Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (podium) menyampaikan pidato kenegaraan di sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang Nusantara gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
"Kita semua berkepentingan menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara," katanya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin.
Semua pihak, lanjutnya, harus memastikan bahwa praktik-praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara, dapat terus dicegah dan diberantas.
Presiden mengungkapkan, pihaknya telah melakukan gerakan pemberantasan mafia hukum. Beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia hukum, telah, sedang, dan terus ditangani secara serius.
"Ke depan, adalah sangat penting untuk terus mengupayakan pemberantasan praktik mafia yang menjauhkan hukum dari keadilan," katanya.
Selain itu juga, ke depan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan harus diikuti dengan pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik.
Presiden juga mengungkapkan, pilar pembangunan ketiga, setelah kesejahteraan dan demokrasi, adalah keadilan. Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi akan terpasung.
Sementara, menurut dia, hukum harus pula menimbang rasa keadilan dan kemanfaatan.
"Penegakan hukum yang berkeadilan harus terus kita perjuangkan dan wujudkan. Itulah pentingnya penegakan hukum yang `fair,` yang tidak menaruh toleransi terhadap praktik mafia hukum dalam bentuk apapun," ujarnya.
(K007/B010)
0 komentar:
Posting Komentar