDIP sangat memahami kalau sikap Hanura dan Gerindra akhirnya mengambil sikap bersama koalisi partai pendukung pemerintah. Mungkin itu strategi partainya, sah-sah saja menurut saya," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Jumat (13/4/2012).

Tjahjo mengatakan pengambilan keputusan soal RUU pemilu memang berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya seperti skandal century, mafia pajak, kenaikan BBM dan lainnya. Kepentingan strategi parpol untuk pemilu 2014 sangat dominan dalam RUU Pemilu.

"Kita sadar bahwa kepentingan masing-masing parpol berbeda karena terkait strategi dan kondisi soliditas struktur partainya juga," jelas anggota Komisi I DPR ini.

PDIP, lanjut Tjahjo, tetap bertahan karena opsi tersebut merupakan keyakinan PDIP sesuai dengan prinsip demokratisasi, kedaulatan partai politik, pemilu yang efektif efisien sebagamana sikap politik PDIP yang sudah diperjuangkan maksimal oleh fraksi PDIP.

"Kalau menang kalah dalam pengambilan keputusan politik biasa dalam demokrasi, sepanjang itu menjadi sikap politik partai-partai melalui fraksinya. Biarlah masyarakat yang punya hak politik menilainya nanti dalam pemilu," tutupnya.

Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.

Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.

Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai