Partai Menengah Tolak Keinginan Partai Besar

MI/M Irfan/rj

JAKARTA--MI: Partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, menolak keinginan Partai Demokrat mengenai perubahan parliamentary threshold (PT) dari 2,5% menjadi 5%.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan kepada pers di Jakarta, Rabu (11/8) mengatakan partainya dapat memahami keinginan Partai Demokrat yang akan memperjuangkan kenaikan PT menjadi 5%. "Namun keputusan kenaikan itu hendaknya ditetapkan atas berbagai pertimbangan matang dan bukan dengan semangat mengeliminasi parpol-parpol yang perolehan suaranya dalam pemilu lalu lebih kecil," katanya.

Bagi Demokrat, kata Taufik, usulan itu bertujuan melakukan penyederhanaan parpol dan penyempurnaan sistem pemilu dalam revisi UU Pemilu. "Kami sepakat dengan Partai Demokrat bahwa jumlah parpol yang sekarang memang terlalu banyak dan tidak efektif bagi penguatan sistem presidensial, namun batasan PT tentunya harus dicari berdasarkan pertimbangan matang sehingga benar-benar merupakan angka yang paling optimal," ujar Taufik yang juga Wakil Ketua DPR.

Ia mengatakan, tujuan memperkuat sistem presidensial jangan sampai mengabaikan suara rakyat yang diberikan kepada parpol-parpol kecil. Menurut dia, PAN tidak akan terganggu dengan kenaikan PT sampai 5%, termasuk juga dengan usulan untuk mengurangi jumlah kursi per dapil yang juga akan berdampak pada tingginya nilai kursi di setiap dapil.

"Kami melihat juga angka 3-8 kursi untuk setiap dapil adalah moderat. Kalau terlalu banyak jumlah kursi di tiap dapil juga menyusahkan. Namun di luar itu yang lebih penting adalah konsistensi bahwa suara harus habis dibagi di dapil," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Ja'far menegaskan, menaikkan PT menjadi 5% tidak relevan karena tidak ada proses transformasi demokrasi. "Demokrasi harus gradual, tidak bisa semena-mena," tegasnya.

Bahkan, menurut dia, keran demokrasi harus dibuka lebar. Selain itu, jangan sampai suara rakyat menjadi sia-sia hanya karena alasan penyederhanaan parpol. "Kalau PT dipaksakan 5% tanpa ada alasan yang rasional, bisa jadi justru akan menimbulkan eskalasi sosial dan politik. Ini yang harus dihindari bersama," tukasnya.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin mengatakan, sebenarnya angka PT saat ini yang direpresentasikan dengan jumlah fraksi di DPR sudah sangat maksimal. Sistem check and balances sudah berjalan baik di mana eksekutif maupun lelislatif tidak ada yang saling menguasai.

"Saya rasa kondisi saat ini sudah cukup optimal dan tidak perlu lagi diubah-ubah. Sistem sudah berjalan baik dimana terjadi >i>check and balances antarlembaga negara," katanya.

Sejauh ini, tiga partai besar yakni Demokrat, Golkar, dan PDIP menyetujui agar PT dalam Pemilu 2014 menajdi 5 %. Namun, hal itu mendapat penolakan dari partai-partai menengah dan kecil. (Ant/OL-8)