Partai Demokrat Dukung Penuh Sikap Presiden Yudhoyono

Partai Demokrat Dukung Penuh Sikap Presiden Yudhoyono

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR yang juga salah satu petinggi Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Benny K Harman, menyatakan, fraksinya mendukung penuh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penegakkan hukum dan demokrasi.

"Kami mendukung penuh. Terutama substansi di bidang penegakan hukum dan keadilan, pengawalan atas pesatnya pertumbuhan demokrasi dan desentralisasi serta percepatan pembangunan infrasruktur bagi pemulihan kesejahteraan rakyat," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hal itu ketika dimintai pendapatnya selaku Pimpinan Komisi III maupun pejabat tinggi di Fraksi Partai Demokrat terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Yudhoyono dalam rangka Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Isi pidato yang dengan tegas menyatakan Presiden RI bertekad terus memberantas mafia hukum dan melanjutkan pemberantasan korupsi maupun kolusi, bukankah itu patut kita semua mendukungnya," katanya.

Bagi FPD, demikian Benny Kabur Harman, mafia hukum beserta jaring-jaringnya di berbagai institusi harus dibongkar dan diberantas hingga ke akar-akarnya.

"Karena dalam kenyataannya, jaringan ini telah menjauhkan akses publik untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya," kata mantan jurnalis sebuah media di Jakarta dan juga pernah berprofesi sebagai aktivis advokasi hukum serta keadilan.

Resistensi Memberantas Korupsi

Benny Harman juga sependapat bhwa memberantas mafia hukum harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan semua institusi negara.

"Hal itu juga harus diberlakukan dalam usaha keras memberantas korupsi. Harus melibatkan semua institusi dan dilakukan tanpa tebang pilih. Harus dilaksanakan dari atas (top down) dan secara kolektif," tandasnya.

Ini penting, karena menurut Benny, saat ini terkesan resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi semakin tinggi.

FPD dan Komisi III DPR RI juga mendukung maksimal rencana Pemerintah untuk terus memberantas aksi-aksi terorisme.

"Penegakkan hukum perlu dilanjutkan termasuk dalam hal pemberantasan terorisme, korupsi, maupun mafia hukum. Antara lain demi memastikan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, serta menjamin kenyamanan seluruh rakyat dalam menjalankan berbagai aktivitas sesuai haknya, termasuk hak untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan dari anasir-anasir yang digerakkan atas nama agama," kata Benny Harman lagi.